Audiensi Kanwil Kemenkum Sulbar dengan RRI Sulawesi Barat, Perkuat Sinergi

Mamuju - Kanwil Kemenkum Sulawesi Barat menerima kunjungan audiensi dari Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Sulawesi Barat, Senin (20/1/2025).

Kunjungan RRI ke Kementerian Hukum Sulawesi Barat dalam rangka memperkuat sinergi meningkatkan pelayanan publik.

Kakanwil Kemenkum Sulbar, Sunu Tedy Maranto yang didampingi Kadiv Pelayanan Hukum, dan Hidayat, Kadiv P3H John Batara, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pihak RRI yang telah bersedia berkunjung ke Kantor Wilayah.

Ia mengatakan bahwa pihaknya akan menerima dan menyambut baik terkait penawaran program yang disampaikan.

“Banyak yang perlu kami ekspos sekarang ini. Karena di luar dinamika lingkup tugas dan fungsi kami perlu kami kenalkan. Dengan adanya fokus tugas Kementerian Hukum yang sudah terlepas dari, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujarnya.

Kakanwil menilai pertemuan ini menjadi momen yang tepat supaya lebih mengenal apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat Sulawesi Barat.

Salah seorang Kakanwil di bawah kepemimpinan Menkum , Supratman Andi Agtas menilai pertemuan ini bisa dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi melalui dialog interaktif.

“Kami sangat bersyukur dan terbuka dengan adanya kesempatan ini. Hal ini membuktikan kami tidak hanya bersinergi dengan instansi lain atau APH tetapi juga dengan Lembaga Penyiaran Publik. Tidak hanya membuka peluang kerjasama yang baik menyampaikan informasi yang baik terkait pelayanan tetapi yang utama adalah berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Stasiun RRI Sulawesi Barat Rina Irfantini pertama-tama memperkenalkan diri dan jajaran kepada Kementerian Hukum. Ia mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selain bersilaturrahmi dengan instansi vertikal, RRI juga menawarkan kemitraan kerjasama terkait pemberitaan.

“Bersinergi dengan instansi vertikal seperti Kementerian Hukum sangat perlu untuk mengetahui tugas dan fungsi dan menyampaikannya kepada masyarakat. Kami saling bersinergi dan kami bersedia memberikan ruang untuk Kementerian Hukum untuk menyampaikan sosialisasi,” ujarnya.