Kakanwil Sulbar: Pembangunan ZI Adalah Konsep yang Menggambarkan Bebas Korupsi

Jakarta - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, Sunu Tedy Maranto menyebut bahwa Zona Integritas adalah sebuah konsep yang menggambarkan kawasan bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih serta melayani.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri pencanangan Pembangunan Zona Integritas Kementerian Hukum tahun 2025 dan peluncuran Transformasi Hukum di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

“Ini adalah langkah strategis dalam reformasi birokrasi, yang merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan publik di Kementerian Hukum,” ujar Sunu

Sementara itu, Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi momen berharga bagi kita semua dalam menegaskan komitmen untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Ia berharap Kementerian Hukum memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi dan melayani masyarakat melalui berbagai bidang tugasnya.

“Oleh karena itu, pencanangan Zona Integritas ini bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga menjadi langkah konkret untuk mencapai tujuan-tujuan berikut yakni Peningkatan Pelayanan Publik, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Pencegahan Korupsi,” sambungnya.

Sebagai bagian dari upaya ini, lanjut Menkum bahwa juga akan diteruskan untuk meningkatkan kapasitas SDM, memperkuat sistem pengawasan internal, dan membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja kita.

“Sistem manajemen talenta yang kita miliki saat ini sudah bisa diakses oleh masing-masing pegawai. Semua pegawai bisa menunjukan kapasitas dengan merit sistem yang jelas dan transparan, semua terbuka dan bisa mengakses manajemen talenta tersebut,” sambungnya.

Menkum mengatakan Transformasi Digital Kementerian Hukum yang merupakan terobosan dan memperkuat Reformasi hukum guna mendukung Asta Cita Bapak Presiden Prabowo.

“Launching hari ini bukanlah akhir dari terobosan tersebut, sebaliknya momen ini adalah kick-off, merupakan awal bagi kita untuk melakukan Transformasi Digital terhadap seluruh layanan publik Kementerian Hukum. Kedepan melalui Transformasi Digital ini, diharapkan kita mampu menyediakan layanan yang mudah, cepat, dan akuntabel bagi masyarakat,” ujarnya.