Presiden Pastikan Februari PKH Tahap I Cair di Seluruh Indonesia

Kota Palembang (22 Januari 2018) - Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di SMA Negeri 1 Kota Palembang, Senin (22/1). Sebanyak 994 keluarga penerima manfaat (KPM) PKH hadir dalam acara tersebut.

Turut mendampingi presiden, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko dan Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memastikan pencairan bansos PKH tahap pertama akan dilaksanakan pada Februari 2018. Sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan sejumlah Rp500.000 pada pencairan tahap pertama tersebut. Adapun total bansos PKH yang diberikan pemerintah senilai Rp1.890.000 yang diberikan dalam empat tahap.

"Pesan saya, uang tersebut digunakan untuk keperluan anak sekolah dan perbaikan gizi keluarga. Jangan dipakai untuk membeli pulsa dan rokok. Kalau ketahuan untuk beli itu (pulsa dan rokok-red) maka akan langsung dicabut," ungkapnya.

Tahun 2018, Pemerintah menggelontorkan bantuan sosial PKH senilai Rp149,2 miliar untuk 78.955 KPM di Kota Pelembang dari total bantuan yang diperuntukkan bagi Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp1,3 Trilun.

Sementara itu, Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan pihaknya akan mengawal seluruh bantuan sosial tersebut tersalurkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Idrus menerangkan, tahun 2018 sejalan arahan Presiden, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH ditambah sebanyak 4 juta KPM. Sehingga total KPM mencapai 10 juta. Sementara Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang saat ini menyasar 1,28 juta juga menjadi 10 juta KPM.

"Kami juga akan memonitor kemanfaatannya seperti apa? Karena bagaimanapun tujuan bansos PKH ini untuk meningkatkan kesejahteraan KPM, sehingga berkontribusi untuk pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan," ungkap Idrus.

Idrus megungkapkan rasa optimistisnya terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia yang ditargetkan berada dikisaran 9,5 - 10 persen di tahun 2018 ini. Menurutnya, dengan mekanisme non tunai yang digulirkan pemerintah saat ini, ketepatan sasaran, ketepatan jumlah dan ketepatan waktu penyaluran dapat terkontrol. Selain itu dapat menghindari penyimpangan bantuan sosial.

Dalam kesempatan tersebut, Mensos Idrus juga meminta masyarakat penerima bantuan membiasakan perilaku menabung. Apalagi, kata dia, saat ini bansos disalurkan secara non tunai dan semua penerima bantuan memiliki rekening tabungan bank.

"Jangan dihabiskan semua ya ibu-ibu. Sisihkan sebagian untuk ditabung," imbuhnya.

Idrus secara langsung juga melakukan pengecekan isi tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia. (Humas/Linjamsos)