Kanwil Ditjenpas DIY Terima Audiensi Tim Itjen Kemenimipas
Humas Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Warta PAS Yogyakarta tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarYogyakarta — Inspektorat Jenderal Kemenimipas melakukan audiensi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai langkah awal mematangkan persiapan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Selasa 2 September 2026.
Audiensi yang berlangsung di ruangan Kakanwil Ditjenpas DIY ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan SAKIP di lingkungan pemasyarakatan. Sejumlah hal strategis terkait persiapan pelaksanaan Bimtek, mulai dari teknis kegiatan, materi, hingga kebutuhan peserta, turut dibahas dalam pertemuan tersebut.
Inspektorat Jenderal menekankan bahwa penerapan SAKIP memiliki peran penting dalam memastikan setiap program dan kegiatan pemerintah dilaksanakan secara terencana, terukur, transparan, serta berorientasi pada hasil. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan kapasitas jajaran menjadi salah satu langkah penting dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja yang semakin baik.
Kanwil Ditjenpas DIY menyambut baik rencana pelaksanaan Bimtek SAKIP dan menyatakan kesiapan untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan. Sinergi antara Inspektorat Jenderal dan Kanwil Ditjenpas DIY diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang selaras mengenai implementasi SAKIP sekaligus mendorong peningkatan kualitas pengelolaan kinerja pada satuan kerja pemasyarakatan.
Melalui Bimtek tersebut, jajaran diharapkan mampu memperkuat pemahaman terhadap proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Lebih dari itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya budaya kerja yang semakin berorientasi pada hasil dan akuntabilitas.
Audiensi ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas kinerja Pemasyarakatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.