Stafsus Menkumham RI Kunjungi UPT Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DIY

Stafsus Menkumham RI saat mengunjungi Lapas Wonosari (Dokumentasi: Humas Kawnil Kemenkumham DIY)

WONOSARI - Staf Khusus Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bidang Keamanan dan Intelijen, Krismono meninjau kondisi Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya yang ada di wilayah Wonosari, Gunungkidul. Pada kunjungan Selasa (21/3) tersebut, Krismono didampingi langsung oleh Pimpinan Tinggi Pratama, yaitu Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Agung Rektono Seto, Kepala Divisi Pemasyarakatan Gusti Ayu Putu Suwardani, serta Kepala Divisi Keimigrasian Muhammad Yani Firdaus.

Lapas Kelas IIB Wonosari, Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, LPKA Kelas II Yogyakarta, Bapas Kelas II Wonosari, dan Rupbasan Kelas II Wonosari menjadi UPT yang mendapat kehormatan untuk dikunjungi Stafsus dan Pimti Pratama Kanwil Kemenkumham DIY. Kunjungan dilakukan dengan meninjau sarana pra sarana yang ada di UPT Pemasyarakatan, untuk memastikan bisa dipergunakan untuk melayani baik kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) maupun kepada masyarakat umum lainnya.

Krismono juga memberikan memberikan penguatan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK dan WBBM) bertempat di LPKA Yogyakarta. Kepada seluruh Kepala UPT, dan Petugas Pemasyarakatan yang hadir, Krismono berpesan agar kinerja serta inovasi yang telah dilakukan oleh jajaran Pemasyarakatan wilayah Gunung Kidul dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Menurutnya, inovasi yang dihasilkan adalah inovasi yang sangat bagus dan layak jika diadopsi kepada Lapas/Rutan/LPKA di seluruh Indonesia. Ia berharap dengan transformasi yang dilakukan, UPT Pemasyarakatan di wilayah Gunung Kidul serta wilayah DIY lainnya kedepan pasti akan meraih predikat WBK dan WBBM.

“Mari kita wujudkan resolusi Kemenkumham 2023, yaitu Kemenkumham Semakin PASTI dan BerAKHLAK dengan bekerja secara cepat, tepat ikhlas dan hasilnya Akuntabel,” pesan Krismono.

Tak lupa, Krismono juga menyampaikan 5 pesan Menteri Hukum dan HAM RI, yaitu pesan agar tidak jumawa, tidak pamer kekuasaan, tidak pamer kekayaan, tidak bergaya hidup mewah, dan mewujudkan "Birokrasi Kemenkumham yang Melayani". "Unggul dalam mutu, luhur dalam cita-cita, menang dalam pelayanan, prima dalam penampilan,” tuturnya.