Akademisi Ilmu Pemerintahan PTM Bahas Penguatan Laboratorium di Unismuh Makassar

Puluhan Akademisi Program Studi Ilmu Pemerintahan dari Berbagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah Berkumpul di Makassar dalam rangka mengikuti Kegiatan Lokakarya Penguatan Tata Kelola Laboratorium Pemerintahan, Jumát 31 Januari 2025

KABAR UNISMUH, MAKASSAR — Puluhan akademisi program studi Ilmu Pemerintahan dari berbagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) di Indonesia berkumpul di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar untuk mengikuti Lokakarya Penguatan Tata Kelola Laboratorium Ilmu Pemerintahan. Acara yang berlangsung pada 31 Januari hingga 1 Februari 2025 ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola laboratorium berbasis program studi Ilmu Pemerintahan di lingkungan Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM).

Acara ini dibuka oleh Wakil Rektor IV Unismuh, Dr. Mawardi Pewangi, dan dihadiri Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unismuh, Dr. Ihyani Malik. Hadir pula Ketua AIPPTM yang juga Wakil Rektor V Universitas Muhammadiyah Malang, Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, serta Ketua Umum Konsorsium Alumni dan Pengelola Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI), Prof. Dr. Dyah Mutiarin, yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Riset dan Inovasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Menurut Dr. Ihyani Malik, tata kelola laboratorium menjadi aspek krusial dalam akreditasi program studi. “Pengelolaan laboratorium yang baik akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian di bidang ilmu pemerintahan, khususnya dalam konteks Perguruan Tinggi Muhammadiyah,” ujarnya dalam acara pembukaan, Jumat, 31 Januari 2025 di Unit Business Center Unismuh Makassar.

Sementara itu, Ketua AIPPTM, Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, menekankan bahwa laboratorium harus memiliki regulasi yang jelas, sistem pengelolaan yang efektif, serta fasilitas yang mampu mendukung pembelajaran berbasis praktik. “Laboratorium harus berorientasi pada kebutuhan zaman, dengan standar yang sesuai dengan kurikulum program studi,” tuturnya.

Lokakarya ini diikuti perwakilan dari berbagai universitas Muhammadiyah, termasuk UM Yogyakarta, UM Malang, UM Makassar, UM Ponorogo, UM Tangerang, UM Sinjai, UM Sidrap, UM Cirebon, UM Mataram, UM Buton, dan UM Sorong.

Diharapkan, hasil dari lokakarya ini dapat melahirkan model dan modul pengelolaan laboratorium yang adaptif terhadap perubahan kebijakan pendidikan serta mampu meningkatkan mutu lulusan ilmu pemerintahan di lingkungan PTM.