BEM FEB Unismuh Makassar Tolak Kenaikan PPN 12 Persen

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar saat menyampaikan asprirasi di Gedung DPRD Sulawesi Selatan tolak kenaikan PPN 12 Persen, Demo tersebut berlangsung dengan aman dan tertib.

KABAR UNISMUH, MAKASSAR – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah Makassar kembali menunjukkan kiprah mereka dalam menyuarakan aspirasi masyarakat. Melalui aksi demonstrasi di Kantor DPRD Sulawesi Selatan, pada Jumat, 27 Desember 2024, mereka dengan tegas menolak rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%, yang akan mulai diberlakukan pada Januari 2025.

Demonstrasi dimulai dari depan Kampus Unismuh Makassar di Jalan Sultan Alauddin dan bergerak menuju Kantor DPRD Sulsel. Aksi yang berjalan damai ini berhasil menarik perhatian publik karena menyoroti potensi dampak negatif kenaikan PPN, terutama bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

“Kebijakan ini tidak tepat diterapkan di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi. Jika diberlakukan, kenaikan PPN akan menurunkan daya beli masyarakat dan memukul sektor UMKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional,” tegas Awal Syam, Ketua Umum BEM FEB Unismuh sekaligus Jenderal Lapangan aksi tersebut.

Dalam orasinya, Awal juga menyoroti risiko meningkatnya tekanan ekonomi terhadap UMKM. “Jika daya beli masyarakat menurun, banyak UMKM akan kehilangan pendapatan dan terancam gulung tikar. Kondisi ini dapat memicu PHK massal, memperparah pengangguran, dan melemahkan perekonomian,” lanjutnya.

Aksi yang berlangsung dengan tertib ini menghasilkan mediasi antara perwakilan mahasiswa dan anggota DPRD Sulsel dari berbagai fraksi. Dalam forum diskusi tersebut, mahasiswa memaparkan data dan analisis mengenai dampak buruk kenaikan PPN terhadap daya beli masyarakat, pelaku UMKM, dan potensi PHK. Anggota DPRD Sulsel merespons positif dan menyatakan dukungannya terhadap tuntutan mahasiswa.

Sebagai langkah konkret, DPRD Sulsel berkomitmen untuk menyampaikan aspirasi ini ke DPR RI agar kebijakan kenaikan PPN dapat ditinjau kembali. Dukungan dari DPRD ini menjadi sinyal baik bahwa suara mahasiswa dan masyarakat mendapat perhatian serius.

“Kami akan terus mengawal proses ini. Jika tuntutan tidak ditindaklanjuti, kami siap menggelar aksi lanjutan demi memastikan kebijakan ini tidak merugikan masyarakat,” pungkas Awal Syam.

Aksi damai yang digelar BEM FEB Unismuh ini membuktikan bahwa mahasiswa mampu menjadi motor penggerak perubahan dengan cara yang terorganisir dan bermartabat.