Lapsustik Purwokerto Ikuti Zoom OPINI Kebijakan

Purwokerto - Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Purwokerto Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah mengikuti kegiatan OPINI Kebijakan "Pemenuhan Hak WBP dalam Mendapatkan Layanan Kesehatan Mental di Lapas", Rabu (08/03).

Kegiatan ini diikuti secara virtual melalui Aplikasi Zoom Meeting oleh Plh. Kasi Binadik dan Giatja, Awaludin Cahyo Prasetyo dan Staff Sub Seksi Registrasi dan Bimkemas, Adriel Kris Novianto. Kegiatan yang diselenggarakan secara terpusat di Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkuham Jateng ini diikuti oleh ratusan partisipan, mulai dari intern Kemenkumham hingga masyarakat luas.

OPINI sendiri adalah Obrolan Peneliti yang memiliki tujuan untuk mengetahui atau berdiskusi terkait penelitian yang dilakukan para ahli terutama dalam hal hukum dan HAM. Dalam kegiatan webinar ini terdapat 3 (tiga) orang narasumber, yaitu Chintia Octenta (Analis Kebijakan Pertama Balitbangkumham), Gones Saptowati (Ketua Ikatan Psikolog Klinis Jawa Tengah), Rodiyah (Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang).

Dalam laporannya, Kepala Kanwil Kemenkumham Jateng, Dr. A. Yuspahruddin menyampaikan bahwa kegiatan ini untuk mengetahui isu-isu aktual yang relevan yang kita diskusikan bersama.

"Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka memanfaatkan hasil analisis kebijakan hukum dan HAM untuk disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Disamping itu, kegiatan ini juga untuk mengetahui isu aktual yang relevan dan sebagai ruang refleksi dari berbagai pihak", tutur Kakanwil

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Plt. Kepala Balitbangkumham, Iwan Kurniawan yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa Balitbangkumham melakukan analisis berdasarkan bukti dan data yang ada.

"Jadi dari data kemudian dicoba dilakukan sebuah analisis terhadap kondisi tersebut dan kemudian ditemukan beberapa fakta-fakta yang nantinya disampaikan melalui OPINI ini", ujarnya

Hal-hal yang disampaikan oleh narasumber berupa aspek regulasi, aspek penganggaran, aspek SDM, sarana dan prasarana, aspek kerjasama dan aspek partisipasi publik dalam bersinergitas. (Humas Elkapur)

dokumentasi kegiatan