Rencana Kebijakan Pemerintah Menerapkan Redenominasi

Kebijakan redenominasi dari pemerintah yang telah lama direncanakan menjadi polemik tersendiri ditengah masyarakat. Redenominasi  sendiri adalah penyederhanaan nilai mata uang rupiah tanpa mengubah nilai tukarnya. Tujuan redenominasi adalah penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga atau nilai rupiah terhadap harga barang dan/atau jasa.

Ilustrasi foto:Istimewa

Penyederhanaan nilai mata uang atau redenominasi pada mata uang rupiah agaknya menjadi sebuah wacana kebijakan yang kian banyak diperbincangkan di tengah masyarakat. dikarenakan dampak redenominasi tidak hanya akan menimpa satu sisi kehidupan masyarakat, namun juga dapat berdampak pada seluruh sektor sektor lainnya.

Sebab pemahaman tentang redenominasi bukan hanya persoalan menyederhanakan atau memangkas angka nol pada mata uang rupiah saja, tetapi juga harus melihat dari sisi kesiapan pemerintah untuk bisa menerapkan kebijakan ini dan juga pada masa transisi dalam mengatur regulasi tentang undang-undang terkait kebijakan tersebut diharapkan agar tidak menimbulkan kepanikan yang luas.

Semua kebijakan yang di buat pemerintah juga tentu memiliki dampak bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak, dan juga perlu dipahami sisi negatif serta positif yang bisa saja timbul akibat kebijakan tersebut.

Kebijakan redenominasi ini akan membuat kredibilitas mata uang rupiah akan lebih tinggi dan mampu sejajar atau setidaknya hampir setara mendekati mata uang asing. Karena nilai tukarnya menjadi hampir setara, misalnya perubahan dari yang awalnya 1 USD sama dengan Rp.16.000 menjadi 1 USD sama dengan Rp. 16 akan membuat orang-orang akan menilai rupiah menjadi lebih berharga sehingga akan meningkatkan kredibilitas dari rupiah itu sendiri.

Fluktuasi nilai tukar mata uang yang dialami mata uang rupiah yang semakin merosot juga dapat terobati dengan adanya redenominasi ini yang dapat meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah,sehingga dapat mengurangi kepanikan masyarakat ketika nilai rupiah semakin melemah.

Efek positif dari redenominasi ini selain dari meningkatkan kredibilitas, penyederhanaan ini juga akan membuat penghitungan keuangan menjadi lebih mudah dan simpel karena beberapa digit angka telah disederhanakan. Karena pada dasarnya redenominasi sejatinya hanya menyederhanakan angka yang tertera pada uang rupiah saja dan bukan mengubah nilainya.

Ketika seseorang memiliki uang dengan nominal 1 miliar hingga 1 triliun yang mana angka nol “0” dari nominal tersebut dapat berjumlah Sembilan hingga dua belas,setelah adanya kebijakan penyederhanaan redenominasi ini ,masyarakat tidak perlu membawa uang terlalu banyak untuk melakukan aktivitas transaksi dalam jumlah besar dan juga dalam melakukan perhitungan uang masyarakat juga akan lebih mudah.

Penyederhanaan nilai rupiah tersebut tidak serta merta hanya memiliki sesuatu yang positif berupa manfaat-manfaat yang diperoleh dari kebijakan ini.Namun beberapa dampak negatif juga ikut menempel pada kebijakan ini, sehingga tak heran kebijakan ini banyak menuai pro dan kontra.

Lumrahnya inflasi disebabkan oleh nilai tukar mata uang yang merosot karena kenaikan pada harga-harga di pasar atau jumlah uang yang beredar di masyarakat tinggi sehingga menyebabkan penurunan nilai mata uang. Meskipun redenominasi bukan memotong nilai dari mata uang rupiah, namun dampak negatif dari kebijakan redenominasi pada mata uang rupiah akan dapat berpotensi menciptakan inflasi.

Dengan adanya penyederhanaan nilai mata uang ini akan menyebabkan pembulatan nilai pada rupiah. Harga pada swalayan atau pusat perbelanjaan sering menggunakan beberapa kombinasi angka nominal bukan hanya harga bulat seperti barang dengan harga Rp.15.500,-atau Rp99.999,-. Sehingga barang yang yang awalnya dijual dengan harga awal Rp.15.500,- setelah terjadi redenominasi pasti terjadi pembulatan menjadi Rp 15,- dan bukannya Rp 15.5,-. Oleh sebab itu, setiap harga pasti akan terjadi kenaikan, dan kenaikan inilah yang bisa memicu inflasi besar-besaran bila pemerintah tidak mempersiapkan kebijakan redenominasi secara menyeluruh dan merata.

Bukan hanya harga pada barang-barang namun juga termasuk pada tagihan di bank, pajak, telepon. Dan mau tak mau hal ini akan menimbulkan kebingungan bila informasi yang disampaikan pada masyarakat tidak mendetail dan terperinci.

Pembulatan ini juga akan mempengaruhi efisiensi penggunaan anggaran pada pemerintahan.Seperti contohnya jika pemerintah melakukan transaksi pembelian dengan nominal Rp.1.543.323.633,-,dengan adanya pembulatan angka nominal menjadi Rp.1.543.324,-. Pengaruh pembulatan terhadap harga barang ini akan dirasakan pemerintah pada sisi anggaran karena terjadi kelebihan pembayaran yang seharusnya pemerintah dapat membayar pada suatu transaksi dengan hanya membayar senilai Rp.1.543.323.633,- namun pemerintah justru harus membayar dengan harga Rp.1.543.324.000 (perbandingan terhadap perubahan awal).Sehingga pemerintah harus mengeluarkan uang lebih sebesar selisihnya yaitu Rp.367,- untuk 1 transaksi pemerintah.Pengaruh besar akan dirasakan pemerintah ketika pemerintah melakukan transaksi atas belanja pemerintah yang mana akan ada ribuan lebih transaksi pemerintah dilakukan setiap harinya.

Lebih lanjut lagi mengenai dampak negatif yang ditimbulkan akibat dari pemberlakuan kebijakan redenominasi pada mata uang rupiah juga dapat mengakibatkan penurunan atas daya beli masyarakat Ini bisa disebabkan karena informasi yang belum merata, selain itu juga karena perubahan nilai pada rupiah yang membuat harga-harga naik disebabkan pembulatan angka.

Kenaikan-kenaikan harga bisa cepat maupun lambat, sangat tergantung dari respon masyarakat dalam menerima kebijakan tersebut bila benar – benar diterapkan nantinya.Pembelajaran atas respon masyarakat ini juga dapat menjadi timbal balik atas kebijakan ini,apakah telah berjalan dengan baik atau belum, sehingga pemerintah dapat melakukan evaluasi untuk memaksimalkan manfaat dan mengurangi dampak negatifnya.

Untuk memaksimalkan perencanaan kebijakan pemerintah ini .pemerintah dapat belajar melalui negara-negara yang telah sukses menerapkan kebijakan redenominasi ini dan juga dapat belajar dari kegagalan negara yang menerapkan kebijakan ini sebagai mitigasi resiko nantinya.

Menurut saya pribadi keputusan pemerintah mengambil kebijakan redenominasi ini adalah keputusan yang cukup baik jika dapat dieksekusi dengan baik oleh pemerintah.karena kebijakan redenominasi ini merupakan kebijakan yang sangat kompleks dan berpengaruh pada kehidupan masyarakat luas dari berbagai kalangan dan juga akan berpengaruh dalam penggunaan anggaran atas transaksi belanja pemerintah, maka sebaiknya jika pemerintah memang berniat untuk menerapkan kebijakan ini ,sebelum benar-benar diterapkan haruslah melalui kajian terlebih dahulu secara mendalam baik dari proses perencanaannya hingga proses transisinya.selain itu pemerintah juga harus memperhatikan dari kondisi perekonomian yang sedang dialami negara.Kondisi perekonomian yang diharapkan adalah negara dengan perekonomian baik bukan negara yang perekonomiannya sedang terpuruk ,yang mana jika pemerintah tetap menjalankan kebijakan ini malah akan membuat dampak negatif. Dan yang terpenting ,pemerintah diharapkan telah mempertimbangkan betul-betul baik buruknya serta dampak-dampak yang akan timbul. Sebab kebijakan ini bukan tak bisa terlaksana dengan baik tanpa dukungan semua pihak-pihak terkait dan juga masyakat.