Dari Tokyo ke Jakarta: Soal Air dan Kesadaran

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Warmadewa
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari I Gusti Ngurah Krisna Dana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Saat musim panas datang, Tokyo terasa gerah dan kering. Tapi ada satu hal yang tidak pernah menjadi masalah: air. Keran-keran tetap menyala, sungai-sungai tetap mengalir jernih, dan masyarakat tetap mandi dua kali sehari tanpa rasa cemas.
Ini bukan karena Jepang dianugerahi kekayaan air luar biasa, faktanya, curah hujan rata-rata di Jepang tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Namun bedanya, Jepang tidak main-main dalam mengelola air. Mereka memperlakukannya bukan sebagai sekadar komoditas, tapi sebagai bagian dari kehidupan yang harus dihormati.
Jika kita melihat lebih dalam, kita akan menemukan bahwa keberhasilan Jepang menjaga ketahanan air bukan semata-mata hasil dari teknologi atau anggaran besar. Ia lahir dari cara pandang yang dibentuk sejak lama, dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya.
Mereka punya istilah mizu no bunka yakni budaya air yang menempatkan air sebagai sesuatu yang sakral. Hal ini terlihat dari cara mereka memperlakukan sungai, menggunakan air secara hemat, bahkan dalam ritual-ritual keagamaan yang melibatkan pembersihan diri.
Sistem tata kelola air Jepang bisa dikatakan sangat rapi. Pemerintahnya menerapkan pendekatan Integrated Water Resources Management yakni pengelolaan terpadu berbasis wilayah sungai. Bukan hanya kementerian atau teknokrat yang bergerak, tapi masyarakat, pemerintah daerah, kelompok tani, hingga LSM dilibatkan. Mereka membentuk dewan daerah aliran sungai, di mana semua pihak duduk bersama membicarakan kondisi air secara rutin.
Namun lebih dari itu, ada sesuatu yang jarang kita sadari: Jepang berhasil karena mereka berhasil membentuk kesadaran kolektif. Air bukan hanya urusan negara, tapi urusan bersama. Dan di sinilah letak relevansi teori konstruktivisme dalam hubungan internasional: bahwa yang membentuk perilaku suatu negara bukan hanya kepentingan material atau kekuatan militer, melainkan gagasan, identitas, dan nilai-nilai bersama yang dikonstruksi secara sosial.
Konstruktivisme menjelaskan bahwa makna yang kita lekatkan pada suatu hal akan memengaruhi cara kita bertindak terhadapnya. Jepang memaknai air sebagai sesuatu yang berharga, terbatas, dan harus dijaga. Maka semua sistem dan perilaku mereka pun mengikuti kerangka itu. Mereka tidak menunggu krisis untuk bertindak; mereka membangun ketahanan dari dalam kesadaran.
Bandingkan dengan Indonesia. Negara kita adalah negeri air. Sungai besar mengalir dari hulu ke hilir, hujan turun hampir sepanjang tahun. Tapi realitasnya? Banyak daerah kesulitan air bersih. Sumur kering, pipa rusak, sungai tercemar limbah domestik dan industri. Di kota-kota besar, air tanah diekstraksi secara berlebihan hingga menyebabkan penurunan tanah. Ironisnya, kita punya air tapi tidak mampu menjaganya.
Masalah utama kita bukan kekurangan air, tapi kekurangan tata kelola dan lebih dalam lagi, kekurangan cara pandang. Kita belum memaknai air sebagai sesuatu yang harus dijaga secara kolektif. Kita masih menganggap air sebagai barang milik negara atau milik pribadi. Di sinilah Indonesia perlu membangun konstruksi sosial baru: memaknai air sebagai hak bersama yang dijaga bersama pula.
Pelajaran dari Jepang bukan sekadar teknis. Bukan hanya soal bendungan atau teknologi daur ulang air. Tapi soal bagaimana sebuah bangsa bisa menyusun nilai, norma, dan kebiasaan kolektif tentang air. Pendidikan tentang air dimulai sejak usia dini. Peraturan ditegakkan bukan dengan ancaman, tapi dengan pembiasaan sosial. Masyarakat dilibatkan bukan sebagai objek, tapi sebagai aktor utama.
Jika Indonesia ingin keluar dari ancaman krisis air, kita harus mulai dari membentuk makna baru tentang air. Ini bukan soal anggaran miliaran rupiah, tapi soal membangun kesadaran.
Teori konstruktivisme mengajarkan kita bahwa dunia dibentuk oleh ide. Maka mari kita bentuk ide baru tentang air melainkan bahwa ia bukan milik individu, bukan milik segelintir pengusaha air, tapi milik kita semua.
Dan seperti halnya Jepang, kita pun bisa sampai ke sana. Tapi syaratnya satu: berhenti melihat air hanya sebagai sumber daya, dan mulai melihatnya sebagai bagian dari kehidupan yang tak tergantikan.
