Mengapa Krisis Air di Indonesia "Diabaikan" Politikus ?

Indonesia tengah menghadapi krisis air yang makin mengancam. Namun, di tengah sorotan politik yang sibuk dengan isu-isu elektoral, keamanan, dan ekonomi makro, isu air seolah-olah lenyap dari radar politik nasional. Padahal, data menunjukkan bahwa persoalan air bukan hanya urusan teknis, tetapi sudah menjadi krisis ekologis dan kemanusiaan. Pertanyaannya: mengapa isu krisis air tidak mendapat perhatian yang layak dari para politikus?

Krisis Air yang Nyata, Tapi Sunyi

Laporan dari World Resources Institute (2019) menempatkan Indonesia dalam kategori “sedang hingga tinggi” dalam hal tekanan terhadap sumber daya air. Di beberapa wilayah seperti Jawa dan Nusa Tenggara, defisit air bersih bahkan menjadi fenomena tahunan. Data dari BPS (2023) menunjukkan bahwa hampir 20% rumah tangga Indonesia masih mengalami kesulitan akses air bersih, terutama di kawasan pedesaan dan permukiman padat.

Namun meskipun nyata, krisis ini berlangsung dalam keheningan. Tidak banyak politisi yang mengangkatnya sebagai isu utama dalam kampanye politik. Padahal, perubahan iklim, deforestasi, dan tata kelola air yang buruk telah memperparah situasi. Banjir dan kekeringan menjadi dua sisi dari satu koin yang sama—disfungsi ekologi air.

Politik Air yang Tak Menjual

Dalam lanskap politik Indonesia, isu dianggap penting jika ia memiliki nilai elektoral. Air, sayangnya, tidak punya daya tarik politik seperti isu BBM, pangan, atau bantuan sosial. Krisis air bersifat “slow onset disaster” — bencana yang berlangsung lambat dan tidak dramatis. Ini membuatnya kurang cocok dijadikan komoditas politik dalam waktu singkat.

Menurut peneliti ekologi politik seperti Erik Swyngedouw (2009), isu air sering kali “didepolitisasi” dan dikerdilkan menjadi sekadar urusan teknis. Padahal, akses terhadap air adalah isu keadilan sosial. Dalam banyak kasus, privatisasi air dan proyek infrastruktur besar justru memperburuk ketimpangan distribusi air antarkelas sosial dan antarwilayah.

Lemahnya Kepemimpinan Ekologis

Politikus Indonesia, baik di pusat maupun daerah, belum memiliki visi ekologis yang kuat. Pendekatan pembangunan masih didominasi oleh logika pertumbuhan ekonomi, sementara daya dukung lingkungan—termasuk air—diabaikan. Dalam banyak kebijakan, air hanya dianggap sebagai sumber daya yang bisa diekstraksi, bukan sebagai sistem kehidupan yang harus dijaga keseimbangannya.

Padahal, studi oleh Ardhianie (2013) menunjukkan bahwa degradasi daerah aliran sungai (DAS) secara langsung berdampak pada kerentanan sosial-ekonomi masyarakat. Tapi tanpa tekanan politik dari masyarakat atau media, para pemimpin cenderung mengabaikan isu ini.

Membangun Kesadaran dan Tekanan Publik

Jika kita ingin isu air mendapat perhatian politik yang serius, maka perlu dibangun tekanan dari bawah. Gerakan masyarakat sipil, jurnalisme investigatif, dan komunitas akademik harus berkolaborasi untuk menjadikan air sebagai isu politik yang tidak bisa dihindari. Pengalaman dari negara seperti Afrika Selatan dan Bolivia menunjukkan bahwa gerakan publik bisa mengubah arah kebijakan air jika ada konsolidasi sosial yang kuat.

Krisis air adalah bom waktu ekologis yang berdampak langsung pada kehidupan rakyat. Sayangnya, karena tidak mendatangkan suara atau keuntungan politik jangka pendek, banyak politikus memilih diam. Jika tak ada perubahan arah, kita bukan hanya akan kehabisan air, tapi juga kehilangan kesempatan untuk membangun masa depan yang berkelanjutan.

Illustrasi Air (Sumber: Pexels)