Politik & Pengelolaan Air: Ketika Isu Vital Tidak Menarik bagi Politisi

Ilustrasi keran air. Foto: VladKK/Shutterstock

Isu air, baik itu terkait akses air bersih, pengelolaan sumber daya air, atau penanganan banjir, selalu menjadi masalah serius di berbagai daerah di Indonesia. Meski begitu, isu ini tampaknya tidak menjadi prioritas utama dalam kampanye para politisi, khususnya menjelang Pilkada Serentak 2024.

Mengapa demikian? Mengapa masalah yang begitu krusial bagi kehidupan sehari-hari rakyat tidak mendapat perhatian yang layak dari para calon kepala daerah? Ada beberapa alasan yang bisa menjelaskan mengapa isu air tidak dianggap populis atau menarik bagi para politisi.

Kompleksitas dan Investasi Jangka Panjang

Salah satu alasan utama mengapa isu air tidak menjadi sorotan kampanye adalah karena kompleksitasnya. Isu air melibatkan berbagai aspek teknis, kebijakan, dan anggaran yang tidak sederhana. Untuk memperbaiki sistem distribusi air atau menangani banjir, misalnya, dibutuhkan perencanaan yang matang, teknologi yang canggih, dan investasi besar yang sering kali tidak menghasilkan manfaat langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat dalam jangka pendek. Politisi, terutama yang fokus pada hasil cepat untuk memenangkan suara, cenderung menghindari isu-isu yang membutuhkan waktu panjang untuk menunjukkan hasil.

Selain itu, investasi dalam proyek infrastruktur air sering kali memerlukan kolaborasi dengan pemerintah pusat, swasta, dan masyarakat, yang semuanya memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kondisi ini membuat para politisi lokal enggan menjadikan isu air sebagai topik utama kampanye mereka, karena mereka menyadari bahwa implementasi dan penyelesaiannya akan sulit, penuh tantangan, dan mungkin tidak selesai dalam satu periode jabatan.

Tidak "Seksi" di Mata Media dan Pemilih

Dalam dunia politik, isu yang menarik perhatian adalah isu yang mampu “menjual” di mata media dan publik. Sayangnya, isu air sering kali dianggap kurang menarik dibandingkan isu-isu lain seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Media dan masyarakat cenderung lebih tertarik pada masalah-masalah yang terlihat lebih dramatis dan memiliki dampak langsung yang lebih mudah dipahami. Isu air, yang sering kali teknis dan terkesan membosankan, tidak memiliki daya tarik emosional yang sama.

Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa kesadaran publik tentang pentingnya pengelolaan air yang berkelanjutan masih rendah. Kebanyakan orang baru menyadari pentingnya akses air bersih atau dampak buruk banjir ketika mereka langsung terdampak, seperti saat terjadi banjir besar atau ketika pasokan air bersih terganggu. Sayangnya, momen-momen seperti ini jarang terjadi tepat menjelang pemilu, membuat para politisi kurang termotivasi untuk mengangkatnya sebagai isu utama.

Kemudian hal lain adalah tentang kurangnya tekanan dari kelompok kepentingan. Isu air sering kali tidak memiliki kelompok kepentingan atau lobi yang kuat untuk mendorongnya menjadi prioritas dalam kampanye politik. Berbeda dengan isu-isu seperti pendidikan atau kesehatan yang memiliki berbagai organisasi non-pemerintah (NGO), serikat pekerja, dan komunitas yang vokal, isu air jarang memiliki kelompok advokasi yang terorganisir dengan baik. Akibatnya, tidak ada tekanan yang signifikan dari masyarakat sipil atau kelompok kepentingan yang memaksa para politisi untuk menjadikan isu ini sebagai salah satu agenda utama mereka.

Bahkan ketika ada organisasi yang peduli terhadap isu ini, seperti kelompok-kelompok lingkungan atau komunitas yang terdampak banjir, suara mereka sering kali tidak cukup kuat untuk menembus batas-batas politik dan mencapai audiens yang lebih luas. Kurangnya tekanan dari kelompok kepentingan ini membuat politisi merasa tidak ada insentif untuk fokus pada isu air.

Politisasi dan Risiko Potensial

Isu air juga sangat rentan terhadap politisasi dan memiliki risiko yang tinggi. Misalnya, keputusan terkait pengelolaan air atau proyek infrastruktur seperti bendungan atau saluran air sering kali melibatkan banyak pemangku kepentingan dan bisa dengan mudah memicu kontroversi politik. Jika seorang politisi menjadikan isu air sebagai bagian dari kampanye mereka, ada risiko bahwa keputusan-keputusan yang mereka buat akan diinterpretasikan sebagai upaya untuk menguntungkan kelompok tertentu atau daerah tertentu, yang pada akhirnya bisa merusak basis dukungan mereka.

Politisi juga mungkin takut bahwa jika mereka gagal memenuhi janji terkait isu air, mereka akan kehilangan kepercayaan publik. Isu air yang teknis dan kompleks membuatnya lebih mudah untuk gagal memenuhi ekspektasi, dan para politisi lebih memilih untuk tidak mengambil risiko ini dan memilih isu-isu yang lebih “aman” dan mudah dikelola.

Fokus pada Isu-isu “Vote-getter”

Pada akhirnya, politisi adalah pemain strategis yang selalu berusaha untuk memaksimalkan perolehan suara mereka. Isu-isu yang dianggap “vote-getter” atau mampu menarik suara dalam waktu singkat, seperti program bantuan sosial, infrastruktur jalan, dan pelayanan kesehatan, sering kali lebih diutamakan dalam kampanye. Isu-isu ini dianggap lebih mampu memenangkan hati pemilih karena dampaknya yang langsung dirasakan dan lebih mudah untuk dipahami oleh masyarakat luas.

Sebaliknya, isu air tidak dianggap sebagai “vote-getter” yang efektif. Meskipun penting, dampak dari perbaikan sistem air atau pengelolaan banjir sering kali tidak terlihat dalam waktu singkat dan membutuhkan edukasi lebih untuk menjelaskan relevansinya kepada publik. Oleh karena itu, para politisi cenderung menghindari mengangkat isu air dalam kampanye mereka dan fokus pada isu-isu yang dianggap lebih efektif untuk memenangkan suara.

Pada akhirnya, isu air mungkin tidak menarik bagi para politisi menjelang Pilkada Serentak 2024, tetapi ini tidak berarti bahwa isu ini tidak penting. Sebaliknya, air adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dan pengelolaannya yang baik adalah kunci untuk pembangunan berkelanjutan. Meskipun tidak "populis," isu air tetap harus menjadi prioritas bagi siapa pun yang terpilih untuk memimpin daerah, karena tanpa pengelolaan air yang baik, dampak buruknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk pemilih yang menentukan masa depan pemimpin mereka.

Pemilih perlu lebih kritis dalam menyikapi kampanye politik dan memastikan bahwa isu-isu yang memang krusial seperti air tidak terpinggirkan. Hanya dengan begitu, kita bisa berharap akan ada perubahan nyata dalam pengelolaan sumber daya air dan penanganan banjir di masa depan.