Relasi Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Suksesi Pemilu

Sejumlah pimpinan Partai berpose bersama usai memberikan keterangan pers terkait pertemuan delapan Partai Politik di Hotel Darmawangsa, Jakarta pada Minggu (8/1/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Munculnya organisasi kemasyarakatan (Ormas) tak sedikit menjadi sorotan publik, terutama di masa-masa menjelang pemilihan umum (Pemilu). Jika melihat kembali, maka terdapat beragam pandangan yang berbeda dari masyarakat terkait dengan keberadaan ormas, terutama dengan relasi partai politik dan ormas dalam suksesi Pemilu. Tak sedikit masyarakat yang membutuhkan ormas sebagai ruang untuk bertukar perspektif mengenai masalah kebangsaan dan kemasyarakatan, namun tak sedikit pula masyarakat yang merasa "risih" akibat tingkah laku oknum-oknum ormas.

Sementara itu, partai politik pun terlihat sedari dulu berada dalam zona nyaman bersama ormas demi untuk mencapai kepentingan bersama, yakni kekuasaan. Dua entitas ini memang tak bisa dipisahkan, bagai buah simalakama yang memiliki arti berada di antara dua pilihan yang sulit. Yakni, antara mendukung suksesi pemilu atau berdamai dengan segala dampak negatif akibat gesekan antara internal maupun eksternal oknum ormas. Dalam tulisan opini ini, saya mencoba untuk melihat kontribusi positif dan dampak negatif relasi parpol dan ormas dalam sukses pemilu mendatang.

Kontribusi Positif

Sejatinya, bila dilihat kembali maka relasi antara partai politik dan ormas, dapat memberi kontribusi positif dalam proses Pemilu dengan memperkuat partisipasi politik masyarakat. Dalam konteks Pemilu, ormas turut membantu untuk mendorong partisipasi pemilih dan memberikan dukungan bagi kandidat atau partai politik tertentu sehingga menimbulkan iklim demokrasi di tengah masyarakat. Selain itu, ormas juga dapat memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah, sehingga memperkuat tata kelola yang baik.

Peran positif ormas dalam Pemilu, pernah disampaikan oleh Sugeng Hariyono, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri pada 7 Juni 2022 dalam Seminar bertajuk, "Peran Ormas dalam Menjaga Demokrasi", yang menyatakan bahwa Ormas turut memegang peranan penting dalam Pemilu.

Selanjutnya, dalam hal partisipasi politik. Ormas memiliki kedekatan dengan masyarakat karena turut serta memberikan pelayanan dasar terutama kepada mereka yang belum tersentuh oleh pemerintah. Selain itu, ormas biasanya dibentuk berdasarkan kesamaan karakteristik, seperti agama atau suku sehingga ikatan dengan anggotanya menjadi lebih kuat. Persepsi masyarakat terhadap ormas biasanya didasarkan pada kegiatan, perilaku, atau bahkan arah pandangan politik ormas. Ormas juga dapat menjadi pilihan masyarakat untuk masuk politik tanpa terlibat dalam politik praktis (Humas Setkab RI, 28/01/2022).

Dalam melihat peran serta Ormas, sudah seyogyanya Ormas menjadi pemantik partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Namun, tak sedikit peristiwa menggambarkan keberadaan segelintir oknum ormas justru merugikan masyarakat. Kasus-kasus seperti rusuh antar ormas, perebutan lahan kekuasaan, hingga pentolan ormas yang memiliki bisnis gelap, semakin membuat citra ormas tercoreng di tengah masyarakat. Tentu, hal ini tak baik bagi situasi kamtibmas di tengah masyarakat.

Dampak Negatif Ormas, Bagai Buah Simalakama

Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi bersama perwakilan sejumlah Ormas. Foto: Humas Polres Jakpus

Keberadaan ormas jelang Pemilu, tak sedikit turut membawa dampak negatif terhadap proses Pemilu. Terkadang, oknum-oknum ormas terlibat dalam kegiatan yang tidak sah, saat dan pasca Pemilu. Aktivitas negatif seperti, intimidasi atau kekerasan kepada masyarakat dan anggota-anggota ormas lainnya demi untuk mendukung jagoan mereka dalam kontestasi Pemilu. Hal ini tentunya dapat menciptakan ketegangan politik dan konflik, serta mengancam keamanan dan stabilitas negara apabila tidak dicegah sedini mungkin.

Selain itu, ormas juga dapat membawa dampak negatif terhadap demokrasi. Ormas yang tidak terkendali dapat menciptakan kultur politik yang otoriter, yang pada akhirnya dapat menghalangi partisipasi politik yang sehat dan merugikan demokrasi. Ormas juga dapat mengorbankan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia akibat doktrin-doktrin yang tak terkendali di pusaran organisasi mereka. Maka tak berlebihan, pepatah bagai buah simalakama yang memiliki arti berada di dua pilihan yang sulit, tersemat dalam memandang tingkah laku oknum ormas yang tak sedikit membawa efek negatif dalam masyarakat.

Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan yang ketat terhadap ormas jelang Pemilu sangat penting. Regulasi yang kuat dan pengawasan yang efektif dapat membantu meminimalkan dampak negatif ormas terhadap proses Pemilu dan demokrasi secara umum.

Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam mencegah dampak negatif ormas jelang Pemilu. Masyarakat harus menjadi pelopor dalam menciptakan budaya politik yang sehat dan berpartisipasi dalam proses Pemilu dengan cara yang sehat dan damai. Masyarakat juga harus melaporkan segala tindakan yang tidak sah dari ormas kepada lembaga yang berwenang.

Pemerintah dan lembaga terkait juga harus memperkuat pengawasan terhadap ormas jelang Pemilu. Ini dapat dilakukan melalui peningkatan regulasi dan pengawasan, serta penegakan hukum terhadap ormas yang melakukan tindakan yang tidak sah. Selain itu, pemerintah juga dapat mengembangkan program untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat dan mendorong keterlibatan mereka dalam proses Pemilu.

Simbiosis Mutualisme Parpol dan Ormas

Untuk menutup tulisan opini ini, saya memiliki perspektif bahwasanya ormas sangat dibutuhkan oleh penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, serta peserta Pemilu, yakni partai-partai politik beserta kader mereka dalam hal meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam gelaran Pemilu. Meskipun tak sedikit timbul keresahan di tengah masyarakat akibat sifat oknum-oknum ormas yang keluar dari koridor mereka.

Sehingga pada akhirnya, ormas dan parpol adalah dua entitas yang memiliki peran masing-masing dalam hal partisipasi politik. Ormas mampu untuk lebih menjangkau aspirasi masyarakat yang dihimpun dan disampaikan melalui ruang-ruang diskusi/konsultasi publik. Di sisi lain, parpol dapat langsung mengartikulasikan aspirasi masyarakat sebagai sebuah kebijakan karena memiliki wakil di parlemen dan pemerintah.

Kedua relasi entitas yang terjadi antara ormas dan parpol ini, patut untuk tetap mendapat pengawasan dari penyelenggara Pemilu dan aparat seperti TNI dan Polri demi untuk menjaga iklim demokrasi terbebas dari hal-hal yang merusak, seperti polarisasi masyarakat dan politik identitas.