Ini dia, Dua Presiden Satu Negara!

Umumnya satu negara hanya akan dipimpin oleh satu Presiden atau ditambah 1 Perdana Menteri, tapi tahukah anda ada negara yang mempunyai 2 Presiden dan masing-masing memiliki kabinetnya sendiri? Tanzania adalah satu negara yang memiliki sistem pemerintahan tersebut.

United Republic of Tanzania adalah suatu negara berdaulat di benua hitam bagian timur yang terdiri dari Tanganyika dan Zanzibar. Tanganyika mendapat kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1961, kemudian Zanzibar, negara kepulauan yang terdiri dari 2 pulau besar dan beberapa pulau kecil mendapat kemerdekaan 2 tahun kemudian yaitu pada tahun 1963.

Setelah mendapat kemerdekaan, di Zanzibar sempat terjadi revolusi berdarah yang pada akhirnya menggiring terjadinya unifikasi Tanganyika dan Zanzibar menjadi United Republic of Tanzania pada 26 April 1964.

Mungkin ada yang menganggap dengan unifikasi tersebut maka Tanzania akan dipimpin oleh satu Presiden, namun ternyata tidak, Tanzania mainland dan Zanzibar memiliki Presiden masing-masing beserta Menterinya. Zanzibar menjadi wilayah semi otonomi yang memiliki pemerintahan sendiri, walaupun begitu ada beberapa hal yang pengaturannya harus terpusat dan berlaku tanpa kecuali yaitu:

1. The constitution and the Government of the United Republic (Undang-undang Dasar negara kesatuan)

2. Hubungan luar negeri

3. Pertahanan

4. Kepolisian

5. Kondisi Darurat

6. Kewarganegaraan

7. Imigrasi

8. Perdagangan Internasional

9. Pelayanan Publik

10. Pajak Pemasukan, Pajak Perusahaan, Bea dan CUkai

11. Pelabuhan, Penerbangan sipil, Pos dan Telegraf

Dengan adanya peraturan ini maka Zanzibar hanya boleh memiliki Menteri-menteri yang mengurus masalah internal di Zanzibar saja.

Memiliki sistem 2 Presiden, membuat Pemilu Presiden di Tanzania juga dilakukan 2 kali, satu untuk Presiden Tanzania dan satu lagi khusus untuk Presiden Zanzibar. Pemilu terakhir dilaksanakan pada tahun 2015 dimana di Mainland Tanzania partai berkuasa Chama-chama Mapinduzi (CCM) kembali memenangkan pemilu dengan mengangkat Presiden John Pombe Magufuli sebagai Presiden United Republic of Tanzania, Pemilu tersebut berjalan dengan aman dan damai. Partai CCM telah berkuasa di Tanzania selama 54 tahun.

Lain halnya yang terjadi di Zanzibar, hasil akhir pemilu 2015 menyatakan bahwa partai oposisi yang tergabung dalam koalisi “Ukawa” yang terdiri dari 4 partai oposisi yaitu Partai Chadema, Partai the liberal Civic United Front (CUF), social democratic NCCR-Mageuzi dan National League of Democracy (NLD) merupakan pemenang pemilu di Zanzibar mengalahkan CCM. Hasil tersebut memicu ketidakpuasan partai berkuasa CCM yang mengakibatkan terjadinya demo besar di pulau yang penduduknya 90% beragama Islam tersebut.

Dengan adanya tekanan dan demo besar-besaran dari pihak yang kalah pemilu, Zanzibar Electoral Commission, membuat keputusan yang sangat mengejutkan dengan menyatakan bahwa Pemilu di Zanzibar akan diulang karena terdapat indikasi kecurangan.

Hal ini kemudian memicu reaksi internasional, terutama negara-negara donor yang selama ini membantu Zanzibar seperti negara-negara di Amerika Utara dan beberapa negara Eropa, yang kemudian memutuskan untuk mengurangi bahkan menghentikan bantuannya kepada Zanzibar karena Pemilu Zanzibar dianggap penuh dengan kejanggalan dan ketidakadilan. Apalagi setelah pemilu ulang, partai berkuasa CCM yang tadinya kalah akhirnya bisa memenangi pemilu tersebut dengan mengangkat Ali Mohamed Shein sebagai Presidennya.

Pasca hasil pemilu ulang apa yang ditakuti oleh masyarakat Tanzania dan masyarakat internasional bahwa di Zanzibar akan terjadi kerusuhan, tidak terjadi. Peran pimpinan partai oposisi yang meminta pendukungnya untuk menahan diri dan menghormati hasil akhir pemilu sangat berperan dalam menjaga perdamaian di Zanzibar.

Demikianlah sedikit cerita mengenai sistem pemerintahan di Tanzania yang memiliki 2 orang Presiden namun memiliki peran dan kekuasaan berbeda, cukup unik bukan?