Saat Ilmu Pengetahuan Disetir Cuan dan Algoritma, di Mana Posisi Pancasila?

Ilustrasi algoritma digital di gawai yang membutuhkan pijakan moral Pancasila agar sains tetap berdaulat dan memuliakan manusia. (Sumber: Generate AI)

Pernahkah kita berpikir bagaimana gawai di genggaman kita bisa mengetahui segalanya? Semua tersaji rapi di linimasa, mulai dari video apa yang kita tonton sebelum tidur, sampai produk apa yang sedang kita incar. Kenyamanan digital tersebut didukung oleh sains data (data science) dan kecerdasan buatan (AI) yang bekerja dengan cepat.

Namun, dalam percepatan teknologi global saat ini, dunia akademis dan penelitian kita dihadapkan pada satu pertanyaan penting: Di mana arah moral pengembangan ilmu pengetahuan kita jika saat ini hampir seluruhnya bergerak mengejar komersialisme (uang) dan kepuasan algoritma?

Kenyataannya, dunia sains siber saat ini terjebak dalam arus komersialisme yang masif. Kondisi ini sejalan dengan kritik seorang profesor dan pakar psikologi sosial dari Harvard, Shoshana Zuboff, tentang surveillance capitalism (kapitalisme pengawasan). Ia menjelaskan bahwa sains dan teknologi hari ini sengaja dirancang bukan murni untuk mempermudah manusia, melainkan untuk mengawasi dan memanen data pribadi demi keuntungan korporasi. Sialnya, algoritma media sosial mendeteksi bahwa kemarahan, kontroversi, dan disinformasi adalah komoditas terbaik untuk menghasilkan engagement tertinggi.

Inilah dinamika sekaligus tantangan terbesar bagi Pancasila. Ketika ilmu pengetahuan kehilangan kompas moralnya dan melulu disetir pasar bebas, ia tidak lagi mencerdaskan kehidupan bangsa, melainkan mengkotak-kotakkan masyarakat dalam polarisasi digital yang akut.

Konstruksi Ilmu: Bebas Nilai versus Kompas Ideologi

Kita sering kali salah kaprah dan menilai bahwa memasukkan nilai Pancasila ke dalam sains dan teknologi adalah langkah mundur yang membuat kita tidak modern. Pemikiran ini lahir dari mazhab positivisme kuno yang mengagungkan bahwa sains harus bebas nilai (value-free) agar tetap objektif.

Namun, sejarah membuktikan bahwa sains yang buta nilai justru melahirkan distopia. Tanpa etika, sains hanya akan melahirkan teknologi berupa senjata biologis, rekayasa deepfake yang merusak reputasi manusia, hingga algoritma pencurian data pribadi. Di sinilah Pancasila hadir bukan sebagai "rem" untuk menghentikan laju inovasi, melainkan sebagai "sistem operasi moral".

Artinya, nilai-nilai Pancasila harus "diterjemahkan" ke dalam bahasa pemrograman yang kita gunakan sehari-hari. Kita ambil contoh Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab). Jika sila ini menyala di kepala para inovator, maka seorang programmer tidak akan sudi merancang algoritma kecanduan digital yang merusak psikologi anak-anak demi mengejar screen time. Inovasi teknologi anak bangsa harus dikembangkan untuk memuliakan harkat manusia, bukan menjadikannya sekadar angka dan komoditas pasar global.

Menantang Menara Gading Akademik Menghadapi Badai Hoaks

Namun, tanggung jawab sains berbasis Pancasila tidak boleh berhenti pada etika personal pembuat kode saja. Ia juga menuntut tanggung jawab sosial yang jauh lebih besar demi menjaga keutuhan bangsa. Di sinilah Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) menagih peran nyata para ilmuwan kita.

Ilustrasi para akademisi saat menganalisis fenomena polarisasi sosial akibat bias algoritma di media sosial. (Sumber: Generate AI)

Tantangan ini terasa kian nyata saat kita melihat rapuhnya ruang digital Indonesia hari ini. Setiap hari, linimasa kita mudah sekali dipecah belah oleh berita hoaks, disinformasi, hingga sains palsu. Ironisnya, saat masyarakat membutuhkan pencerahan ilmiah untuk meredam kegaduhan, dunia akademik kita, seperti dosen, peneliti, dan mahasiswa, justru sering kali dikritik karena asyik bersembunyi di "menara gading". Banyak riset hebat diproduksi hanya demi mengejar angka kredit atau formalitas publikasi jurnal nasional maupun internasional, lalu berakhir berdebu di perpustakaan tanpa pernah menyentuh realitas sosial.

Akibat kekosongan narasi ilmiah ini, panggung utama media sosial akhirnya diambil alih oleh para influencer pemburu views dan cuan. Demi memuaskan algoritma kapitalistis yang haus data, mereka kerap memproduksi konten kontroversial yang memicu kemarahan dan polarisasi akut di masyarakat. Ketika para ahli memilih diam di dalam ruangannya, kebohongan yang diperbesar oleh algoritma otomatis menjadi pemenang.

Oleh karena itu, ilmu pengetahuan yang bernapaskan Pancasila menuntut adanya hilirisasi riset yang membumi. Para peneliti harus "turun gunung": gunakan sains komputasi kita untuk merancang sistem keamanan siber nasional yang berdaulat dan menciptakan alat penyaring hoaks demi merajut kembali persatuan. Pada akhirnya, inovasi tersebut harus dibawa keluar dari kampus dan dialirkan hingga ke daerah pelosok (3T), agar keadilan sosial (Sila Kelima) dalam mencicipi kemajuan teknologi bukan lagi sekadar slogan di atas kertas.

Merawat Kedaulatan Digital dengan Hati Nurani

Pada akhirnya, di era di mana kecerdasan buatan berkembang tanpa batas seperti saat ini, tantangan Pancasila bukan lagi soal menghafal butir-butir sila di ruang kelas, melainkan bagaimana cara kita menginternalisasikannya ke dalam kode-kode algoritma, riset, dan kebijakan teknologi negara.

Kita tidak boleh membiarkan Indonesia hanya menjadi penonton atau pasar konsumen data bagi negara asing. Masa depan digital bangsa ini tidak boleh hanya diisi oleh dinginnya deretan angka statistik atau kecerdasan buatan yang mekanis. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia harus menjadi sebuah kemajuan modern yang tetap memiliki hati nurani, memiliki empati, dan sepenuhnya berlandaskan pada esensi Pancasila.