Dilema Jabatan Fungsional: Lincah di Atas Kertas, Gagap di Lapangan

Sumber: Magnific.com

Pernah nggak, pas lagi ngobrol santai sama temen sesama ASN, tiba-tiba ada yang curhat: "Sejak eselon dipangkas, kok kerjaan kita bukannya makin simpel tapi malah makin ribet ya?"

Waktu kebijakan penghapusan Eselon III dan IV pertama kali ramai, gaungnya emang terdengar keren banget. Birokrasi mau dibikin lebih lincah (agile), nggak kaku, dan fokus ke keahlian lewat Jabatan Fungsional. Secara aturan, niatnya bagus banget. Lewat Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023, kita dirasa merdeka dari ribetnya urusan administrasi Angka Kredit lama. Ditambah lagi ada Permenpan RB Nomor 7 Tahun 2022 yang mengenalkan sistem tim kerja lintas fungsi. Bebas, fleksibel, dan terkesan modern.

Tapi pas dijalani sehari-hari, ternyata kenyataannya nggak seindah di atas kertas.

Bayangin aja pas kamu ditunjuk jadi Ketua Tim Kerja buat satu program prioritas. Kamu dituntut tanggung jawab penuh biar targetnya beres. Tapi secara struktur, kamu bukan pejabat eselon. Kamu nggak punya wewenang eksekutif buat mengatur atau memerintah anggota tim secara langsung. Mau menegur temen tim yang agak lambat, segan karena statusnya sama-sama fungsional. Mau koordinasi lintas bagian, sering mentok karena masing-masing punya agenda sendiri dari atasan lamanya.

Istilah kerennya leadership without authority—memimpin tanpa wewenang struktural. Dalam teori manajemen organisasi Stephen Robbins, ini masalah klasik dari matrix structure. Modelnya emang fleksibel, tapi rawan bikin bingung karena garis komandonya jadi kabur.

Struktur organisasinya sih udah dipangkas, tapi budaya kerjanya sering kali masih ketinggalan di cara lama. Pimpinan kadang masih terbiasa pakai gaya komando dari atas ke bawah, sementara staf di bawah dituntut serba cepat dan mandiri. Alih-alih makin lincah, urusan koordinasi sering kali malah habis di rapat yang berulang-ulang tanpa keputusan tegas.

Penyederhanaan birokrasi ini sebenarnya udah di jalur yang bener. Cuma ya itu, sekadar menghapus jabatan eselon nggak otomatis bikin koordinasi di lapangan langsung cair. Ada beberapa hal praktis yang perlu diselesaikan bareng:

• Bikin pembagian peran yang jelas: Dari awal tim dibentuk, tentukan siapa yang eksekusi (Responsible) dan siapa yang pegang tanggung jawab akhir (Accountable).

• Ganti gaya kepemimpinan: Pimpinan unit nggak cuma memerintah, tapi harus turun tangan jadi fasilitator yang bantu membereskan kebuntuan koordinasi antar-fungsional.

• Ubah tolok ukur kinerja: Penilaian SKP fungsional jangan cuma melihat hasil individu, tapi juga seberapa aktif dia mau berkolaborasi dalam tim.

Pada akhirnya, penyederhanaan birokrasi itu bukan cuma soal ganti nama jabatan di papan meja. Ini soal cara kita berkomunikasi dan kerja bareng. Hilangnya hierarki harusnya bikin kita makin gampang koordinasi, bukan malah kehilangan arah.