Demokrasi Indonesia dan Alamiahnya Politik Identitas dalam Kemajemukan
Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad) dan Magister Manajemen Komunikasi Universitas Indonesia (UI). Perencana Komunikasi Kreatif Periklanan di Prancang Kreatif Indonesia dan Akademisi di Bidang Ilmu Komunikasi.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Ichsan Rasyid tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi sebuah negara yang majemuk, politik identitas adalah sesuatu yang alamiah. Begitu Juga di Indonesia sebagai sebuah negara yang sangat majemuk, dan mengadopsi sistem demokrasi.
Setidaknya sejak pesta demokrasi, Pilkada DKI 2017, Politik identitas adalah sebuah fenomena yang tidak asing lagi di Indonesia. Apalagi kita tengah menjelang pada pelaksanaan Pemilu Serentak Presiden di Indonesia tahun 2024.
Meskipun demikian, sebenarnya sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini, berbagai kelompok masyarakat telah menggunakan identitas mereka sebagai alat untuk memperjuangkan kepentingan politik mereka. Identitas yang dimaksud bisa berupa suku, agama, ras, etnis, gender, atau hal-hal lain yang menjadi ciri khas dari sebuah kelompok.
Politik Identitas, di tengah masyarakat yang majemuk dan dikepung oleh berbagai informasi dengan berbagai macam agenda menjadi sesuatu yang tidak terhindari. Di belahan bumi mana pun, di dalam setting lingkungan yang makro atau se-mikro apa pun, manusia akan cenderung untuk mengasosiasikan diri dengan mereka yang memiliki kesamaan karakteristik (Characteristic Similarity).
Sebagai sebuah ilustrasi, akan sangat normal jika seorang yang selalu dirundung oleh rekan kerja atau atasan di kantor, akan berkumpul bersama dengan orang-orang yang juga mengalami perundungan di lingkungan kerja yang sama tersebut.
Kecenderungan berkumpulnya 'korban perundungan' ini tentu didasari oleh kesamaan pengalaman yang dialami mereka. Sehingga, ketika nantinya ada gerakan internal perusahaan yang dipicu oleh sebuah peristiwa perundungan yang serupa dengan apa yang dialami oleh para korban lainnya, maka para korban perundungan yang ada di perusahaan tersebut akan bersatu dan bersuara bersama.
Bahkan tidak mustahil jika gerakan tersebut menjadi meluas ke publik dan pada akhirnya menjadi rantai reaksi yang meluas. Ilustrasi ini juga sama berlaku dengan karakteristik-karakteristik yang lainnya seperti ras, agama, dan budaya.
Politik di mana pun selalu berlandaskan pada sebuah ideologi dan sistem. Sejauh ini, setidaknya di tahun-tahun menjelang pemilu 2024, Indonesia masih menggunakan demokrasi sebagai sebuah sistem yang dipercaya "paling cocok" untuk memutar roda pemerintahan dan masyarakat dalam bernegara.
Sebagai negara dengan karakteristik masyarakat yang sangat majemuk, tentu kegiatan sosial masyarakat yang terasosiasikan dengan kesamaan karakteristik menjadi sebuah hal yang lumrah.
Maka, tidak heran jika sering kali kita menemukan perkumpulan, komunitas, paguyuban, atau organisasi yang terbentuk berdasarkan kesamaan karakteristik.
Baik itu kesamaan hobi, kesamaan agama, kesamaan suku, kesamaan cita-cita, dan lain sebagainya. Dalam kasus tertentu, gerakan-gerakan tersebut juga rentan menjadi "tunggangan" bagi oknum-oknum tertentu dan berevolusi-jika tidak berevolusi-menjadi sebuah gerakan politik.
Tentu situasi seperti ini menjadi sebuah situasi yang sangat menantang bagi pemangku kepentingan negara. Terutama jika ada pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan tertentu dan memanfaatkan kemajemukan karakteristik Indonesia ini untuk memecah-belah masyarakatnya.
Meski punya potensi menimbulkan kekacauan, tapi jika dikelola dengan baik, politik Identitas ini juga punya potensi yang hebat dan tidak selalu buruk bagi demokrasi.
Jika dilakukan dengan cara yang damai dan menghormati hak-hak orang lain, politik identitas bisa menjadi sarana untuk mengekspresikan aspirasi dan partisipasi politik dari berbagai kelompok yang beragam di Indonesia.
Politik identitas juga bisa menjadi bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dan diskriminasi yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu.
Politik identitas yang buruk bisa menjadi sumber konflik dan kekerasan jika digunakan secara ekstrem dan intoleran. Beberapa contoh dari politik identitas yang negatif adalah:
Menggunakan isu agama untuk menyerang lawan politik dengan tuduhan-tuduhan seperti kafir, sesat, atau anti-Islam, anti-Kristen, anti-Yahudi, dan seterusnya.
Menggunakan isu suku atau etnis untuk memecah belah persatuan bangsa dengan propaganda-propaganda seperti pribumi vs asing atau Jawa vs non-Jawa.
Menggunakan isu gender untuk mendiskriminasi atau melemahkan perempuan dengan stereotip-stereotip seperti lemah, bodoh, atau tidak pantas menjadi pemimpin.
Politik identitas yang negatif ini bisa merusak nilai-nilai demokrasi seperti toleransi, pluralisme, dan hak asasi manusia. Negativitas seperti ini bisa mengancam stabilitas dan keamanan nasional jika menimbulkan permusuhan dan kebencian antara kelompok-kelompok masyarakat. Lalu bagaimana cara menyikapi politik identitas di Indonesia? Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kita lakukan:
Menjadi warga negara yang toleran dan inklusif. Kita harus menghargai keragaman identitas yang ada di Indonesia sebagai sebuah kekayaan dan bukan ancaman. Kita harus bersedia berdialog dan bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda dengan kita dalam hal suku, agama, ras, etnis, gender, atau hal-hal lainnya. Kita harus menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar persatuan bangsa.
Menjadi agen perubahan yang positif dan konstruktif. Kita harus aktif berkontribusi dalam pembangunan bangsa dengan menggunakan potensi-potensi yang kita miliki sesuai dengan bidang-bidang minat kita. Kita juga harus bersedia mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah jika dirasa tidak adil atau tidak efektif dengan cara-cara yang sopan dan santun. Kita juga harus bersedia memberikan dukungan moral atau materi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan atau perlindungan.
Politik identitas adalah sebuah realitas sosial-politik di Indonesia yang tidak bisa dihindari atau dihapuskan begitu saja. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya.