Hilirisasi Pangan untuk Stabilitas Ekonomi Sumatera
Mohammad Ichsan Verianto, Bachelor of Economics from Universitas Airlangga. Interest in Regional Economics, Public Policy, Green Economics & Environment, and Finance.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Mohammad Ichsan Verianto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Ketahanan pangan selama ini sering diukur dari jumlah produksi meliputi luas tanam, tonase panen, atau target swasembada. Namun di Sumatera, persoalan utama bukan kekurangan hasil tani, melainkan lemahnya sistem distribusi dan pemasaran.
Paradoks Pangan
Sumatera sebenarnya merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Data Kementerian Pertanian (2025), produksi beras Sumatera Utara setara sekitar 1,58 juta ton, Aceh sekitar 1,01 juta ton, dan Sumatera Barat sekitar 793 ribu ton.
Ironisnya, petani tetap miskin, rantai pasok panjang, harga berfluktuasi tajam, dan kerugian pascapanen tinggi. Fenomena ini menegaskan bahwa transformasi pangan tidak boleh berhenti di sawah dan kebun. Selama rantai nilai pangan masih panjang, petani selaku produsen hulu akan selalu menjadi pihak dengan posisi tawar terlemah.
Fenomena rantai nilai yang panjang memang merugikan petani. Laporan Center for Indonesian Policy Studies atau CIPS (2025) tentang Digitalisasi Rantai Nilai Pangan, mencatat bahwa mayoritas petani Indonesia terutama untuk komoditas cabai merah hanya menjual hasil panen ke pedagang pengepul sekitar 56,75 persen, sementara sebagian kecil saja yang terhubung langsung ke rumah tangga konsumen (3,46 persen), industri pengolahan (11,31 persen), dan lainnya. Akibatnya, nilai tambah komoditas jatuh di tangan perantara, sehingga petani hanya mendapatkan harga rendah sementara konsumen membayar mahal.
Kondisi inilah yang memicu paradoks pasar pangan Sumatera yaitu saat panen raya, harga di tingkat petani jatuh karena kelebihan pasokan lokal, namun harga di pasar konsumen tetap tinggi akibat ongkos kirim, distribusi, dan perilaku rantai pasok. Situasi tadi menggarisbawahi bahwa stabilitas pangan modern bergantung pada efisiensi rantai nilai, bukan sekadar kuantitas produksi.
Digitalisasi Rantai Pangan
Dalam konteks inilah digitalisasi rantai pasok menjadi amat strategis. Menurut studi CIPS (2025), digitalisasi rantai nilai pangan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengurangi asimetri informasi, menurunkan biaya distribusi, dan membuka akses pasar baru.
Melalui platform digital, transaksi pertanian berpindah dari ruang fisik ke arus data (space of flows), memungkinkan petani mengakses informasi harga secara real-time, menjual hasil panen langsung ke konsumen atau distributor, serta mengurangi ketergantungan pada tengkulak tradisional.
CIPS bahkan menemukan penggunaan platform digital dapat meningkatkan pendapatan petani 30-40% dengan cara memangkas perantara dan memperluas pasar. Ini bukan sekadar nilai manfaat dari penggunaan teknologi, namun keadilan ekonomi bagi petani.
Namun digitalisasi saja tidak cukup jika infrastruktur fisik tidak mendukung. Tantangan utama pangan Sumatera justru terletak pada konektivitas logistik.
Logistik Pangan Sumatera
Banyak sentra produksi pertanian di Sumatera mulai dari padi di Provinsi Sumatera Selatan, hortikultura di Sumatera Barat, hingga perkebunan di Sumatera Utara masih menghadapi tantangan seperti jalan tanah, minimnya cold storage, mahalnya ongkos angkut, dan akses pasar yang terbatas. Akibatnya, rantai pasok antar-daerah di Sumatera belum optimal.
Berdasarkan Kajian yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (2024) tentang Kerjasama Penurunan Biaya Logistik, mencatat bahwa ketidakseimbangan kargo mengakibatkan biaya logistik dari wilayah barat Sumatera ke timur mencapai 37,5% dari harga barang, jauh lebih tinggi dibanding baliknya yang sebesar 29,1%.
Fenomena ini menunjukkan biaya logistik Indonesia masih sangat mahal akibat ketimpangan infrastruktur. Tanpa perbaikan logistik, digitalisasi hanya menjadi etalase teknologi tanpa kemampuan distribusi nyata.
Hilirisasi Pangan
Karena itu, hilirisasi pangan yang dalam makna luas bukan hanya industrialisasi hasil panen, tetapi penciptaan rantai nilai komoditas yang efisien harus menjadi fokus utama. Hilirisasi yang efektif akan memperpendek rantai distribusi, meningkatkan nilai tambah lokal, dan memantapkan akses pasar petani. Dengan kata lain, hilirisasi mencakup penguatan distribusi, logistik, dan pemasaran, bukan hanya pembangunan pabrik pengolahan.
Pembangunan hilirisasi pangan di Sumatera perlu difokuskan pada beberapa agenda besar yang pertama, integrasi logistik pangan regional. Penghubung infrastruktur antara sentra produksi dan pusat distribusi perlu diperlancar. Pembangunan jalan produksi, jembatan penghubung, gudang pendingin, dan pelabuhan pangan lokal harus diprioritaskan. Dengan konektivitas yang baik, biaya logistik turun dan pasokan antar-daerah lebih lancar, sehingga petani tidak lagi terkurung pada pasar lokal saja.
Kedua, penguatan pasar digital pangan. Pemerintah daerah di Sumatera perlu mendorong platform perdagangan berbasis data yang dapat diakses petani langsung. Misalnya, integrasi informasi harga secara real-time dan permintaan konsumen baik domestik maupun ekspor melalui aplikasi/web marketplace. Jika petani memiliki akses data pasar aktual, mereka bisa menyesuaikan masa tanam dan memilih waktu jual lebih bijak, mengurangi overproduksi musiman dan menstabilkan harga.
Ketiga, peningkatan kapasitas digital petani. Perubahan teknologi harus diimbangi kesiapan sumber daya manusia. Mayoritas petani Indonesia berusia di atas 45 tahun dan memiliki tingkat pendidikan dasar dengan proporsi sebesar 66,44 persen (BPS, 2023), sehingga pelatihan dan pendampingan intensif diperlukan. Penyuluh pertanian di Sumatera sebaiknya direposisi menjadi fasilitator literasi digital dengan tugas membantu petani menggunakan aplikasi perdagangan, transaksi digital, dan strategi pemasaran online. Dengan demikian, petani kecil dapat memanfaatkan inovasi teknologi secara optimal.
Keempat, kemitraan multipihak (multi-stakeholder). Transformasi rantai pangan bukan tugas tunggal pemerintah. Kerja sama antar pemerintah daerah, pihak swasta (logistik, fintech, agritech), koperasi petani, serta perguruan tinggi sangat penting. Contohnya, model e-NAM di India (Electronic National Agriculture Market) menunjukkan keberhasilan digitalisasi pangan ketika pasar, kelembagaan, dan infrastruktur digital terintegrasi. Sumatera perlu membangun ekosistem serupa agar digitalisasi benar-benar inklusif dan tidak dikuasai segelintir pemain. Pemerintah juga memastikan interoperabilitas platform digital, transparansi harga, dan berbagi nilai yang adil bagi petani.
Transformasi Ketahanan Pangan
Dengan demikian, kesimpulan penting yang dapat ditarik adalah stabilitas pangan di Sumatera tidak cukup dicapai dengan slogan swasembada. Ketahanan pangan abad ke-21 ditentukan oleh efisiensi rantai nilai yang inklusif dan tangguh. Sumatera memiliki banyak keunggulan, misalnya lahan tersedia luas, hasil produksi melimpah, dan posisi strategis logistik nasional. Namun semua keunggulan tersebut tidak berarti jika rantai distribusi masih panjang, mahal, dan tidak berpihak pada produsen kecil.
Transformasi pangan Sumatera harus mengedepankan hilirisasi digital yang memangkas rantai distribusi, membuka akses pasar, dan meningkatkan pengolahan lokal. Dengan demikian, para petani Sumatera tidak lagi sekadar produksi massal, tetapi menjadi bagian dari sistem pangan yang saling terintegrasi secara cerdas. Di masa depan, kekuatan pangan bukan hanya pada siapa paling banyak memproduksi, melainkan siapa paling mampu mengelola rantai nilai pangan secara efisien, adil, dan berkelanjutan.