Logistik Menumpuk di Priok, Peran Bima Kian Krusial

Kemacetan lalu lintas parah di kawasan pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara akhir-akhir ini menjadi sorotan nasional. Pada April 2025, antrean truk panjang berlangsung hingga tiga hari berturut-turut. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan bahwa kemacetan ini bukan efek pembatasan kendaraan Lebaran, melainkan akibat adanya kapasitas terminal laut yang seharusnya sekitar 65% ternyata telah terlampaui oleh aktivitas bongkar muat.

Data lapangan mengungkap lonjakan volume truk dari kapasitas normal sekitar 2.500 unit per hari menjadi lebih dari 4.000 unit. Bahkan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, menyebut sempat mencapai sekitar 7.000 truk per hari atau hampir tiga kali lipat normalnya. Situasi ini memicu penumpukan kendaraan hingga mengular ke jalur arteri utama di wilayah Priok.

Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mencatat kapasitas operasional yang terlampaui di terminal tertentu menjadi biang kerok utama kemacetan. Dalam kondisi semacam ini, peran pelabuhan alternatif seperti Bima menjadi kian penting untuk meringankan beban Priok.

Pelabuhan Bima: Pintu Masuk Logistik Kawasan Timur Indonesia

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memiliki letak geografis strategis yang banyak dilewati oleh transportasi laut baik dari domestik maupun internasional. NTB juga ditetapkan sebagai wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang memperkuat posisinya sebagai salah satu pintu gerbang utama aktivitas ekonomi kelautan di kawasan timur Indonesia.

Ilustrasi Bongkar Muat Kapal di Pelabuhan dan Terminal Laut. Foto: Sven Hansche/Shutterstock

Pelabuhan dan terminal laut memiliki peranan strategis sebagai titik pertemuan antar-moda transportasi laut. Peranan strategis inilah yang menjadikan pelabuhan dan terminal laut sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah baik skala internasional maupun domestik, termasuk bagi pelabuhan Bima.

Pelabuhan Bima kini mendapat tugas sebagai pelabuhan pengumpan (feeder) utama di wilayah timur Indonesia. Pelabuhan Bima merupakan urat nadi bagi perekonomian Provinsi NTB dan secara khusus bagi Pulau Sumbawa karena menjadi pintu keluar-masuk komoditas perdagangan penting. Melihat pentingnya peran pelabuhan Bima bagi perekonomian, menginisiasi dibentuknya kerja sama antar institusi terkait untuk mengoptimalkan aset pelabuhan.

Kerja sama antara Kemenhub dan Pelindo dibentuk untuk tujuan meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional pelabuhan. Lebih lanjut, bentuk pengoptimalan aset pelabuhan ini dilakukan dengan peningkatan infrastruktur inti. PT Pelindo III Cabang Bima memperluas area bongkar-muat dan fasilitas pendukung menjelang lonjakan arus barang.

Optimalisasi pelabuhan Bima sejalan dengan struktur ekonomi Provinsi NTB yang masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi. Dengan kata lain, kelancaran distribusi komoditas hasil bumi dan industri lokal memerlukan pelabuhan pengumpan yang handal, dan pelabuhan Bima mampu memenuhi kualifikasi tersebut.

Dengan pengelolaan terpadu oleh Pelindo dan dukungan dari pemerintah, pelabuhan Bima berpeluang menjadi pelabuhan pengumpan yang handal. Manfaatnya pelabuhan Bima dapat menangani sebagian rantai pasok barang nasional untuk mengurangi beban pelabuhan Tanjung Priok.

Integrasi Fasilitas Pelabuhan

Pemerintah dan Pelindo III saat ini gencar mendorong integrasi fasilitas pelabuhan sebagai bagian dari ekosistem logistik nasional. Integrasi pengelolaan layanan fasilitas kepelabuhanan ini diharapkan dapat mengoptimalkan aset negara dalam menunjang kegiatan operasional dan berdampak pada peningkatan pelayanan jasa kepelabuhanan.

Selain itu, integrasi fasilitas pelabuhan juga diharapkan dapat memperluas jaringan konektivitas distribusi pelayanan terutama di wilayah Indonesia timur. Ini akan menjadi kontribusi besar bagi ekonomi kelautan nasional. Namun, masih diperlukan kebijakan lanjutan untuk merealisasikan integrasi fasilitas pelabuhan ini.

Pada 2022, Kemenhub menandatangani kerja sama pemanfaatan aset pelabuhan Bima dengan Pelindo III yang bertujuan untuk memaksimalkan produktivitas. Konsep ini selaras dengan upaya merger Pelindo menjadi entitas terpadu agar layanan pelabuhan lebih efisien.

Sistem Konsolidasi Barang

Salah satu kunci untuk mengoptimalkan produktivitas pelabuhan adalah sistem konsolidasi barang. Konsolidasi barang merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam proses rantai pasok barang (supply chain).

Ilustrasi Konsep Supply Chain Logistik Transportasi Kelautan. Foto: Trueffelpix/Shutterstock

Kegiatan konsolidasi barang dibutuhkan pada setiap tahap proses supply chain. Terutama untuk memperlancar kegiatan pergudangan dan transportasi, sehingga berlangsung cepat dan efisien. Kegiatan produksi akan lancar karena kepastian ketersediaan bahan baku dan permintaan konsumen menjadi lebih cepat mendapat respon.

Kegiatan dalam konsolidasi barang antara lain mengumpulkan barang milik beberapa pihak dalam peti kemas menjadi satu jenis pengiriman agar pengangkutan menjadi lebih efisien. Misalnya, Pelindo III sudah menerapkan konsolidasi kargo untuk mendukung pelayaran langsung ke luar negeri, sehingga distribusi ekspor-impor Nusa Tenggara Timur menjadi lebih lancar.

Peningkatan utilitas pengangkutan peti kemas akan mendorong terjadinya penghematan, sehingga tercipta efisiensi pengangkutan barang. Lebih jauh, efisiensi tersebut akan menurunkan biaya dan waktu yang dibutuhkan dalam pengangkutan barang. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan kawasan konsolidasi barang yaitu untuk menurunkan biaya logistik dan transportasi, termasuk di pelabuhan Bima.

Penerapan konsolidasi di pelabuhan Bima memungkinkan untuk kapal pengumpan mengangkut volume penuh dengan biaya yang lebih rendah. Sekaligus mereduksi jumlah kunjungan truk ke Priok. Model logistik berjenjang dari Bima ke hub regional di Jawa diharapkan dapat menjamin arus barang tetap stabil tanpa menumpuk di pelabuhan utama Jakarta.

Manfaat Ekonomi Kelautan

Kontribusi pelabuhan Bima terhadap ekonomi kelautan di Provinsi NTB kian tumbuh. BPS NTB mencatat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor kelautan-perikanan meningkat signifikan, dari 2,56% pada 2023 menjadi 4,38% pada 2024. Pemerintah provinsi memandang karakter kepulauan NTB sebagai kekuatan, dengan menjadikan potensi laut dan perikanan sebagai landasan pembangunan.

Optimalisasi Pelabuhan Bima akan memperkuat supply chain kelautan lokal, misalnya pengiriman hasil perikanan dan produk pertanian pulau Sumbawa ke pasar nasional maupun ekspor. Lebih jauh, peningkatan arus barang juga mendorong penerimaan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepelabuhanan di NTB.

Dengan demikian, perbaikan pelabuhan Bima bukan sekadar soal pengurang kemacetan di pelabuhan Tanjung Priok, tetapi juga menimbulkan dampak pengali (multiplier effect) terhadap seluruh sektor ekonomi. Manfaat besar dari adanya dampak pengali ini yaitu menciptakan lapangan kerja dan pendapatan baik pusat maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Bahkan bisa menciptakan spillover effect atau efek limpahan akibat perputaran aktivitas ekonomi yang merata di kawasan Indonesia timur terutama bagi Provinsi NTB.

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan potensi besar pelabuhan Bima menjadi solusi baru logistik nasional terutama transportasi kelautan. Kolaborasi kebijakan antara pemerintah dan Pelindo dalam mengintegrasikan fasilitas pelabuhan serta mendorong konsolidasi barang diharapkan dapat menjawab krisis antrean yang terjadi di pelabuhan Tanjung Priok.