2 Tahun Jokowi-Ma'ruf Kuatkan Budaya Bangsa

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat sidang kabinet paripurna perdana di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Foto: Dok. Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden

Pada Kongres Kebudayaan tahun 2018 Presiden Joko Widodo menyampaikan kegelisahannya tentang perkembangan budaya yang makin kompleks saat berpidato di depan para seniman dan budayawan. Ia mengingatkan agar masyarakat Indonesia tidak larut dalam perkembangan budaya lalu melupakan nilai asli Indonesia (Kumparan, 2021).

Bahkan Presiden Indonesia ketujuh tersebut merasa miris menghadapi tantangan kebudayaan yang semakin kompleks. Menurutnya, perkembangan budaya di dunia dipicu oleh perkembangan teknologi hingga transportasi yang memungkinkan seseorang pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah dan cepat. Menurut mantan pengusaha mebel tersebut, perkembangan teknologi, menyebabkan cepatnya mobilitas kata, video, hingga gambar.

Fenomena tersebut menurutnya membuat lalu lintas dan interaksi budaya semakin padat dan kompleks. Baik itu berupa interaksi antarkelompok maupun antarbangsa. Interaksi antarkearifan, termasuk interaksi antara yang lama dan yang baru.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengingatkan, perkembangan budaya juga memicu potensi gesekan yang besar. Maka ia berpesan masyarakat Indonesia wajib menjaga budaya asli yang berakar pada persatuan kesatuan serta toleransi (Kumparan, 2021).

Di samping tantangan budaya bangsa yang disampaikan Presiden Jokowi di atas, sebetulnya menurut Saiman (2019) dalam tulisannya yang berjudul Tantangan Budaya Nasional di Era Globalisasi, budaya nasional merupakan aset bangsa Indonesia yang harus memperoleh perhatian terutama di era globalisasi saat ini.

Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin memberikan smabutan usai menerima surat keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu 2019 di gedung KPU, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Dalam tulisannya tersebut, Saiman (2009) menyatakan budaya nasional menjadi bagian penting negara Indonesia yang dapat dikembangkan dan dikelola sebaik-baiknya. Itu penting menurutnya, agar dapat berfungsi lebih luas tidak hanya sekadar warisan ataupun adat istiadat masyarakat Indonesia yang dirayakan ataupun dilaksanakan pada saat peringatan hari Sumpah Pemuda atau hari Pahlawan saja.

Saiman (2009) menambahkan, budaya nasional harus menjadi bagian dari aset bangsa Indonesia yang dapat mendatangkan pendapatan bagi masyarakat dan negara. Di akhir, ia mengingatkan perlu ada suatu kesadaran budaya secara nasional dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia pada semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kanal Indonesiana Perkuat dan Promosikan Budaya Bangsa

Melihat adanya keprihatinan Presiden dan adanya peluang yang dapat diambil dari pelestarian budaya sebagaimana yang disampaikan dalam tulisan Saiman (2009) di atas, untuk pertama kalinya di Indonesia di dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menghadirkan kanal media khusus budaya yang dinamakan Indonesiana. Kanal media ini bertujuan untuk mewadahi, mengintegrasikan, serta mempromosikan karya dan ekspresi budaya masyarakat Indonesia.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan budaya tari tradisional (sumber foto Kemendikbud.go.id)

Kanal Indonesiana diluncurkan sebagai Merdeka Belajar Episode ke-13, yakni “Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana”. Kanal ini dapat diakses melalui laman indonesiana.tv, siaran televisi jaringan Indihome saluran 200 (SD) dan 916 (HD), serta Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan TikTok kanal Indonesiana TV (Kemendikbudristek, 2021).

Menurut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, Kanal Indonesiana merupakan salah satu upaya mewujudkan visi kemajuan kebudayaan, yakni Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan, dan menyejahterakan.

Bahkan menurut menteri milenial tersebut, Indonesia adalah negara pertama di dunia yang memiliki Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) untuk mengukur kemajuan kebudayaan. Dalam mengukur IPK, aspek yang dinilai adalah warisan budaya, ketahanan sosial budaya, pendidikan, ekonomi budaya, gender, budaya literasi, dan ekspresi budaya.

Di sisi lain, menurut menteri paling muda tersebut, kenapa Kanal Indonesiana hadir sebagai bagian dari Merdeka Belajar Episode ke-13?

Presiden Jokowi (kanan) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara Hari Santri 2021 di Istana Negara, Jakarta. Foto: Dok. Biro Pers

Hal ini dikarenakan media yang menjadi sarana pembelajaran, wadah ekspresi, dan interaksi budaya Indonesia masih terbatas. Dan saat ini, menurutnya, belum ada media informasi komprehensif yang menyajikan kekayaan budaya Indonesia dalam bentuk audio, visual, teks, dan audiovisual secara terpadu.

Mantan bos Gojek tersebut berharap Kanal Indonesiana dapat menjadi media promosi budaya yang berkarakter dengan berlandaskan gotong royong dan pustaka kebudayaan yang menunjukkan keragaman masyarakat Indonesia. Selain itu, diharapkan menjadi representasi keragaman budaya dalam media yang dapat membentuk masyarakat majemuk yang saling menghargai dan menghormati, mewujudkan visi Indonesia bahagia berlandaskan keanekaragaman budaya yang mencerdaskan, mendamaikan, dan menyejahterakan (Kemendikbudriset, 2021).

Semoga upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf melalui program Kanal Indonesiana sebagai bagian dari Merdeka Belajar Episode ke-13, dapat menguatkan budaya bangsa yang saat ini semakin terancam karena hadirnya berbagai budaya asing melalui aneka platform digital.

Karena kalau kita tidak melakukan bahkan terlambat melakukan upaya penguatan budaya, maka akan selamanya bangsa ini menjadi budak global yang dikendalikan oleh bangsa lain. Di sisi lain, Kanal Indonesiana diharapkan menjadikan budaya nasional menjadi bagian dari aset bangsa Indonesia yang dapat mendatangkan pendapatan bagi masyarakat dan negara.

Ida Farida

Pengamat Kebijakan Publik Cakrawala Institute