2 Tahun Jokowi-Ma'ruf Mendobrak Kejumudan Dunia Pendidikan

Pedagang Foto Jokowi dan Ma'ruf Amin. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Dua tahun yang lalu, publik dibuat geger dengan penunjukkan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan—saat ini berubah menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi—dalam kabinet periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi. Bukan Presiden Jokowi namanya jika dalam setiap keputusan dan gerak-geriknya selalu mengernyitkan dahi sebagian kalangan yang belum mengenal sosok Jokowi seutuhnya, apalagi bagi mereka yang selama ini menjadi hater mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Dalam analisa penulis, kenapa saat itu penunjukan Nadiem Makarim diragukan bahkan dinyinyiri oleh sebagian kalangan, yaitu pertama, Nadiem Makarim dianggap bukan berlatar belakang atau ahli dalam dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui, Menteri pos bidang pendidikan tradisinya diisi oleh Guru Besar atau paling tidak figur yang sudah malang-melintang di dunia kampus dan akademik. Kedua, Nadiem Makarim dianggap terlalu muda dan belum memiliki pengalaman dalam dunia pendidikan Indonesia yang tantangannya begitu kompleks. Ketiga, Nadiem dianggap hanya akan fokus pada bisnis dan profit karena saat itu dikenal sebagai pendiri dan CEO Gojek yang sedang naik daun sebagai salah satu start up sukses di Indonesia, bahkan baru-baru ini Gojek dipuji oleh Ratu Belanda, Maxima Zorreguieta Cerrut pada pertemuan G-20 kemarin di Roma sebagai platform digital yang membantu UMKM (2/11).

Ilustrasi big data. Foto: Lukas Blazek via Unsplash

Suara sumbang dari segilintir orang dan keraguan publik nyatanya tidak mengubah pendirian Presiden Jokowi. Usut punya usut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya alasan tersendiri. Sosok yang sering turun ke bawah tersebut mengatakan, saat ini Indonesia berada di era disrupsi, era yang sulit dihitung, era sulit dikalkulasi, era yang penuh risiko. Pada era ini menurut Jokowi perlu penguatan data dan perlu orang yang memiliki pengalaman bagaimana mengelola sebuah data sehingga bisa memprediksi masa depan.

Alasan selanjutnya, menurut Presiden Jokowi adalah perlu orang yang mengerti bagaimana mengimplementasikan inovasi-inovasi yang ada. Berani keluar dari kotak, berani out of the box, berani tidak rutinitas, berani tidak monoton sehingga akan memunculkan sebuah loncatan-loncatan besar. Dan Presiden Jokowi melihat pengalaman dari kaum muda seperti Nadiem Makarim (Kumparan.com, 2019)

Mendobrak Kejumudan dengan Merdeka Belajar

Merespons harapan besar Presiden Jokowi tersebut, Nadiem Makarim meluncurkan berbagai program prioritas. Sejumlah program prioritas dilaksanakan dan sebagian besar telah mencapai target di 2020. Pada 2021, seluruh program prioritas tersebut berada pada jalur yang tepat sehingga realisasi program mendekati target yang ditetapkan meski terkendala pandemi. Program prioritas tersebut terbalut dalam kebijakan Merdeka Belajar yang telah hadir sejak 2019 dan terus berlanjut hingga kini pada 2021 (Kemendikbudristek, 2021)

Seperti yang kita ketahui, setelah meluncurkan lima kebijakan Merdeka Belajar dalam kurun waktu Desember 2019 sampai dengan Juli 2020, selama kurun waktu setahun terakhir, yakni Oktober 2020 sampai Oktober 2021, setidaknya ada delapan kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, yaitu Merdeka Belajar Episode 6 hingga Episode 13.

Merdeka Belajar Episode 6 menekankan pada transformasi dana pemerintah untuk pendidikan tinggi; Episode 7: Sekolah Penggerak; Episode 8: SMK Pusat Keunggulan; Episode 9: Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka; Episode 10: perluasan program Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP); Episode 11: Kampus Merdeka Vokasi, Episode 12: Sekolah Aman Berbelanja bersama SipLah, dan Episode 13: Merdeka Berbudaya dengan Kanal Indonesiana.

Selain itu, Kemendikbudristek juga meneruskan berbagai bantuan penanganan pandemi yang telah digulirkan sejak awal wabah Covid-19 melanda, seperti bantuan kuota data internet untuk seluruh pendidik dan pelajar. Sebanyak 26,6 juta penerima bantuan kuota data internet dari jenjang PAUD hingga pendidikan tinggi diringankan beban ekonominya dan ditunjang pembelajarannya, baik yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas, maupun yang masih belajar jarak jauh.

Kemudian Kemendikbudristek juga melakukan berbagai terobosan Merdeka Belajar dan afirmasi kebijakan agar tujuan pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia bisa benar-benar tercapai. Di tahun kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Kemendikbudristek mendobrak dengan penyempurnaan program-program yang telah baik terlaksana, menjadi lebih berkeadilan dan dapat diakses oleh lebih banyak masyarakat.

Kebijakan dana BOS tahun 2021 adalah salah satu bentuk dari dobrakan tersebut. Dana BOS tahun 2021 terdiri dari nilai satuan biaya BOS bervariasi sesuai karakteristik daerah masing-masing, penggunaan dana BOS tetap fleksibel—termasuk dapat digunakan untuk keperluan persiapan PTM terbatas, serta pelaporan penggunaan dana BOS dilakukan secara daring dan menjadi syarat penyaluran untuk meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana BOS.

Mulai tahun ini pula, nilai satuan biaya operasional sekolah juga berbeda antardaerah, karena dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota. Contohnya, SMA 1 Sugapa, Kabupaten Intan Jaya Papua yang besaran alokasi dana BOS 2020 sebesar Rp93.000.000, tahun 2021 ini mengalami kenaikan sebesar 131% menjadi Rp215.140.000 (Kemendikbudristek, 2021).

Berbagai gebrakan yang dilakukan oleh Nadiem Makarim di atas membuktikan adanya gebrakan dan mendobrak kejumudan dalam dunia pendidikan selama “Dua Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf”. Arti kejumudan sendiri jika kita merujuk pada Kamus Besa Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu kebekuan atau kemandekan.

Sedangkan jumud dalam pemaknaan lebih luas menurut Quraish Shihab (2018) adalah sikap batin yang menjadikan pandangan terpaku pada sesuatu disertai upaya keras mempertahankannya kendati perubahan dibutuhkan. Jumud juga menurutnya dapat diibaratkan air yang tergenang lama dan tidak mengalir. Air itu akan sangat membahayakan kesehatan, bukan saja ketika diminum, tetapi juga bila digunakan untuk mandi atau bahkan digunakan mencuci tangan (Shihab, 2018).

Oleh karena itu, kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Nadiem Makarim dalam “Dua Tahun Pemerintahan Joko Widodo– Ma’ruf” ini harus kita dukung sebagai salah satu ikhtiar untuk mendobrak kejumudan dunia pendidikan Indonesia. Karena kalau tidak ada gebrakan dan dobrakan maka dunia pendidikan indonesia mandeg dan begitu-begitu saja, padahal perubahan cepat selalu di depan mata.

Oleh : Ida Farida

Pengamat Kebijakan Ekonomi dan Kebijakan Publik Cakrawala Institute