Riset yang Tidak Dipahami, untuk Siapa?

Kepala BRIN saat mengunjungi Kawasan Stasiun Lapangan (KSL) Observatorium Nasional Timau

Pada awal 2026, pemerintah memberikan suntikan tambahan dana riset perguruan tinggi sebesar Rp4 triliun, sehingga anggarannya meningkat menjadi Rp12 triliun. Tambahan anggaran itu diarahkan untuk memperkuat riset yang mendukung swasembada pangan, energi, industrialisasi, dan hilirisasi. Artinya, negara tidak sekadar meminta hasil penelitian yang lebih banyak. Ada harapan yang lebih besar: pengetahuan yang dihasilkan mesti dapat bekerja menyelesaikan kebutuhan riil masyarakat.

Namun, kapan sebuah riset benar-benar dapat disebut berhasil? Ketika penelitian selesai? Ketika hasilnya dipublikasikan? Atau Ketika sebuah paten berhasil didaftarkan? Bagi masyarakat, mungkin semua itu baru permulaan yang kadang tidak mendapatkan atensi. Sebab, pengetahuan baru akan terasa manfaatnya Ketika dipahami, digunakan, dikembangkan, dan pada akhirnya menjawab kebutuhan.

Pemberitaan mengenai sekitar 6.000 paten yang telah dihasilkan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), tetapi kurang dari 10 persen yang dikomersialisasikan, menunjukkan adanya ketimpangan antara menghasilkan pengetahuan dengan pemanfaatannya. Dalam satu dekade, secara nasional juga disebut baru terdapat 138 perjanjian lisensi paten. Angka tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa riset gagal. Tidak semua penelitian ditujukan untuk pasar karena esensi riset dalah bagi peradaban manusia. Tetapi angka itu memberi kita pertanyaan penting: apa yang terjadi setelah pengetahuan berhasil dihasilkan?

Pertanyaan itu menjadi semakin menarik karena pemerintah sebenarnya sudah membangun jembatan menuju hilirisasi. Program Hilirisasi Riset Prioritas, misalnya, mendukung pengujian model dan prototipe hasil riset perguruan tinggi. Pelaksanaannya bahkan telah berjalan pada 2026. Jadi persoalannya bukan bahwa kita tidak memiliki riset atau tidak memiliki kebijakan hilirisasi. Persoalannya adalah bagaimana memastikan perjalanan dari hasil riset menuju pemanfaatan tidak berhenti pada salah satu tahap.

Terbaru, satu contoh di sekitar kita menunjukkan bahwa riset bukan sekadar menghasilkan temuan, tetapi juga dapat memberi manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Tiga rumah modular yang dikembangkan BRIN di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, tetap berdiri tanpa kerusakan struktural setelah gempa bermagnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Rumah tersebut dibangun pada 2021–2022 sebagai bagian dari pengembangan teknologi konstruksi tahan gempa.

Ini bukan lagi hasil riset yang hanya tersaji di atas kertas. Teknologinya sudah hadir dan teruji dalam situasi nyata. Tetapi pertanyaan berikutnya tetap sama: bagaimana teknologi yang terbukti berhasil itu dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat yang membutuhkannya?

Birokrasi bisa berhasil secara sektoral, tetapi belum tentu berhasil secara sistem

Di sinilah titik temu krusial antara riset dan reformasi birokrasi. BRIN bertugas menghasilkan riset. Kementerian memegang kendali regulasi dan pendanaan. Industri memiliki mesin produksi. Pemerintah daerah menguasai medan lapangan. Sementara masyarakat, berada di ujung hilir menanti manfaat. Semua aktor bisa saja mengeklaim telah bekerja dengan baik. Namun, manfaat publik tidak akan pernah mewujud jika rantai kerja ini tidak saling terintegrasi dalam satu ekosistem.

Inilah yang sering luput ketika kita membicarakan reformasi birokrasi. Kita terjebak mengukur keberhasilan dari capaian administratif masing-masing lembaga: berapa penelitian yang dihasilkan, berapa paten yang didaftarkan, atau berapa program yang dijalankan. Padahal, masyarakat tidak mengonsumsi angka-angka output tersebut. Yang mereka butuhkan adalah hasil akhir yang berdampak bagi hidup mereka.

Karena itu, reformasi birokrasi seharusnya tidak berhenti pada penyederhanaan struktur, digitalisasi layanan, atau percepatan proses. Reformasi sejati harus mampu menjamin estafet kebijakan: ketika tugas suatu lembaga selesai, lembaga berikutnya siap menerima dengan kapasitas yang setara. Birokrasi tidak harus mengerjakan semuanya sendiri. Hal yang paling krusial adalah memastikan keberlanjutan manfaat tidak terputus hanya karena kewenangannya berpindah.

Di sinilah komunikasi sains menjadi krusial. Komunikasi bukan sekadar menerjemahkan istilah rumit menjadi bahasa awan atau mengubah hasil riset menjadi sebuah berita. Peneliti, pembuat kebijakan, pelaku industri hingga masyarakat memiliki cara pandang yang berbeda terhadap sebuah pengetahuan. Tugas komunikasi sains adalah menjembatani celah persepsi itu sekaligus menyelaraskan ekspektasi di antara semua aktor yang terlibat.

Maka, komunikasi seharusnya hadir dalam perjalanan riset secara utuh, bukan hanya sekadar promotor setelah penelitian selesai. Siapa yang membutuhkan hasilnya? Siapa yang bisa menggunakannya? Siapa yang berwenang mengadopsinya? Dan siapa yang mampu membawanya ke skala massal? Rentetan pertanyaan ini mempertegas bahwa komunikasi bukan sekadar urusan penyampaian informasi, tetapi bagian dari tata kelola pengetahuan.

Hasil riset BRIN kernel beras terfortifikasi

Pada akhirnya, kita perlu merestorasi cara mengukur keberhasilan riset. Publikasi, paten, dan prototipe tentu saja tetap penting. Namun, indikator kesuksesan tidak boleh mandek hanya di meja administrasi. Kita harus berani melangkah jauh dan bertanya: siapa yang menggunakan, siapa yang mengembangkan, dan dampak nyata apa yang akhirnya dirasakan di meja makan atau kehidupan sehari-hari masyarakat?

Masyarakat tidak perlu memahami kerumitan rumus-rumus matematika untuk bisa merasakan buah dari ilmu pengetahuan. Apalagi sampai harus menanggung proses administrasi yang berbelit. Namun, birokrasi tentunya wajib paham bagaimana pengetahuan itu bergerak dari laboratorium menuju kehidupan nyata mereka. Karena itu, ketika suatu riset berujung mangkrak, pertanyaannya bukan lagi, “mengapa masyarakat tidak mengerti?” melainkan: "sudahkah birokrasi membangun jembatan agar pengetahuan yang kita biayai benar-benar sampai ke tangan mereka yang membutuhkan?"