BI Rate Naik Jadi 6 Persen, Bagaimana Dampaknya terhadap Daya Beli Masyarakat?
Tulisan dari Ihsan Suwandi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen pada 18 November 2026 menjadi perhatian dunia usaha dan masyarakat. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global serta mengendalikan inflasi. Dari sisi kebijakan moneter, keputusan tersebut dapat dipahami. Stabilitas rupiah penting untuk menjaga kepercayaan pasar dan mengendalikan tekanan harga barang, terutama produk yang bahan baku atau komponennya masih bergantung pada impor. Namun, ada hal lain yang tidak boleh luput dari perhatian: bagaimana dampaknya terhadap daya beli masyarakat? Ketika Bunga Naik, Konsumsi Bisa Tertekan Kenaikan BI Rate tidak otomatis membuat seluruh bunga pinjaman perbankan langsung naik. Namun, perubahan suku bunga acuan dapat memengaruhi biaya dana dan bunga kredit perbankan secara bertahap. Jika bunga kredit meningkat, masyarakat yang memiliki cicilan rumah, kendaraan, atau pinjaman lainnya berpotensi menghadapi beban keuangan lebih besar. Ruang untuk belanja kebutuhan lain pun bisa semakin terbatas. Dampak serupa juga dapat dirasakan pelaku usaha. Biaya pembiayaan yang lebih tinggi berpotensi membuat perusahaan menunda ekspansi, mengurangi persediaan, atau lebih berhati-hati dalam merekrut tenaga kerja. Bagi sektor ritel, kondisi ini perlu diperhatikan. Ketika pengeluaran rumah tangga semakin banyak terserap untuk cicilan, konsumen biasanya akan lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja. Produk yang bukan kebutuhan utama berpotensi menjadi pilihan yang ditunda. Menjaga Rupiah Tanpa Mengabaikan Konsumsi Kita perlu melihat persoalan ini secara seimbang. Rupiah yang stabil memberikan manfaat bagi perekonomian, termasuk membantu mengendalikan biaya impor dan menjaga tekanan inflasi. Di sisi lain, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu penopang penting perekonomian Indonesia. Karena itu, kebijakan menjaga stabilitas moneter perlu berjalan beriringan dengan upaya mempertahankan daya beli masyarakat. Bank Indonesia sendiri mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,47 persen secara tahunan pada triwulan III 2026, dengan dukungan permintaan domestik, konsumsi, dan investasi. Angka tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masih tumbuh. Tantangannya adalah menjaga momentum tersebut agar tidak terganggu oleh tekanan biaya pembiayaan dan melemahnya kemampuan belanja masyarakat. Dunia Usaha Perlu Bersiap Dalam kondisi suku bunga yang meningkat, perusahaan perlu lebih cermat mengelola arus kas, persediaan, dan strategi penjualan. Efisiensi tetap penting, tetapi jangan sampai dilakukan secara berlebihan hingga mengorbankan kualitas layanan dan keberlangsungan tenaga kerja. Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan yang mendukung konsumsi dan sektor usaha tetap berjalan. Sementara itu, perbankan perlu memperhatikan kemampuan bayar debitur agar penyaluran kredit tetap sehat. Menjaga stabilitas rupiah memang penting. Namun, keberhasilan kebijakan ekonomi tidak cukup hanya dilihat dari nilai tukar dan inflasi. Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keberlangsungan usaha juga harus menjadi perhatian. Jangan sampai upaya menjaga stabilitas ekonomi justru membuat ruang gerak konsumsi dan dunia usaha semakin sempit. Sebab, ekonomi yang kuat bukan hanya tentang rupiah yang stabil, tetapi juga tentang masyarakat yang tetap mampu berbelanja dan perusahaan yang tetap mampu bertumbuh.

