Urgensi Pengaturan AI dalam Revisi UU Penyiaran
Dosen Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur. Sedang mendalami kajian media, jurnalisme digital dan AI.
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Muhammad Ikhwan tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDraf terbaru Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang saat ini sedang dibahas DPR, memuat sejumlah perubahan. Di antaranya, cakupan pengaturan penyiaran diperluas hingga ke platform digital. Namun, draf ini juga menuai kritik dari sejumlah lembaga. Misalnya, lembaga pemantau media, Remotivi, menganggap adanya potensi tumpang tindih kewenangan, moderasi berlebih (over-moderation) dan pembungkaman terhadap kritik. Draf ini juga dianggap memperkuat posisi negara dan melemahkan posisi warga negara dalam hal penyiaran.
Terlepas dari sejumlah kritik, UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002, sudah saatnya diubah. UU ini lahir saat dunia penyiaran masih didominasi oleh konten yang ditayangkan di media tradisional (radio dan televisi). Padahal konten penyiaran saat ini sudah merambah ke platform digital. Khususnya platform media sosial dan over-the-top (OTT) seperti Netflix, Amazon, Vidio, Youtube dan lain-lain.
Ketiadaan regulasi yang mengatur konten penyiaran digital telah melahirkan ketidakadilan (unfair competition). Di satu sisi, media penyiaran tradisional diberikan aturan yang sangat ketat. Bila ada konten yang melanggar, maka akan diberikan sanksi oleh lembaga pengawas, KPI. Belum lagi dengan kewajiban pengurusan perizinan dan beban biaya atas pajak yang ditanggung. Pada sisi lain, platform digital dan platform OTT yang sama-sama menawarkan konten penyiaran cenderung bebas, tanpa ada regulasi yang mengaturnya.
Hal tersebut menyebabkan kesamaan aturan main (equal level playing field) bagi seluruh pelaku industri siaran, menjadi sulit dilakukan. Padahal, core bisnis media penyiaran konvensional dengan platform digital sesungguhnya sama, yakni memproduksi konten dan mendapatkan uang atas usahanya dari iklan. Keduanya juga memperebutkan penonton yang sama.
Pengaturan konten AI
Salah satu aspek yang sebaiknya diatur adalah pemanfaatan Artificial Intelligence (AI), atau kecerdasan buatan. Hal ini penting, karena pemanfaatan AI saat ini telah merambah ke segala lini. Pada industri televisi, AI telah digunakan untuk visualisasi fakta/peristiwa. Pada program hiburan, AI juga sudah dimanfaatkan untuk program sinetron. Karena itu, perkembangan dan pertumbuhannya yang super cepat, harus segera diantisipasi oleh regulasi, agar kehadirannya tidak merugikan publik.
Pada Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran, penggunaan AI muncul di Pasal 6A dan 8A, ayat d. Pada Pasal 6A ayat 1 disebutkan, penyelenggaraan penyiaran dapat didukung dengan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial. Kemudian pada ayat 2, penggunaan teknologi kecerdasan artifisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga penyiaran dan/atau penyelenggara platform digital.
Berikutnya, ayat 3, lembaga penyiaran dan penyelenggara platform digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan keterangan penggunaan kecerdasan artifisial dalam isi siaran atau konten digital. Di ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan teknologi kecerdasan artifisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
Sementara pada Pasal 8A ayat (d) disebutkan, KPI dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), berwenang mengawasi penggunaan teknologi kecerdasan Artifisial.
Tulisan ini hendak mendeskripsikan pentingnya pengaturan AI untuk konten jurnalistik audio visual, baik yang tayang di media tradisional (televisi) maupun digital.
Apa saja yang harus diatur?
Dalam produksi berita televisi yang menggunakan AI, pelanggaran etika bisa terjadi akibat dua sebab. Pertama, pelanggaran yang timbul akibat kelemahan video yang dihasilkan oleh AI itu sendiri. Artinya, AI tidak mampu menghasilkan visualisasi yang memenuhi standar jurnalistik. Kedua, pelanggaran etika karena faktor redaksi atau orang yang memproduksi video AI. Mereka adalah pihak yang terlibat dalam produksi konten AI, baik pada tahap praproduksi maupun pascaproduksi.
Faktor pertama, bisa terjadi ketika video AI yang dihasilkan tidak sesuai dengan kejadian atau fakta sebenarnya. Dalam istilah jurnalistik, hal ini disebut akurasi. Dalam jurnalisme, akurasi adalah “agama.”
Dalam produksi video AI, semuanya berawal dari perintah tertulis (prompt). Prompt adalah perintah atau instruksi yang diberikan kepada sistem kecerdasan buatan agar menghasilkan respons tertentu (Ayu, 2025).
Masalahnya, AI sering kali tidak mampu menginterpretasikan perintah teks (prompt) ke dalam format visual secara presisi. Selalu ada perbedaan antara visual yang dihasilkan dengan perintah yang diberikan pengguna. Terlebih untuk visualisasi yang sangat detail. Misalnya, pada wajah manusia, AI tidak akan mampu menghasilkan wajah yang konsisten.
Jawaban atau respons yang tidak akurat dari AI selama ini diistilahkan sebagai halusinasi. Bila halusinasi selama ini lebih sering dikaitkan dengan jawaban AI dalam format teks, tetapi sesungguhnya juga terjadi dalam format audiovisual. Halusinasi adalah hasil jawaban mesin AI yang isinya keliru, tidak masuk akal atau tidak nyata, namun informasi yang disajikan terdengar akurat (Cheng et al., 2025). Bila dikaitkan dengan jurnalisme, halusinasi bisa digolongkan sebagai misinformasi.
Potensi kesalahan visual yang dihasilkan AI semakin besar, juga dipicu oleh sistem kerja dalam produksi berita di media televisi itu sendiri. Misalnya tuntutan deadline. Waktu pengerjaan yang sempit akibat kejar tayang, seringkali membuat produksi video AI menjadi tidak maksimal dan rentan terjadi kesalahan. Belum lagi, biaya langganan AI semakin mahal. Demi menghemat biaya pemakaian paket langganan, bukan tidak mungkin tim produksi mensiasatinya dengan menurunkan resolusi video. Konsekuensinya, kualitas video menjadi kurang baik.
Hal lainnya yang patut diperhatikan adalah bias yang dihasilkan oleh video AI. Bias algoritma terjadi ketika AI dilatih dari data atau stok gambar yang homogen secara rasial, warna kulit, jenis kelamin, dan seksualitas. Bias pada AI disebabkan oleh data yang dipasok ke AI memang tidak berkualitas. Dalam jurnalisme, informasi berkualitas memerlukan data yang juga berkualitas. Tujuannya adalah untuk menjamin akurasi dan keandalan berita (Dierickx et al., 2024).
Jurnalis manusia tetap jadi pengendali
Dari penjabaran tersebut, pengaturan AI pada konten berita televisi tidak cukup hanya sekadar mewajibkan media mencantumkan teks atau label “konten dihasilkan AI,” “Ilustrasi AI,” “Grafis ilustrasi AI” dan seterusnya.
Aturan harus menegaskan bahwa jurnalis manusia tetap harus menjadi pengendali. Teknologi AI harus diposisikan murni sebagai alat bantu produksi (production tool), bukan sebagai pengambil keputusan editorial (editorial judgment). Selain itu, setiap konten yang dihasilkan AI (teks, audio, video, grafis, dll) wajib melalui verifikasi, penyuntingan yang ketat, dan pertimbangan etis manusia sebelum ditayangkan.
Redaksi juga harus memastikan, video AI yang mewakili fakta inti dari sebuah berita, harus sama dengan aslinya. Terutama pada berita yang berpotensi merugikan nama baik, merusak integritas seseorang atau institusi. Pembuatan konten AI dilakukan secara hati-hati, teliti, tanpa terburu-buru hanya karena mengejar deadline atau kejar tayang.
Redaksi juga harus menyaring dan mengoreksi bias pada visual akibat kerja algoritmik, seperti stereotip etnis, gender, atau status sosial yang dihasilkan oleh platform AI. Pada tayangan berita kriminal, penggunaan efek suara (sound effect) dan musik latar (backsound) dramatis tidak boleh mendominasi tayangan sehingga mengaburkan fakta.
Hal lain yang harus dipertimbangkan adalah hak privasi. Wajah/karakter AI wajib dipastikan tidak melanggar privasi individu tanpa izin dari individu tersebut. Sebelum menggunakan output AI dalam berita, redaksi harus mempertimbangkan sumber data atau materi yang digunakan, hak cipta, hak atas wajah atau identitas, lisensi perangkat AI dan kemungkinan pelanggaran hak pihak ketiga.
Hal lain yang tak kalah penting adalah, setiap konten berita yang dibuat dengan bantuan AI tetap merupakan tanggung jawab redaksi dan perusahaan media. Media tidak bisa lepas tangan dengan dalih konten tersebut dihasilkan oleh teknologi AI jika konten tersebut bermasalah dan diadukan ke Dewan Pers maupun KPI.
Dari deskripsi di atas, pengaturan AI pada media, termasuk media penyiaran, adalah sebuah keniscayaan. Tujuannya adalah untuk melindungi publik, dan menghindari pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab oleh industri penyiaran. Tentu, UU Penyiaran tidak bisa diharapkan untuk mengatur secara detail. Karena aturan secara detail dan lengkap akan diatur dalam peraturan di bawahnya, yaitu Keputusan Menteri. Yang penting, yang harus digarisbawahi, aturan yang dibuat jangan sampai membatasi kebebasan berekspresi, berkreasi, apalagi membungkam karya jurnalis.