Peta Dukungan Perppu Ormas di DPR

Rapat paripurna DPR (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Pemerintah telah menyerahkan Perppu Ormas ke DPR. Nasib pemberlakuan Perppu tersebut kini berada di tangan DPR.

Namun, Perppu Ormas itu mendapatkan beberapa penolakan dari beberapa fraksi. Fraksi Gerindra dan PKS yang paling lantang menolak Perppu Ormas. Kedua partai itu benar-benar konsisten menjadi oposisi pemerintah.

“Perppu ini kan menjadi sangat murahan, karena dalam UUD Presiden memang berkewenangan mengeluarkan Perppu, tapi dalam ihwal yang memaksa. Tolong digambarkan dong kegentingan yang sangat memaksa saat ini," ucap politikus Gerindra, Romo Syafi’i, Kamis (13/7).

Senada dengan Gerindra, PKS juga tidak kalah kerasnya menolak Perppu yang baru dikeluarkan pemerintah. PKS menilai Perppu Nomor 02 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menandakan sikap pemerintahan Jokowi yang sewenang-wenang.

“Dan ini membuka peluang tindakan yang sewenang-wenang. Ingat, komitmen kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan," ujar Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini.

PAN sebagai partai yang berada di pemerintahan belum jelas sikapnya. Namun, mantan Ketum PAN yang juga sesepuh PAN Amien Rais dengan jelas menolak segala bentuk upaya pembubaran Ormas terutama HTI.

"Kalau HTI dibubarkan kemudian komunisme dikembangkan, itu apa hasilnya? Jelas sekali PKI di depan mata dibiarkan. Enggak diapa-apakan," ujar Amien Rais usai halal bihlala di DPP PAN, Jakarta, Rabu (12/7).

Sementara itu, 6 partai pendukung pemerintah, yakni PDIP, PKB, Golkar, NasDem, PPP, Hanura akan mendukung pembahas Perppu Ormas. PDIP akan all out agar pembahasan di DPR bisa lancar.

"Demokrasi bukan persetujuan, demokrasi adalah alat, sehingga PDIP beserta parpol pengusung pemerintah yang lain memberikan dukungan terhadap keputusan pemerintah mengeluarkan Perppu tersebut,” tegas Sekjen PDIP Hasto Kristianto.

Satu-satunya partai yang belum menentukan sikapnya adalah Demokrat. Partai Demokrat mengaku akan mengikuti pembahas Perppu Ormas di DPR tanpa menegaskan akan menolak atau mendukung.

"Haknya presiden untuk menerbitkan Perppu. Ya kita lihat nanti di DPR pembahasannya seperti apa," ujar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan.

Bila melihat peta politik DPR saat ini, maka kemungkinan besar pembahasan Perppu Ormas akan berjalan lancar. Namun hal sebaliknya bisa terjadi bila ada partai pemerintah yang membelot.