Pers di Era Digital, Idealistis atau Realistis?

Para tokoh PWI tampil dalam Raker PWI di Jakarta, hari pertama 21 Januari 2019. Dari kiri: Sekjen Mirza Zulhadi (moderator); Ketua Umum PWI, Atal S. Depari; Ketua Dewan Kehormatan, Ilham Bintang; Ketua Dewan Penasihat, Margiono. (Foto : PWI/Dias) (Foto: Istimewa)

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menggelar Rapat Kerja di Jakarta, 21-22 Januari 2019. Ini merupakan rapat kerja pertama sejak terbentuk pengurus baru di bawah Ketua Umum, Atal Sembiring Depari, hasil Kongres PWI di Surakarta, 27-30 September 2018.

Pada kesempatan ini, Atal Sembiring Depari menegaskan kembali janjinya di depan kongres bahwa di tengah perkembangan media massa dan media sosial Tanah Air yang diwarnai berbagai perubahan, ia akan membawa PWI lima tahun ke depan dengan visi baru.

"Menjadikan PWI organisasi profesional dan bermartabat di era transformasi lanskap media dengan spirit kebangsaan, kebebasan, dan kreativitas digital. PWI zaman now," kata Atal Sembiring Depari.

Wujud dari PWI 'zaman now' itu, misalnya dalam pengelolaan organisasi akan dikelola menggunakan platform IT yang bernama PWIapp. Dengan aplikasi yang ada, bisa melayani kebutuhan interaksi hingga informasi pengurus pusat, provinsi, hingga kabupaten, serta anggota PWI seluruh Indonesia. Juga masyarakat yang ingin tahu kegiatan PWI di berbagai bidang, mulai dari kegiatan pendidikan Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI), Uji Kompetensi Wartawan (UKW), hingga kegiatan lain di dalam dan luar negeri.

Bahkan dari PWIapp itu juga kelak dapat dijadikan sarana pendidikan jarak jauh, sehingga bisa diakses semua anggota PWI, terutama yang berada di berbagai pelosok Indonesia. Adapun untuk menjangkau kaum milenial, PWI menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain.

"Pokoknya semuanya cukup dari ponsel masing-masing," ujar Atal.

Seiring dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang puncaknya 17 April 2019, PWI akan mengaktifkan kembali Mapilu (Masyarakat Pemantau Pemilu) PWI untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Pemilu dari Sabang sampai Merauke agar tercipta Pemilu yang bersih. Tentu dengan dukungan dan kerja bersama anggota PWI yang tersebar di 34 Provinsi.

Muncul Dua Arus: Idealistis vs Realistis

Ilustrasi pers (Foto: Pixabay)

Rapat Kerja yang akan berlangsung hingga hari ini akan dipuncaki dengan seminar dengan mengangkat topik 'Peranan Pers di Era Digital dalam Mendukung Pembangunan Daerah'. Menampilkan tiga pembicara: Gubernur DKI Jakarta, Ketua Dewan Pers, dan Direktur Utama Bank DKI.

Seluruh peserta Rapat Kerja sepakat bahwa dalam menjalankan tugas pers harus berpegang pada Kode Etik Jurnalistik. Dalam Kongres PWI di Solo 2018 malah menambah satu lagi Kode Etik Perilaku. Dengan dua kode etik ini dimaksudkan agar profesi wartawan bisa dijalankan dengan profesional dan berintegritas.

Disesalkan jika pers mengabaikan Kode Etik Jurnalistik demi mengikuti irama kendang pihak lain (polisi), sehingga kehilangan sikap kritis. Contoh terbaru, bagaimana media sosial dan media mainstream beramai-ramai 'menghakimi' Vanessa Angel dalam kasus prostitusi via online.

Menurut Ketua Dewan Kehormatan PWI, Ilham Bintang, saat ini ada tiga kategori ancaman terhadap pers: pemerintah, preman (di belakangnya partai), dan pemilik modal yang 95 persen berafiliasi pada partai.

Seiring dengan itu, Indek Kebebasan Pers yang diumumkan oleh Dewan Pers menunjukkan bahwa intervensi pemerintah pada media menurun, sedangkan intervensi pemilik media atau pemilik modal pada news room (wartawan) meningkat.

Diksi 'intervensi', khususnya untuk pemilik media dan pemilik modal pada nesw room, memancing pro-kontra. Pihak yang pro menganut pandangan bahwa pemilik media, pemilik modal, tidak boleh mencampuri idealisme kerja redaksi dan wartawan yang otonom: berpihak kepentingan umum.

Sedangkan yang kontra melihat secara realistis bahwa usaha media harus dijalankan pemilik modal/media bersama wartawan/news room agar tetap hidup, apalagi di tengah kondisi pers yang sulit sekarang ini.

Ketua Umum PWI dua periode, yang kini duduk sebagai Ketua Dewan Penasihat PWI, Margiono, mengingatkan bahwa media tidak hidup di ruang hampa, karena itu harus belajar pada kondisi riil.

"Sepanjang seseorang menjadi wartawan, ya harus tunduk pada (pemilik) medianya. Kalau tidak mau tunduk, ya bikin media sendiri," ujarnya. Seraya Margiono menambahkan bahwa wartawan harus membela perusahaan supaya tetap hidup.

Jakarta, 21 Januari 2019