Wawancara Eksklusif dengan Tetty Paruntu: Saya Tahu yang Menjegal Saya
Konten dari Pengguna
23 Oktober 2019 11:49 WIB
Tulisan dari Ilham Bintang tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Christiany Eugenia Paruntu — akrab dipanggil Tetty Paruntu —akhirnya buka suara. Ia tahu ada yang menjegalnya. Bahkan tahu siapa serangan aktor yang membuatnya batal menjadi anggota Kabinet Kerja dalam pemerintahan Jokowi - KH Ma’ruf Amin.
ADVERTISEMENT
“Sebenarnya, saya mau keep saja ini cerita. Namun karena saya percaya pada Pak Ilham Bintang (Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat) teman lama saya, maka saya berani menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya,” ujar Tetty saat berbincang dengan Ceknricek.com dan Realita TV di Kawasan Villa Meruya, Jakarta Barat, Selasa (22/10) malam.
Bagaimana bisa tahu siapa oknum yang menjegal?
“Mudah saja. Dari dua isu yang ditanya Pak Pratikno ke saya, ada satu yang spesifik. Spesifiknya mudah diketahui karena isu itu faktanya tidak ada sama sekali. Tidak ada itu cerita mutasi ASN sudah tahap penyelidikan yang berwajib. Itu benar-benar karangan yang terus digoreng pihak tertentu. Nah karangan secara estafet sampai ke Istana. Ada yang sakit lihat saya di TV sedang di istana, “ papar Tetty.
ADVERTISEMENT
Tetty percaya suatu jabatan merupakan kepercayaan, bukan hak.
"Kalau dipercaya ya Puji Tuhan, jika tidak maka saya akan mengabdi untuk negara dan masyarakat di jalur lain,” ujarnya.
Ia berkecil hati dengan pemberitaan yang simpang siur mengenai dirinya usai batal bertemu presiden. Beberapa menyebut dirinya tidak diundang. Sumbernya pejabat istana sendiri. Ada juga yang menyebut ia terseret kasus yang melibatkan terdakwa suap distribusi pupuk, Bowo Sidik.
“Saya diundang Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) untuk menghadap Bapak Presiden Senin (21/10) pukul 11.00. Undangan Pak Pratikno itu via WhatsApp dikirim Minggu (19/10) malam pukul 22.27 WIB, “ bukanya.
Hari itu memang agenda bagi calon anggota Kabinet bertemu dan berkenalan dengan presiden. Baik calon dari profesional maupun yang di-endors / wakil parpol. Tetty diendors atau diajukan resmi oleh Partai Golkar. Ia salah satu dari 4 calon dari Partai Golkar.
ADVERTISEMENT
“Ini tidak mendadak. Jumat ( 18/10) saya diundang Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto ketemu di kantor Golkar Slipi. Pak Ketum meminta kesediaan saya untuk diusulkan jadi calon anggota kabinet. Coba, apa yang salah?” paparnya.
Lewat WA, Pratikno juga berpesan agar Tettty berkordinasi dengan bagian protokol Bey Triadi Machmudin untuk mendapat akses masuk istana. Dalam komunikasi dengan Bey, dia mengingatkan agar menggunakan baju warna putih sebagai dress code acara Istana itu.
Pas tiba di Istana, Tetty ditemui pihak protokol. Dia diminta menandatangani pakta integritas dirinya tidak tersangkut kasus hukum dan tidak memiliki dwikewarganegaraan. Sesudah itu ia diminta menunggu sekitar dua jam.
Tetty kemudian ditemui Pratikno yang menanyainya isu -isu seputar KPK dan mutasi ASN. Semua saya jawab. Airlangga yang datang belakangan ikut membantu Tetty menjelaskan kepada Mensesneg.
ADVERTISEMENT
“Saya diminta menjelaskan terkait kasus Bowo Sidik. Saya sudah jelaskan fakta di pengadilan bahwa saya tidak memberi ataupun menerima uang dari Bowo dan itu sudah jelas. Saya dipanggil sebagai saksi. Lalu yang kedua saya diminta menjelaskan terkait mutasi ASN di Pemkab Minahasa Selatan,” kata Tetty. Ia sedikit terkejut ketika diputuskan dia tidak bisa menemui presiden.
Tetty menguraikan soal kasus mutasi ASN. Ceritanya, pernah ada anggota dewan dari partai PDIP yang meminta tolong agar adiknya menjadi Kepala Dinas. Setelah mengikuti proses seleksi secara profesional, ternyata adik anggota dewan tersebut tidak terakomodir untuk menempati posisi yang dimaui. Rupanya dia sakit hati. Dialah yang menyebarluaskan seolah ada permainan dalam penerimaan ASN.
ADVERTISEMENT
Praktis sejak itulah diisukan ada jual beli jabatan di Pemerintahan Kabupaten Minahasa Selatan. Itu hoax dari orang sakit hati, sebut Tetty. “Kasus itu juga tidak pernah naik ke tahap penyelidikan apalagi masuk pengadilan,” sambungnya.
Sikap Hati-hati Presiden
Diakhir pertemuan Pratikno menjelaskan, presiden sangat berhati-hati untuk memilih para menterinya. Presiden tidak mau anggota kabinet yang tersangkut hukum akan mengganggu kinerja penyelenggaraan negara. Alasan itulah yang membuat Tetty tidak diajak bertemu Presiden. Tetty menerima dengan legawa apa yang menjadi keputusan presiden.
“Saya mengerti kehati-hatian Presiden dan menghargai hak prerogatif beliau. Namun saya bertanya-tanya, bukankah sebelum seseorang dipanggil sudah ada proses screening yang ketat? Mengapa justru disoal setelah dia sudah di Istana?
ADVERTISEMENT
Meski menerima alasan Presiden, Tetty merasa kecil hati karena protokol Istana yang melayani dengan ramah ketika di sana, itu pula yang menyampaikan berita bohong kepada wartawan. Dia bilang, tidak ada yang mengundang.
“Dikesankan saya seperti tamu tak diundang nyelonong masuk Istana. Sedih sekali saya, “ ujar mantan pengusaha alutsista dan peralatan berat TNI itu. Dia berharap ada koreksi Istana terkait pemberitaan yang beredar. Karena itu zalim,” katanya.
Tetty mencoba berusaha mengambil hikmah dari kejadian nahas yang menimpanya. Tak boleh larut. Dia harus kembali bekerja. Banyak yang masih harus dilakukan.
“Saya memang ingin membangun daerah saya dan bekerja untuk masyarakat,” ucap alumni dari Universitas Sam Ratulangi itu.
Akibat kejadian itu Ia mengaku banyak mendapat telepon dari keluarga dan rekan-rekan, semua mensupport.
ADVERTISEMENT
Sekadar informasi, saat wawancara berlangsung Tetty sempat mendapat telepon dari mantan menteri Kabinet Kerja jilid I yang tampaknya masa baktinya tidak berlanjut pada jilid II.
“Yang tabah ya Bu. Lanjut berkarya,” kata mantan menteri tersebut. “Ya, Bapak juga yang tabah,” kata Tetty menjawab.
Tak Cuma Tetty
Terkait prinsip kehati-hatian presiden, sebenarnya ada beberapa tokoh yang telah diundang ke istana dan mendapat posisi resmi menteri dari presiden, yang pernah bersaksi di KPK terkait kasus korupsi.
Sebut saja Yasonna Laoly yang pernah dipanggil KPK sebagai saksi untuk kasus E-KTP. Dalam surat dakwaan KPK terhadap dua pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, Yasonna disebut menerima aliran dana US$84 ribu dari proyek e-KTP saat dirinya masih menjadi anggota Komisi II DPR
ADVERTISEMENT
Begitu pula Budi Karya Sumadi yang pernah dipanggil sebagai saksi oleh komisi antirasuah atas kasus pemberian suap Komisaris PT Adhiguna Keruktama, Adiputra Kurniawan. Lalu juga Abdul Halim Iskandar, kakak dari Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketua PKB, yang pernah dipanggil sebagai saksi dalam kasus gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman.
Mengapa sikap kehati-hatian Presiden tidak berlaku pada mereka.