RAMADHAN, HARGA PANGAN AMAN

Oleh: Ilham Muin

SETIAP bulan Ramadhan tiba, pemerintah selalu dipusingkan pada hal yang satu ini. Mengendalikan harga pangan. Hal ini selalu mendapatkan perhatian pemerintah. Bahkan sangat diseriusi. Tahun lalu, harga pangan selama Ramadhan cenderung tak dapat dikendalikan. Untuk tahun ini, pemerintah tidak ingin kecolongan lagi.

Sudah menjadi fenomena tahunan, setiap Ramadhan tiba, harga bahan pangan atau yang lazim dikenal dengan Sembilan Bahan Pokok (sembako) dengan mudahnya terkerek naik. Beras, daging, minyak goreng, bawang, cabai dan lainnya tiba-tiba menjadi barang langka dan mahal begitu Ramadhan tiba. Nampaknya hukum ekonomi berlaku disini. Jika permintaan banyak, harga pun bisa naik. Selama Ramadhan, tingkat komsumsi pangan kaum muslimin memang cenderung meningkat.

Presiden Jokowi benar-benar memberi perhatian lebih pada persoalan ini. Menjelang Ramadhan 2017, Presiden telah mewanti-wanti para pembantunya. Harga pangan harus stabil selama Ramadhan.

Hasilnya bisa kita saksikan bersama. Harga pangan hingga usainya Ramadhan tahun ini cenderung stabil. Tak ada gejolak. Media massa kehilangan bahan berita yang seksi. Pun demikian dengan lawan-lawan politik. Kehilangan sasaran tembak.

Dalam menangani persoalan harga ini, Presiden menggerakkan banyak pihak dengan membentuk satgas pangan. Di dalamnya tergabung lintas kementerian dan lembaga: Kemendagri, Kementrian Pertanian, Kementrian Perdagangan, Bulog, Kepolisian RI dan KPPU (Komite Pengawas Persaingan Usaha). Satgas pangan berjibaku mewujudkan titah Presiden.

Kemendagri dibawah pimpinan Tjahyo Kumolo memastikan kerja satgas ini juga bekerja efektif sampai ke daerah. Gubernur dan Bupati dilibatkan penuh.

Kementrian Pertanian dan Bulog ditugasi memasok ketersediaan bahan pangan. Untuk memastikannya, Menterinya, Amran Sulaiman, langsung turun tangan. Hasilnya beres. Padahal, pada awal penunjukannya sebagai Menteri, banyak yang meragukan kemampuannya. Namun waktu membuktikan, Jokowi tidak salah pilih.

Dengan Menteri Pertanian, saya punya pengalaman pribadi. Dalam sebuah forum di Jakarta, saya berkesempatan berkomunikasi dengan putra Bugis ini. Karena waktu mepet, ia meminta saya dan beberapa orang peserta forum lainnya untuk menuliskan pertanyaan dan keluh kesah kami diatas secarik kertas. Tak lupa nomor telepon masing-masing juga di cantumkan. Janjinya, kami akan dihubungi kemudian.

Pada awalnya, saya merasa janji itu hanya pemanis belaka. Namun sekitar satu bulan setelah pertemuan itu, tiba-tiba saya mendapatkan telfon dari seseorang. Ternyata ia adalah staf sang mentri. Ia mengaku mendapatkan arahan dari Bapak Menteri untuk berkomunikasi lanjut dengan saya. Tentunya terkait dengan keluh kesah saya. Sampai hari ini, komunikasi itu masih tetap berjalan.

Menteri Perdagangan juga mendapat tugas berat dari Presiden untuk persoalan harga pangan ini. Enggartiasto Lukita diharuskan mengamankan jalur distribusi pangan. Dari produsen, distributor, pedagang eceran hingga sampai ke konsumen. Jalur distribusi ini rawan. Mafia pangan kerap masuk.

Sebenarnya kerja mafia pangan ini sederhana saja. Memperpanjang jalur distribusi dan mambuat persekongkolan dengan mafia lainnya untuk mengendalikan harga. Motifnya banyak. Salah satunya dengan menimbun bahan pangan.

Namun Mendag tak kehabisan jurus menghadapi mafia-mafia ini. Peraturan Menteri Perdagangan No 20 Tahun 2017 mewajibkan setiap distributor melaporkan secara berkala posisi stoknya. Isi gudangnya. Para mafia kelimpungan. Jurus mereka selama puluhan tahun mempermainkan harga pangan selama Ramadhan terpatahkan.

Lain lagi dengan tugas Kepolisian RI. Jauh hari sebelum Ramadhan, Kapolri telah memperingatkan para distributor pangan untuk tidak main-main dengan persoalan perut rakyat Indonesia. Apalagi di saat Bulan Ramadhan. Bulan penuh berkah dan disakralkan semua umat muslim. Kepolisian akan menindak tegas siapapun mereka jika mencoba menimbun bahan pangan. Kemudian seenaknya menaikkan harga.

Tak sekedar diatas bibir. Kapolri membuktikan ucapannya. Selama Ramadhan 2017, Kepolisian beberapak kali menggerebek gudang pangan para mafia yang terendus menimbun bahan pangan. Ancaman yang ditindak lanjuti dengan penggerebekan gudang di beberapa tempat ini terbukti ampuh. Selama ramadhan 2017, harga pangan amana-aman saja. Walaupun dibeberapa tempat ada kenaikan, namun dengan cepat mendapatkan solusi dari Pemerintah.

Lembaga Negara yang juga dilibatkan kemudian terlibat aktif dalam antisipasi soal harga pangan ini adalaha KPPU. Komite Pengawas Persaingan Usaha. Saya tak tahu pasti sejak kapan lembaga ini terbentuk. Kalau sudah lama, jujur saja, baru akhir-akhir ini kedengaran gaungnya. Baru nampak sepak terjangnya.

Beberapa badan usaha telah merasakan tuahnya. Mereka yang selama ini melakukan persekongkolan mengatur harga produk mendapatkan sankis tegas. Bukan cuma ancaman penjara. Sanksi membayar tebusan juga cukup membuat bergidik para pelaku usaha yang nakal. Tak cuma menyasar pelaku usaha recehan, pemain berkelas juga di sasar. Honda dan Yamaha, dua perusahaan multinasional yang menguasai pangsa pasar sepeda motor di Indonsia, telah merasakan getahnya.

Kegarangan dan keberanian KPPU dalam bertindak ini mengundang decak kagum berbagai kalangan. Mendapat aplaus dari rakyat.

Untuk persoalan keberanian ini, saya tak terkejut. Ternyata KPPU dipimpin seorang putra Mandar, Sulawesi barat. Tanah tempat saya lahir dan dibesarkan. Namanya Sarkawi Rauf. Ia mewarisi keberanian para moyangnya. Para leluhurnya. Para pendahulunya.

Siapa yang tak kenal Baharuddin Lopa. Pendekar hukum bangsa ini yang tak pandang bulu dalam dalam menegakkan keadilan. Menegakkan panji-panji hukum.

Atau I Manyambungi. Pendiri kerajaan Balanipa di abad ke 15. Balanipa adalah salah satu kerajaan besar di pesisir barat pulau Sulawesi. Sebelumnya I Manyambungi adalah panglima perang Kerajaan Gowa Makassar.

Kedua tokoh besar ini juga adalah putra Mandar. Lahir dari rahim Mandar.

Sepatutnyalah saya dan kita semua memberikan selamat kepada Presiden Jokowi. Kepada Satgas Pangan. Telah berhasil mengendalikan harga pangan selama Ramadahan 2017. Pengendalian harga ini tercatat yang terbaik dalam 10 tahun terakhir.

Penulis adalah

Sekertaris PDI Perjuangan Kab Majene, Sulbar