Ujian Nasional Kembali: Kebijakan Lama dalam Wajah Baru



Pixabay.com

Ujian Nasional (UN) selalu menjadi topik hangat dalam dunia pendidikan Indonesia. Sebagai alat evaluasi kompetensi lulusan, UN dirancang untuk menilai pencapaian siswa secara nasional berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Sejak pertama kali diimplementasikan, tujuan utamanya adalah memberikan indikator pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) demi peningkatan mutu pendidikan. Namun, perjalanan UN tidak selalu mulus. Setelah dihapus pada 2021 dan digantikan oleh Asesmen Nasional (AN), kini pemerintah berencana menghadirkannya kembali dengan wajah baru pada tahun ajaran 2025/2026. Mengapa UN Kembali Digelar? Keputusan untuk menghidupkan kembali UN tidak lepas dari berbagai kritik terhadap AN yang dinilai tidak mencakup seluruh aspek pencapaian siswa. Pemerintah berharap UN baru dapat menjadi evaluasi yang lebih seragam dan menyeluruh, mencerminkan standar pendidikan nasional yang lebih baik. Menteri Pendidikan menegaskan bahwa format UN yang baru tidak hanya akan mengukur hafalan, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Dengan pendekatan ini, diharapkan pendidikan Indonesia mampu menjawab tantangan zaman. Perubahan Format UN Rencana UN yang baru mencakup sejumlah pembaruan, mulai dari pelaksanaan berbasis komputer hingga materi soal yang lebih kontekstual. Selain itu, evaluasi akan berfokus pada keterampilan 4C: critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Tidak hanya itu, aspek non-akademik seperti penguasaan nilai-nilai Pancasila juga akan dipertimbangkan. Walau tampak menjanjikan, implementasi kebijakan ini tentu membutuhkan persiapan matang, terutama untuk memastikan infrastruktur digital yang merata di seluruh Indonesia. Dampak UN: Positif dan Negatif UN selalu menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, penilaian nasional memberikan alat ukur objektif untuk mengetahui capaian siswa dan memotivasi mereka belajar lebih giat. Namun, di sisi lain, UN juga membawa tantangan. Sentralisasi pelaksanaan dapat memperburuk ketimpangan antara sekolah, terutama di daerah terpencil. Selain itu, fokus pada mata pelajaran tertentu sering kali membuat pelajaran lain diabaikan. Tekanan psikologis yang dialami siswa juga menjadi salah satu dampak negatif yang tidak bisa diabaikan. Pendapat Publik dan Survei FSGI Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) baru-baru ini merilis survei yang mencerminkan pandangan guru terhadap kebijakan UN dan zonasi. Dari 912 responden di 15 provinsi, 87,6% mendukung penghapusan UN, sementara 72,3% mendukung sistem zonasi tetap ada. Hasil survei ini menunjukkan bahwa sebagian besar guru merasa UN belum mampu menjawab kebutuhan pendidikan saat ini. Mitos dan Fakta Seputar UN UN sering kali menjadi sasaran berbagai persepsi keliru. Misalnya, anggapan bahwa UN adalah satu-satunya penentu kelulusan atau bahwa nilai UN menentukan masa depan siswa secara mutlak. Faktanya, kelulusan juga dipengaruhi oleh nilai rapor dan ujian sekolah, sementara kesuksesan siswa tidak hanya ditentukan oleh nilai akademik, tetapi juga pengalaman dan keterampilan lain. Pro dan Kontra: Suara Tokoh Publik Debat tentang UN tidak hanya berlangsung di kalangan pendidik, tetapi juga melibatkan tokoh politik. Jusuf Kalla, misalnya, mendukung keberadaan UN sebagai tolok ukur kemampuan siswa secara nasional. Di sisi lain, Sandiaga Uno lebih memilih sistem evaluasi yang menggali minat dan bakat siswa. Kedua pandangan ini mencerminkan beragam perspektif tentang bagaimana pendidikan nasional seharusnya diarahkan. Kembalinya Ujian Nasional menjadi momen refleksi bagi dunia pendidikan di Indonesia. Apakah kebijakan ini akan benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan atau hanya mengulang pola lama dalam wajah baru?