Mengatasi Kemiskinan di Daerah Pedesaan

Ilustrasi kemiskinan di pedesaan. Sumber gambar: Shutterstock

Masalah kemiskinan merupakan masalah yang marak terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Menurut BPS masyarakat miskin di Indonesia pada saat terjadi pandemi covid 19 mengalami peningkatan yaitu sebesar 10,19 persen.

Dengan adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi yang berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemiskinan Indonesia per Maret 2022 yang kembali menurun menjadi 9,54 persen, dari semula 9,71 persen di Bulan September 2021.

Menurut data dari BPS persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54 persen menurun 0,17 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60 persen poin terhadap Maret 2021. Persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2021 sebesar 12,53 persen, turun menjadi 12,29 persen pada Maret 2022.

Sementara jumlah penduduk miskin pedesaan turun sebanyak 0,30 juta orang (dari 14,64 juta orang pada September 2021 menjadi 14,34 juta orang pada Maret 2022). Lantas hal apa sajakah yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia agar tidak terjadi adanya peningkatan kembali?

Bagaimana peran pemerintah pusat dalam mengatasi kemiskinan di daerah pedesaan?

Dalam mengatasi kemiskinan di daerah pedesaan peran pemerintah sangat diperlukan. Pemerintah dapat melakukan program-program pemberdayaan masyarakat seperti menyediakan lapangan pekerjaan, mempermudah akses terhadap permodalan, pemberian bantuan langsung tunai (BLT) atau non tunai, penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan.

Pertama, program penyediaan lapangan pekerjaan oleh pemerintah dapat dilakukan dengan program padat karya yaitu di proyek infrastruktur. Pada proyek infrastruktur ini pekerja proyek dari warga setempat. Dengan demikian dana desa tidak hanya digunakan untuk membeli bahan material infrastruktur saja, melainkan juga untuk membayar honor pekerja.

Kedua, dalam membentuk usaha pastinya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah membutuhkan modal untuk membuka usaha, maka dari itu pemerintah dapat berkolaborasi dengan bank agar memberikan kemudahan dalam pemberian bantuan modal kepada masyarakat untuk membuka usaha.

Ketiga, pemberian bantuan langsung tunai (BLT) atau non tunai kepada masyarakat miskin sebaiknya benar-benar dipastikan sudah terealisasi dengan baik, dikarenakan banyak masyarakat tergolong mampu yang memperoleh bantuan sedangkan masyarakat yang lebih membutuhkan menjadi tidak menerima bantuan.

Pemerintah juga dapat mempertegas petugas penyalur bantuan agar lebih selektif dalam mendata. Tujuannya agar tidak menyebabkan kecemburuan sosial.

Keempat, penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan juga sangat diperlukan dalam mengatasi kemiskinan di daerah pedesaan. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang memadai serta mudahnya pelayanan bagi masyarakat kurang mampu akan dapat membantu mereka dalam meringankan biaya saat berobat.

Sedangkan fasilitas pendidikan khususnya pada jenjang SD-SMA juga tidak kalah penting dikarenakan dapat meningkatkan kualitas SDM di pedesaan yang di mana akan menjadi generasi penerus bangsa.

Peran pemerintah daerah dan masyarakat setempat

Ilustrasi tanaman hidroponik. Sumber gambar: Shutterstock

Selain cara yang telah disebutkan di atas pemerintah daerah setempat serta masyarakat dapat meningkatkan pendapatan melalui sektor pertanian. Di pedesaan masih sangat banyak terdapat lahan pertanian yang kosong, apabila pemerintah daerah setempat serta masyarakat berkolaborasi dalam pemanfaatan lahan kosong maka dapat membantu dalam mengatasi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan.

Lahan yang kosong dapat dimanfaatkan untuk budidaya tanaman seperti tanaman hidroponik sayuran maupun buah-buahan yang kemudian hasil dari tanaman dapat diperjualbelikan. Hasil dari tanaman hidroponik tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Dengan adanya berbagai cara yang dilakukan pemerintah pusat, daerah maupun masyarakat setempat diharapkan dapat mengatasi agar tidak terjadi peningkatan terhadap kemiskinan di pedesaan. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus selalu berkolaborasi dalam mengatasi kemiskinan.