Konten dari Pengguna

Muktamar NU: Ketika Etika Mulai Diuji

Ilustrasi Nahdlatul Ulama (NU).
 Foto: Supri/REUTERS
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Nahdlatul Ulama (NU). Foto: Supri/REUTERS

Dalam setiap kontestasi, ada satu hal yang sering kali diuji bukan ketika seseorang kalah, melainkan ketika peluang untuk menang semakin terbuka. Pada titik itu, orang bisa tergoda untuk menganggap cara tidak lagi terlalu penting. Yang penting menang.

Di sinilah etika mulai diuji.

Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama sedang berada dalam fase penting. Perhatian tentu tertuju pada siapa yang akan memegang amanah sebagai Rais ‘Aam dan Ketua Umum PBNU. Namun, di tengah hiruk-pikuk kontestasi, ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting: bagaimana kepemimpinan itu akan diperoleh?

Sebab, Muktamar bukan hanya soal memilih pemimpin. Ia juga soal menjaga kepercayaan.

Politik Itu Wajar

Kita tidak perlu berpura-pura bahwa Muktamar steril dari politik. Ada kandidat, ada pendukung, ada komunikasi, ada konsolidasi, dan ada persaingan. Itu semua wajar dalam organisasi sebesar NU.

Politik bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika politik kehilangan batas.

Dalam dinamika Muktamar ke-35, muncul berbagai kegelisahan mengenai kemungkinan pengondisian, tekanan, dan pendekatan transaksional. Gerakan warga Nahdliyin yang menggunakan nama “KPK NU” dapat dibaca sebagai ekspresi dari kegelisahan tersebut. Pesannya sederhana: jangan sampai proses menentukan pemimpin kehilangan kehormatannya karena politik uang, jual-beli dukungan, intimidasi, ataupun transaksi kepentingan.

NU terlalu besar untuk menentukan masa depannya dengan ukuran materi.

Namun, kegelisahan tidak boleh berubah menjadi tuduhan sembarangan. Dugaan bukan fakta. Kecurigaan bukan bukti. Dalam suasana politik yang menghangat, informasi sering bergerak lebih cepat daripada klarifikasi.

Karena itu, jika ada dugaan pelanggaran, ia harus diperiksa. Jika ada informasi yang belum jelas, ia harus diverifikasi. Dan jika ada pelanggaran yang terbukti, tentu harus diselesaikan melalui mekanisme yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kritis bukan berarti bebas menuduh.

Menang dan Dipercaya

Dalam ilmu sosial, ada istilah legitimasi. Max Weber menjelaskan bahwa kekuasaan tidak cukup hanya didasarkan pada prosedur. Kekuasaan juga membutuhkan penerimaan dan kepercayaan.

Sederhananya, seseorang mungkin berhasil memenangkan jabatan, tetapi belum tentu otomatis dipercaya.

Dalam Muktamar, suara bisa dihitung dan keputusan bisa ditetapkan. Tetapi kepercayaan tidak langsung muncul hanya karena palu sidang sudah diketukkan. Orang akan melihat prosesnya. Apakah berlangsung secara jujur? Apakah peserta bebas menentukan pilihan? Apakah perbedaan dihormati?

Pertanyaan-pertanyaan itu penting karena pemimpin yang terpilih membutuhkan lebih dari sekadar jabatan. Ia membutuhkan kepercayaan.

NU, karena itu, tidak hanya membutuhkan pemimpin yang menang. NU membutuhkan pemimpin yang dipercaya.

Politik Boleh, Transaksi Jangan

Politik dalam organisasi adalah sesuatu yang wajar. Orang membangun komunikasi, mencari dukungan, dan meyakinkan pemilik suara. Tidak ada yang salah dengan itu.

Yang menjadi masalah adalah ketika politik berubah menjadi transaksi.

Orang boleh meyakinkan, tetapi tidak boleh memaksa. Orang boleh membangun dukungan, tetapi tidak boleh mengintimidasi. Orang boleh berkonsolidasi, tetapi tidak boleh memperdagangkan suara.

Jürgen Habermas pernah berbicara tentang demokrasi deliberatif. Istilahnya memang terdengar berat, tetapi idenya sederhana: keputusan akan lebih memiliki legitimasi apabila lahir dari ruang komunikasi yang terbuka dan bebas dari dominasi.

Dalam bahasa sederhana, orang akan lebih mudah menerima hasil yang tidak sesuai dengan pilihannya jika ia merasa prosesnya berjalan adil.

Semangat itu sebenarnya tidak asing dalam tradisi NU. Musyawarah bukan hanya soal berkumpul dan kemudian menentukan pemenang. Musyawarah adalah cara untuk mengelola perbedaan.

Kita boleh berbeda pilihan tanpa harus menjadi musuh.

Karena itu, Muktamar seharusnya menjadi ruang musyawarah, bukan pasar transaksi.

Amanah Bukan Sekadar Jabatan

Dalam Islam, kepemimpinan adalah amanah. Artinya, jabatan bukan sekadar posisi untuk diraih, tetapi tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan.

Al-Qur’an mengingatkan agar amanah disampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Pesan ini penting karena kepemimpinan tidak boleh dipahami sebagai hadiah bagi mereka yang paling kuat atau paling besar sumber dayanya.

Menentukan pemimpin memang tidak pernah mudah. Karena itu, ada mekanisme, musyawarah, dan aturan organisasi.

Namun, aturan saja tidak cukup.

Sebuah proses bisa saja terlihat rapi secara administratif, tetapi tetap meninggalkan persoalan jika dijalankan dengan tekanan dan transaksi.

Di situlah perbedaan antara legalitas dan legitimasi. Prosedur dapat menghasilkan keputusan yang sah, tetapi kepercayaan tetap bergantung pada bagaimana keputusan itu lahir.

Setelah Muktamar Selesai

Pada akhirnya, Muktamar akan selesai. Suara akan dihitung. Pemenang akan ditetapkan. Para peserta akan pulang ke daerah masing-masing.

Tetapi NU akan tetap berjalan.

NU tetap hidup di pesantren, di kampung-kampung, di majelis, dan dalam kehidupan sehari-hari jutaan warganya. Karena itu, NU harus lebih besar daripada kandidat, lebih panjang daripada masa jabatan, dan lebih kuat daripada kepentingan sesaat.

Jabatan akan berganti. Kekuasaan akan berpindah.

Tetapi kepercayaan tidak boleh ikut hilang.

Sebab, seseorang mungkin memenangkan jabatan tetapi kehilangan kepercayaan. Sebuah kelompok mungkin memenangkan pertarungan tetapi meninggalkan luka. Bahkan sebuah Muktamar mungkin berhasil memilih pemimpin, tetapi gagal menjaga persaudaraan.

Ketika seluruh proses selesai, mungkin kita akan berhenti membicarakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Tetapi cara kita menjalani kontestasi akan tetap menjadi bagian dari ingatan bersama.

Karena itu, kemenangan tidak seharusnya hanya diukur dari jabatan yang berhasil diraih. Kemenangan yang lebih penting adalah ketika setelah semua selesai, mereka yang berbeda pilihan masih dapat duduk bersama, saling menyapa, dan merasa memiliki rumah yang sama.

Sebab, dalam organisasi sebesar NU, jabatan akan selalu berganti. Tetapi jika kepercayaan dan persaudaraan ikut hilang, tidak ada kemenangan yang benar-benar layak dirayakan.