Berhenti Terjebak SPJ: Mendesain Kinerja ASN yang Berorientasi Nilai Tambah
Tulisan dari I Made Suartika tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Suatu sore di penghujung kuartal anggaran, pemandangan meja kerja di banyak kantor instansi pemerintah kerap berubah seragam. Layar monitor tertutup tumpukan kuitansi, meterai, lembar absensi, dan dokumentasi foto kegiatan. Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) tampak sibuk mencocokkan tanggal perjalanan dinas hingga larut malam.
Ironisnya, energi dan kapasitas intelektual terbaik aparatur sering kali tersedot bukan untuk mengevaluasi dampak nyata program di tengah masyarakat, melainkan demi memastikan kesempurnaan dokumen pertanggungjawaban: Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Secara historis, tata kelola birokrasi di Indonesia dirancang dengan penekanan kuat pada kepatuhan prosedural (compliance-driven). Pendekatan ini lahir dari niat baik menjaga akuntabilitas keuangan negara. Namun, ketika proses kepatuhan diterjemahkan secara kaku, birokrasi terjebak dalam ilusi aktivitas (activity-based trap).
Kinerja kerap dianggap paripurna manakala anggaran terserap 100% dan berkas SPJ beres tanpa cela administratif. Padahal, Mark H. Moore (1995) dalam konsep Creating Public Value menegaskan bahwa legitimasi dan keberhasilan sektor publik diukur dari sejauh mana kebijakan pemerintah menghasilkan manfaat nyata dan nilai tambah (public value) bagi masyarakat, bukan sekadar penyerapan sumber daya anggaran.
Ketika orientasi nilai terabaikan, pertanyaan mendasar seperti "Berapa waktu pengurusan izin yang berhasil dipangkas?" atau "Apakah ketepatan bantuan sosial meningkat?" kerap tergeser ke urutan sekunder. Akibatnya, birokrasi tampak sangat sibuk di dalam, tetapi lambat dirasakan dampaknya di luar.
Kecenderungan ASN berfokus pada kelengkapan SPJ bukanlah cerminan dari keengganan mereka untuk berinovasi, melainkan respons rasional terhadap struktur insentif yang ada:
1. Asimetri Risiko dan Penghargaan: Kesalahan administratif dalam berkas berisiko memicu temuan audit atau sanksi hukum, sedangkan keberanian mengeksekusi inovasi demi kepuasan warga belum memiliki payung pelindung yang setara.
2. Perumusan Indikator Berbasis Input-Output: Mengutip kajian OECD (2020) mengenai tata kelola kebijakan publik modern, kegagalan birokrasi sering kali bersumber dari pengukuran capaian yang berhenti pada tingkat output mekanis (seperti jumlah rapat atau ketebalan berkas) tanpa menautkannya dengan outcome kesejahteraan masyarakat.
3. Fragmentasi Sistem Pelaporan: Lahirnya beragam aplikasi sektoral yang belum terintegrasi justru melipatgandakan beban klerikal dari aparatur di unit kerja.
Menggeser paradigma dari sekadar menghabiskan anggaran menuju penciptaan dampak nyata membutuhkan langkah bertahap yang terukur dan adil bagi ASN:
1. Menata Ulang Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Berbasis Ekspektasi Kinerja
Sesuai arah kebijakan PermenPANRB No. 6 Tahun 2022, evaluasi kinerja individu ASN semestinya dinilai berdasarkan dialog kinerja dan kontribusi pada tujuan organisasi, bukan akumulasi angka kredit klerikal. Target kerja perlu diubah dari formulasi pasif seperti "Menyusun 12 laporan teknis" menjadi indikator capaian riil, misalnya "Menurunkan waktu tunggu layanan dari 3 hari menjadi 1 hari".
2. Otomasi Dokumen Pertanggungjawaban Melalui Ekosistem Digital
Beban administratif dapat dipangkas drastis jika sistem pertanggungjawaban keuangan terhubung langsung dengan perbankan dan tanda tangan digital tersertifikasi. Integrasi data transaksi elektronik—sebagaimana ditekankan dalam Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional—mampu mengeliminasi verifikasi manual yang berulang dan dapat membebaskan jam kerja ASN untuk lebih fokus pada pelayanan langsung kepada masyarakat.
3. Membangun Ruang Inovasi yang Aman bagi Aparatur
Inovasi publik mustahil tumbuh di tengah kecemasan administratif. Karena itu, reformasi kinerja butuh payung perlindungan diskresi yang jelas (UU No. 30/2014) dan skema regulatory sandbox—ruang uji coba kebijakan terbatas tanpa risiko sanksi prosedural kaku. Birokrasi harus tegas memisahkan kegagalan eksperimen inovasi dari pelanggaran integritas, sehingga ASN berani melahirkan terobosan layanan yang nyata bagi masyarakat.
4. Mendorong Pengawasan Berbasis Dampak oleh APIP
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) perlu memperkuat perannya sebagai konsultan strategis (trusted advisor). Audit internal semestinya menyeimbangkan antara kepatuhan administrasi keuangan dengan efektivitas program di lapangan, sehingga inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat tidak terganjal oleh ketakutan formalitas administratif (Benington & Moore, 2011).
Birokrasi berkelas dunia tidak diukur dari ketebalan berkas laporan pertanggungjawaban, melainkan dari kemudahan dan keadilan yang dirasakan masyarakat ketika berinteraksi dengan negara. Membebaskan ASN dari rutinitas SPJ yang berlebihan bukan berarti meniadakan akuntabilitas, melainkan mendudukkannya pada sistem yang efisien dan berbasis teknologi.
Saat beban klerikal dipangkas dan indikator kinerja difokuskan pada hasil, energi aparatur akan tercurah seutuhnya: menjadi birokrat yang lincah, berempati, dan benar-benar menghadirkan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.