Mengurai Paradoks 'Teman Bus': Mengapa Bus Modern Masih Sepi Peminat?
Tulisan dari I Made Suartika tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKehadiran program Buy the Service (BTS) "Teman Bus" oleh Kementerian Perhubungan sejak 2020 adalah salah satu lompatan terbesar dalam modernisasi angkutan perkotaan di Indonesia. Armada baru ber-AC, standar operasional terukur, sistem pembayaran non-tunai, hingga aplikasi pemantau rute dihadirkan untuk merevitalisasi angkutan massal. Namun, pemandangan bus berkapasitas puluhan penumpang yang melaju dalam keadaan sepi di berbagai kota menyisakan paradoks: mengapa layanan yang disubsidi dan dirancang modern ini masih minim keterisian (load factor)?
Persoalan ini bukan semata-mata karena masyarakat enggan untuk beralih, melainkan adanya jurang antara penyediaan infrastruktur (supply-driven) dan pemahaman terhadap perilaku serta kebutuhan riil masyarakat pengguna (user-centric demand).
Perjalanan komuter adalah satu kesatuan utuh mulai dari pintu rumah (first-mile) hingga ke tempat tujuan (last-mile). Kelemahan fundamental BRT di banyak kota-kota sekunder di Indonesia adalah ketiadaan atau lemahnya integrasi angkutan pengumpan (feeder).
Litman & Litman (2025) menegaskan bahwa elastisitas permintaan transportasi publik sangat bergantung pada kemudahan akses menyeluruh (seamless connectivity). Ketika halte utama berjarak lebih dari 500 meter dari pemukiman padat dan tidak terhubung dengan trotoar yang layak atau angkutan lingkungan yang memadai maka biaya perjalanan total pengguna—baik waktu, tenaga, maupun ongkos transit tambahan—menjadi jauh lebih mahal dibandingkan dengan menyalakan sepeda motor di depan pintu rumah. Data evaluasi mobilitas perkotaan oleh ITDP Indonesia (2023) menggarisbawahi bahwa tanpa feeder terintegrasi dan konektivitas pejalan kaki yang aman, koridor utama BRT kehilangan lebih dari separuh potensi penumpangnya.
Selain itu, pemerintah kerap memposisikan sosialisasi sekadar sebagai pengumuman rute dan tarif di papan informasi atau media sosial seremonial. Padahal, dalam kacamata pemasaran sosial kebijakan publik (public policy social marketing), tugas pemerintah adalah merekayasa perubahan perilaku sosial (Lee & Kotler, 2019).
Dalam kaitan ini, konsep bauran pemasaran publik (4P) belum dieksekusi secara matang:
a. Produk (Product): Kebijakan sering "menjual" fitur fisik bus, bukan proposisi nilai (value propotition) yang dicari komuter, seperti kepastian waktu tempuh bebas macet. Tanpa lajur khusus (dedicated bus lane), bus tetap terjebak macet bersama kendaraan pribadi dan menghilangkan keunggulan komparatif produk transportasi publik.
b. Harga (Price): Biaya dalam hal ini bukan hanya tarif tiket. Adanya friksi metode pembayaran—seperti kewajiban kartu uang elektronik atau aplikasi khusus yang belum terintegrasi lintas operator lokal—menciptakan beban psikologis (friction cost) bagi pengguna harian maupun pengguna pemula.
c. Akses (Place): Penentuan rute dan titik henti (bus stop) terkadang lebih berbasis kemudahan perizinan di jalan ketimbang simpul bangkitan perjalanan masyarakat, seperti kampus, pusat grosir tradisional, atau klaster perumahan.
d. Promosi (Promotion): Komunikasi publik masih terjebak pada sosialisasi birokratis yang kaku dan seremonial, alih-alih kampanye perubahan gaya hidup. Promosi jarang menyentuh motivasi riil masyarakat—seperti simulasi penghematan ongkos bulanan atau kenyamanan terbebas dari stres macet—sehingga gagal memicu dorongan emosional bagi pengendara pribadi untuk beralih.
Disamping itu, dari perspektif ekonomi perilaku (behavioral economics), masyarakat memiliki status quo bias—kecenderungan kuat untuk mempertahankan kebiasaan lama jika opsi baru memerlukan adaptasi yang rumit (Thaler & Sunstein, 2021). Menggunakan sepeda motor/kendaraan pribadi adalah pilihan default masyarakat urban Indonesia karena fleksibilitasnya.
Untuk mendobrak kebiasaan ini, transportasi umum harus dirancang menggunakan prinsip EAST (Easy, Attractive, Social, Timely). Sayangnya, informasi jadwal real-time Teman Bus yang belum sepenuhnya akurat di lapangan, integrasi jadwal antarmoda yang minim, serta minimnya dorongan halus (nudge) di tempat kerja maupun instansi pendidikan membuat masyarakat masih merasakan risiko ketidakpastian angkutan umum masih terlalu tinggi.
Faktor struktural yang tidak kalah krusial yang sempat menghiasi media massa awal tahun 2026 adalah tarik-menarik tata kelola antara program BTS dari pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah. Angkutan umum massal memerlukan kebijakan komplementer berupa manajemen kebutuhan lalu lintas (push policy), seperti pembatasan parkir liar dan manajemen ruang jalan. Ketika pemerintah daerah hanya menerima hibah operasional tanpa kesiapan mereformasi angkot eksisting menjadi feeder resmi atau enggan menerapkan disinsentif bagi kendaraan pribadi, maka performa BRT akan stagnan bahkan sangat mungkin semakin menurun.
Mengalir dari uraian tersebut, maka dirasa perlu menata ulang pendekatan dalam mengelola BRT temen bus:
a. Transformasi menjadi Door-to-Door Connectivity: prioritaskan konsorsium rute angkutan kota/desa eksisting, menjadi feeder resmi dengan skema tarif terintegrasi satu tiket, seperti model Feeder Wira-Wiri yang ada di Surabaya.
b. Rekayasa komunikasi berbasis User Journey: geser narasi promosi dari hanya "mengimbau" menjadi memberikan solusi langsung, misal: publikasikan perbandingan penghematan biaya bulanan komuter dan sediakan rute navigasi terpadu di aplikasi peta digital populer.
c. Penyelarasan insentif dan disinsentif kebijakan: kehadiran teman bus harus dipadukan dengan kebijakan penataan parkir di koridor utama serta prioritas pada simpang APILL (transit signal priority) agar bus memiliki waktu tempuh yang lebih kompetitif dibanding kendaraan pribadi.
Akhirnya, keberadaan transportasi publik bukanlah museum bergerak yang cukup dipajang dan dibanggakan armadanya. Transportasi publik adalah urat nadi kehidupan kota yang hanya akan bernyawa jika dirancang dengan memahami cara manusia berpikir, bergerak, dan mengambil keputusan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Daftar Pustaka
ITDP Indonesia (2023). Dokumentasi Evaluasi Program Buy-the-Service Teman Bus di Indonesia. Institute for Transportation and Development Policy.
Lee, N. R., & Kotler, P. (2019). Social Marketing: Behavior Change for Social Good (6th ed.). SAGE Publications.
Litman, T., & Litman, T. (2025). Evaluating Public Transit Benefits and Costs: Best Practices Guidebook. Victoria Transport Policy Institute.
Pratiwi, A. E. (2025). Faktor Penentu Intensi Penggunaan Transportasi Publik di Kota Surabaya dengan Pendekatan Theory of Planned Behavior. Jurnal Penataan Ruang, 20(2).
Thaler, R. H., & Sunstein, C. R. (2021). Nudge: The Final Edition. Penguin Books.