Ketahanan Pangan Indonesia

Ketahanan pangan di Indonesia mulai ramai menjadi perbincangan setelah Menteri Pertahanan (Menhan) “Prabowo Subianto” ditunjuk untuk menggarap proyek lumbung nasional. Pertanyaan yang bermunculan adalah kenapa bukan Menteri Pertanian, melainkan Menteri Pertahanan? Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO) atau badan pangan dan pertanian PBB menyatakan bahwa krisis pangan dunia terjadi akibat virus corona, sehingga Indonesia memulai menyiapkan proyek lumbung nasional di Kalimantan Tengah. Lumbung nasional dipersiapkan guna mewujudkan ketahanan pangan Indonesia kedepan. Dalam UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan disebutkan bahwa Ketahanan Pangan adalah "kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan".

Pandemi covid19 telah mengubah tatanan dunia termasuk Indonesia tidak hanya disektor Kesehatan dan ekonomi, melainkan kondisi ketahanan pangan. Teori Malthus 1798 tentang ketahanan pangan, salah satunya menjelaskan tentang pertambahan penduduk dapat diibaratkan deret kali atau deret ukur sehingga pelipatgandaan jumlah penduduk setiap 25 tahun, sedangkan peningkatan sarana-sarana kehidupan berjalan lebih lambat, yakni menurut deret hitung atau deret tambah. Dapat diartikan bahwa pertumbuhan jumlah manusia lebih cepat dibandingkan dengan produksi makanan atau kebutuhan pangan kita yakni pelipatan ganda.

Menteri Pertanian (Mentan) yahrul Yasin Limpo mengklaim stok pangan nasional untuk periode 2020 cukup kuat. Stok beras nasional sebesar 6,4 juta ton akan kembali bertambah pada puncak panen Mei 2020 (5/5/2020). Cadangan pangan nasional yang cukup untuk periode 2020 tampaknya berbanding terbalik dengan pandemic covid19 yang sampai pertengahan tahun tidak mengalami penurunan, sehingga Presiden Joko Widodo memerintahkan pembuatan lumbung pangan nasional yang memiliki tujuan lebih jauh lagi apabila covid19 tak kunjung usai serta upaya pemulihan yang memakan waktu cukup lama.

Kembali kepertanyaan awal kenapa Menhan yang menggarap proyek lumbung nasional, bukan Mentan. Dalam dunia pertahanan, terdapat perkembangan lingkungan strategis yang mana salah satunya adalah keamanan pangan, air, dan energi. Dengan bertambahnya jumlah manusia, kualitas hidup, serta berkembangnya industry yang memanfaatkan lahan produktif, sehingga ketersediaan lahan makin sempit. Diperkirakan tahun 2043 jumlah penduduk dunia mencapai 12,3 miliar jiwa dimana 80,2% atau sekitar 9,8 miliar jiwa dari jumlah tersebut hidup diluar wilayah ekuator dan hampir bisa dipastikan akan makin berupaya mencari pangan, air, dan energi di daerah ekuator. Dalam kata lain Indonesia merupakan negara yang berada di daerah ekuator yang akan menjadi target negara lain untuk memanfaatkan sumber daya alamnya.

Sumber: bkp.pertanian.go.id

Menhan menjadi orang yang dipercaya untuk menggarap proyek lumbung nasional salah satu pertimbangannya adalah bahwa presiden tidak hanya memikirkan jangka pendek selama covid19 saja melaikan jangka Panjang yang nantinya Indonesia bisa berdaulat secara pangan. Menhan yang merupakan purnawirawan Jenderal bintang tiga dirasa mengerti secara komprehensif modal Indonesia secara geografis dan demografi. Pemilihan lokasi di Kalimantan Tengah yang merupakan salah satu paru-paru dunia menjadi pertimbangan yang matang disamping agar lumbung padi nasional tidak terpusat hanya di Jawa saja. Selain itu pertimbangan pemindahan Ibukota ke Kalimantan nantinya menjadi salah satu faktor kenapa lumbung nasional berada di Pulau tersebut diluar faktor politik yang ada. Dari segi demografi, padatnya Pulau Jawa menjadi salah satu faktor, transmigrasi penduduk dari Jawa ke Kalimantan khususnya para pekerja di bidang pertanian dapat menjadikan salah satu cara transfer pengetahuan. Pendidikan yang terpusat di Jawa nantinya bisa dinikmati pula di Kalimantan yang dipastikan akan mengalami pertumbuhan disemua bidang layaknya Jawa apabila program lumbung nasional dan Ibukota berjalan sesuai dengan rencana.

Penunjukan Menhan sebagai penggarap proyek lumbung nasional merupakan langkah tepat ditengah situasi pandemi covid19, dikarenakan keamanan pangan, air, dan energi merupakan perkembangan lingkungan strategis dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia diluar unsur politik didalamnya. Proyeksi lumbung nasional diharapkan tidak sekedar menjadi proyek sesaat dikala pandemi, melainkan jangka panjang yang mana menjadikan Indonesia berdaulat di bidang pangan demi terwujudnya ketahanan pangan.