Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Ekosistem Kelautan Menggunakan Sistem GIS
Mahasiswa Doktoral - Ilmu Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan - IPB University
Tulisan dari Imam Fitrianto, STP, MESc tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Provinsi DKI Jakarta memiliki luas wilayah perairan sebesar 583.680 hektar, panjang garis pantai 121 km, serta terdapat 113 pulau kecil, terdapat beberapa ekosistem esensial di wilayah perairan Provinsi DKI Jakarta yaitu terumbu karang seluas 4.561,1 hektar, padang lamun seluas 533,96 hektar, dan mangrove di luar kawasan hutan seluas 414 hektar.
Berbagai aktivitas manusia ditambah dampak dari perubahan iklim, menurunkan kualitas perairan sehingga ikut memberikan dampak kurang baik terhadap ekosistem pesisir dan laut yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Saat ini diketahui bahwa 60% terumbu karang dan mangrove berada dalam kondisi rusak dan hanya 15% yang berada dalam kondisi sangat baik.
Laju kerusakan terumbu karang dan mangrove per tahun secara nasional adalah 2%, di DKI Jakarta laju pengrusakan terumbu karang dan mangrove akibat pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai aturan adalah sebesar 0,13% per bulan, sebagai upaya untuk mengurangi laju tersebut maka penulis melaksanakan aksi perubahan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Ekosistem Terumbu Karang dan Mangrove Menggunakan Sistem Informasi Geografis Ekosistem Pesisir dan Laut di Wilayah DKI Jakarta (JakOcean).
Secara kolaboratif bersama PKSPL IPB serta didukung tim efektif dan pihak eksternal yaitu Ditjen PRL KKP, Ditjen PSDKP KKP, dan Pokmaswas maka pelaksanaan pengelolaan terumbu karang dan mangrove dengan pemanfaatan sistem JakOcean yang telah dibangun dapat melakukan perubahan yang baik selama implementasi pada jangka pendek ini. Capaian yang dihasilkan diantaranya adalah penurunan laju pengrusakan terumbu karang dan mangrove menjadi 0,025% per bulan, peningkatan kepatuhan pelaku usaha di laut menjadi 70%, peningkatan kecepatan layanan pemberian bibit mangrove dan terumbu karang menjadi 1 hari, serta basis data ekosistem terumbu karang dan mangrove dapat diakses secara real time.
Keberlanjutan dari aksi perubahan ini tertuang pada Keputusan Kepala Dinas KPKP No. 367 Tahun 2022 tentang Tim Penyusun dan Pengelola Sistem Informasi Geografis Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta sehingga akan terus dilaksanakan dan ditingkatkan dalam menjami pelaksanaan mandat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, “Bumi dan air dan kekayaaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Dalam jangka menengah, akan dilakukan penambahan fitur perizinan PKKPRL dan perhitungan Indeks Kesehatan Laut, dan pada jangka panjang, sistem JakOcean akan diintegrasikan dengan JakartaSatu agar terintegrasi antara matra darat dan matra laut.