Pengembangan Keterampilan Generasi Muda Untuk Pemulihan Ekonomi Inklusif

Sumber gambar: dokumen pribadi.

Pada tahun 2020, Indonesia berhasil melaksanakan sensus penduduk yang berdasarkan datanya Indonesia didominasi oleh penduduk generasi Z dan penduduk milenial. Klasifikasi penduduk generasi Z adalah penduduk yang berusia antara 8-23 tahun yang berjumlah 75,49 juta orang atau 27,94 persen dari total keseluruhan penduduk Indonesia. Sedangkan klasifikasi penduduk milenial adalah penduduk yang berusia antara 24-39 tahun berjumlah 69,90 juta atau 25,87 persen. Artinya selalu ada penambahan angkatan kerja yang signifikan tiap tahunnya.

Ini menempatkan tekanan besar pada ekonomi dan masyarakat untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik bagi kaum muda dan keterampilan yang relevan untuk pekerjaan itu. Bahkan sebelum krisis COVID-19 melanda pada tahun 2020, pekerja muda lebih mungkin menjadi pengangguran dibandingkan dengan pekerja yang lebih tua.

Oleh karena itu, kesempatan bagi kaum muda harus tetap menjadi prioritas kebijakan utama pemerintah Indonesia. Pada saat yang sama, pasar tenaga kerja abad ke-21 menuntut keterampilan yang semakin maju karena banyak pekerjaan mengalami otomatisasi tugas yang berulang atau rutin. Ini berarti bahwa sistem pendidikan dan pelatihan ditekan untuk mengembangkan keterampilan seperti kemampuan beradaptasi, ketekunan, pemecahan masalah, dan keterampilan digital, di samping literasi dan berhitung dasar serta keterampilan teknis.

COVID-19 telah memperdalam krisis pembelajaran dan keterampilan karena penutupan sekolah dan kesiapsiagaan yang tidak memadai di Indonesia untuk memberikan kesinambungan pembelajaran di luar kelas. Akibatnya, generasi pelajar ini, dan terutama yang lebih kurang beruntung, akan kehilangan pendapatan seumur hidup di masa depan. Mereka yang paling mungkin terkena dampak krisis ini adalah anak-anak dan remaja di rumah tangga berpenghasilan rendah yang tidak berdaya dan anak perempuan. Perempuan muda harus memikul tanggung jawab rumah tangga yang tidak proporsional dan kemungkinan besar menghadapi peningkatan risiko kekerasan berbasis gender, pernikahan dini, atau kehamilan remaja, yang dapat memengaruhi kemungkinan mereka kembali ke sekolah.

Krisis COVID-19 dan krisis ekonomi yang terjadi saat ini dapat menjadi titik balik dalam pengembangan keterampilan kaum muda, yang didorong oleh ekspansi cepat dari solusi yang didukung teknologi informasi. Mengingat tantangan besar, 2023 memicu kreativitas yang kuat untuk pengembangan keterampilan. Penyedia pendidikan dan pelatihan menggunakan solusi inovatif dan menjalin kemitraan baru untuk menyampaikan pembelajaran kepada kaum muda ketika sekolah dan pusat pelatihan ditutup karena pandemi. Ada kesempatan untuk merenungkan pelajaran yang dipetik dari pengalaman ini dan untuk memanfaatkan potensi teknologi pendidikan secara sistematis dan berkelanjutan. Dua pelajaran menonjol. Pertama, untuk mempromosikan kesetaraan dan inklusi serta mencegah semakin melebarnya kesenjangan sumber daya manusia, solusi pengembangan keterampilan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan keterampilan dari populasi yang sangat heterogen. Kedua, untuk memenuhi mandat mereka dan aspirasi pasar tenaga kerja muda, sistem pendidikan dan pelatihan perlu menjadi lebih gesit dan responsif terhadap dunia kerja yang terus berubah. Oleh karenanya, pendidikan vokasi dan balai latihan kerja di Indonesia harus lebih diutamakan dalam mewujudkan pemulihan ekonomi nasional secara inklusif.

Menciptakan lapangan kerja yang lebih baik dan berinvestasi dalam pendidikan dan pelatihan yang relevan dan inklusif merupakan prioritas untuk mencapai transisi yang sukses dari sekolah ke pekerjaan. Namun, sama pentingnya untuk memikirkan bagaimana kita dapat menciptakan putaran umpan balik yang lebih dinamis dan real-time antara pasar tenaga kerja dan sistem pengembangan keterampilan untuk meningkatkan prospek pekerjaan kaum muda. Untuk ini, mekanisme untuk memberikan informasi tentang hasil di pasar tenaga kerja dari berbagai bidang studi dan kemitraan yang erat antara penyedia pelatihan dan pengusaha adalah kuncinya.

Pemerintah juga harus mendukung akses ke pekerjaan yang lebih baik bagi kaum muda yang kurang beruntung, termasuk perempuan muda, kelompok minoritas, atau penyandang disabilitas. Itu berarti bekerja untuk menghilangkan berbagai hambatan yang mencegah para pekerja muda ini memperoleh keterampilan yang mereka butuhkan dan memperoleh mata pencaharian yang lebih berkelanjutan dan produktif. Ini adalah agenda besar bagi pemerintah, yang dibuat semakin mendesak oleh pandemi dan krisis ekonomi yang terjadi saat ini. Dan pemerintah perlu bekerja sama untuk mengembalikan sistem pengembangan keterampilan atau pendidikan vokasi sehingga mereka dapat mendukung pemulihan ekonomi yang inklusif di Indonesia.

Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada dosen mata kuliah ekonomi pembangunan yaitu ibu Dra. Arfida Boedirochminarni, M.S. yang telah memberikan pengetahuan yang luas mengenai ekonomi pembangunan sehingga saya dapat menulis artikel opini ini dengan baik.