Pajak Perlu Cara Bicara Baru agar Lebih Dekat dengan Generasi Muda

Foto: AI Editing

Saatnya Pajak Bicara dengan Bahasa yang Dipahami Generasi Baru

Di Indonesia, pajak masih sering dianggap sekadar potongan angka yang mengurangi gaji atau biaya tambahan yang melekat pada setiap transaksi. Padahal, pajak bukan cuma urusan negara tetapi juga urusan kita semua. Di tengah meningkatnya kebutuhan layanan publik dan perbaikan infrastruktur, kesadaran pajak masyarakat sebenarnya memegang peranan paling vital. Persoalannya, sejauh mana negara sudah berbicara dengan publik menggunakan bahasa yang benar-benar dipahami?

Realitasnya, komunikasi perpajakan kita masih terjebak pada pendekatan satu arah. Pemerintah menyediakan banyak saluran edukasi, tetapi sering kali kontennya kaku, teknis, dan kurang menyentuh keresahan nyata masyarakat. Di sinilah muncul jarak antara kebijakan dan publik. Generasi muda khususnya Gen Z adalah kelompok yang terdampak paling besar. Mereka akan menjadi wajib pajak dalam beberapa tahun ke depan, tetapi informasi yang sampai kepada mereka masih terasa formal dan kurang relevan dengan keseharian mereka.

Padahal, generasi ini adalah digital native yang setiap hari berinteraksi dengan media sosial, konten pendek, dan informasi cepat. Mereka tidak menolak belajar pajak,mereka hanya butuh cara belajar yang lebih mudah dicerna. Pertanyaannya, apakah negara sudah berani mengemas perpajakan dengan gaya komunikasi yang lebih manusiawi dan modern?

Kita bisa melihat contoh dari negara-negara yang berhasil meningkatkan kepatuhan pajaknya. Korea Selatan, misalnya, menggunakan kampanye kreatif dengan narasi keseharian masyarakat untuk menjelaskan fungsi pajak. Di Australia, perpajakan dipopulerkan lewat konten digital ringan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kecil tapi penting. Hasilnya bukan hanya peningkatan literasi, tapi juga tumbuhnya rasa memiliki terhadap sistem pajak itu sendiri.

Indonesia sebenarnya memiliki modal besar untuk melakukan hal serupa. Komunitas kreator berkembang pesat, media digital tumbuh agresif, dan akses masyarakat terhadap informasi semakin terbuka. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk memindahkan edukasi pajak ke ruang yang lebih dekat dengan publik. Misalnya, menjelaskan pajak lewat konten storytelling, infografis ringan, hingga video pendek yang membahas kasus nyata yang sering ditemui anak muda: pajak e-commerce, pajak pekerjaan freelance, hingga cara melapor e-Filing tanpa ribet.

Tentu saja, edukasi bukan satu-satunya jawaban. Kepercayaan publik juga menjadi kunci. Banyak masyarakat masih mempertanyakan ke mana larinya pajak yang mereka bayar. Transparansi bukan lagi pilihan, tetapi kewajiban moral ketika negara berharap masyarakat patuh. Publik zaman sekarang tidak lagi puas dengan pernyataan normatif; mereka ingin data, laporan, dan bukti nyata bahwa kontribusi mereka kembali dalam bentuk layanan publik.

Perbaikan sistem juga harus berjalan beriringan. Selama masyarakat masih merasakan proses administrasi yang rumit, ada jarak psikologis yang membuat pajak terasa menakutkan. Dengan pemerintah terus mendorong digitalisasi, harapan untuk sistem pajak yang lebih mudah sebenarnya sudah terbuka lebar. Yang dibutuhkan adalah konsistensi dan keberanian melakukan evaluasi menyeluruh setiap tahun.

Pada akhirnya, pajak bukan hanya soal kewajiban formal, melainkan juga soal kedewasaan warga negara. Ketika negara berani mendekat ke publik dengan bahasa yang lebih ramah, masyarakat akan lebih terbuka untuk memahami. Ketika publik merasa dilibatkan, kepatuhan akan tumbuh bukan karena takut sanksi, tapi karena merasa memiliki tanggung jawab bersama.

Inilah momentum bagi Indonesia untuk membangun budaya pajak yang lebih sehat, modern, dan partisipatif. Bukan dengan memaksa, tetapi dengan mengajak. Bukan dengan bahasa rumit, tetapi dengan dialog yang setara. Jika negara berbenah dan publik bersedia membuka diri, kita bisa melihat masa depan perpajakan Indonesia yang jauh lebih kuat—bukan hanya dari sisi angka, tetapi juga dari sisi kepercayaan.