Indonesia di Ambang Gambaran Buku Why Nations Fail

Ilustrasi gambar peta dunia. Dibuat oleh penulis menggunakan aplikasi Canva

Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty adalah sebuah buku karya ekonom yang ditulis oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson yang pertama kali diterbitkan pada tahun 2012. Keduanya bersama-sama menerima Nobel Economics Prize 2024 (bersama Simon Johnson) atas kontribusi mereka dalam studi komparatif tentang kemakmuran antar negara. Buku ini, menurut penulis, dianggap relevan dengan apa yang terjadi di Indonesia pada masa pemerintahan presiden kedelapan, Prabowo Subianto. Kebijakan-kebijaan yang dibuat dalam rentang waktu lebih dari 100 hari semenjak ia dilantik telah memancing keresahan penulis sebagai warga negara yang ingin hak-haknya dipenuhi dan mendapat kesempatan dan perlakuan yang adil.

Ketika Daron Acemoglu dan James A. Robinson menulis Why Nations Fail, mereka mengajukan satu premis utama: negara gagal bukan karena faktor geografis, budaya atau sumber daya alam yang terbatas, tetapi karena sistem politik dan ekonomi yang bersifat ekstraktif - menguntungkan segelintir elit dan menindas mayoritas rakyatnya.

Dalam seratus hari lebih pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, tanda-tanda kemunduran demokrasi dan ekonomi semakin tampak. Alih-alih membangun sistem yang inklusif dan berbasis transparansi, pemerintahan saat ini justru mengambil langkah-langkah yang menguatkan oligarki dan memperlemah kontrol publik terhadap kebijakan negara. Pemotongan anggaran publik yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas, pembentukan badan investasi kontroversial yang transparansinya diperdebatkan, penguatan elit ekonomi-politik melalui kebijakan sektoral, hingga tindakan represif terhadap suara kritis - semuanya semakin menyeret Indonesia ke dalam pola negara dengan institusi ekstraktif, yang menurut penulis relevan dengan pemaparan Acemoglu dan Robinson dalam Why Nations Fail.

Efisiensi yang Tumpul ke Atas, Tajam ke Bawah

Pemerintahan Prabowo-Gibran mengusung kebijakan pemangkasan anggaran hingga Rp 750 triliun, yang digembar-gemborkan sebagai efisiensi. Namun, pemangkasan ini lebih banyak menyasar layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, sementara anggaran pertahanan tetap utuh. Alih-alih efisiensi yang berbasis rasionalitas fiskal, kebijakan ini lebih terlihat seperti pengorbanan rakyat demi ambisi besar pemerintah. Padahal, sudah tertulis secara konstutisional bahwa pemenuhan hak rakyat untuk belajar (Pasal 31 UUD 1945), mendapat fasilitas kesehatan (Pasal 28H Ayat 1 dan Ayat 3 UUD 1945) serta kemakmuran rakyat (Pasal 28H Ayat 2 UUD 1945, Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945) merupakan kewajiban dari pemerintah.

Di saat anggaran untuk sekolah dan rumah sakit berkurang, kabinet justru digemukkan dengan jumlah menteri terbanyak dalam sejarah Indonesia. Ini mengindikasikan politik balas jasa yang terang-terangan. Prabowo membentuk kabinet dengan 40 kementerian, yang kemudian menjadikannya salah satu yang terbanyak di dunia. Sebagai perbandingan, Vietnam yang kini sukses dalam pembangunan ekonominya hanya memiliki 18 kementerian, sementara negara-negara Skandinavia bahkan lebih sedikit. Secara empiris, terbukti bahwa pemerintahan ramping lebih efektif daripada sekadar memperbanyak posisi menteri sebagai kompensasi politik.

Kembali lagi, seperti yang dikatakan dalam Why Nations Fail, institusi ekstraktif cenderung mempertahankan status quo dengan memberi imbalan kepada elit politik, sementara rakyat dipaksa menanggung beban ekonomi.

Danantara: Ambisius, namun Kontroversial

Salah satu kebijakan ekonomi terbesar Prabowo adalah pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai bentuk pembangunan Sovereign Wealth Fund (SWF). SWF adalah dana investasi khusus pemerintah untuk memegang aset-aset asing untuk tujuan jangka panjang. Mudahnya, SWF adalah dana abadi pemerintah yang bisa diinvestasikan dalam berbagai jenis instrumen agar memperoleh gain (keuntungan). Dengan model yang diklaim menyerupai Temasek Holdings Singapura, Danantara seharusnya mengoptimalkan aset BUMN untuk investasi jangka panjang. Namun, banyak yang justru melihat kesamaan antara Danantara dan skandal 1MDB Malaysia, di mana dana investasi negara disalahgunakan oleh elit politik.

Kecurigaan dan pesimisme yang hadir dengan hadirnya Danantara adalah kontroversi tentang pengurus yang dipilih. Pengurus yang dipilih ternyata rangkap jabatan di pemerintahan dan memunculkan kemungkinan yang akan menciptakan konflik kepentingan dengan risiko tinggi. Di antara nama-nama yang dipilih Prabowo untuk mengelola Danantara adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani sebagai CEO Danantara, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas, serta Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai COO. Dengan jabatan mereka yang masih aktif di pemerintahan, publik mempertanyakan bagaimana independensi Danantara bisa dijaga agar tidak menjadi instrumen kekuasaan kelompok tertentu. Jika dibiarkan tanpa transparansi dan pengawasan yang kuat, Danantara bisa menjadi alat konsolidasi kekayaan bagi segelintir elit, sementara rakyat hanya menjadi penonton.

Temasek Holdings Singapura merupakan contoh sovereign wealth fund (SWF) yang berhasil, karena dikelola dengan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas tinggi. Temasek memiliki portofolio investasi global yang luas, dijalankan oleh manajemen independen tanpa intervensi politik langsung, dan diawasi ketat oleh pemerintah Singapura. Catatan pentingnya adalah transparansi, akuntabilitas serta proses audit yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan.

Sebaliknya, 1MDB Malaysia menjadi contoh kegagalan SWF akibat korupsi dan salah urus. Dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan elit politik, menghasilkan skandal keuangan global yang merugikan negara miliaran dolar. Kegagalan 1MDB terjadi karena kurangnya pengawasan, transparansi rendah, serta keterlibatan langsung pemerintah dalam pengelolaan dana

Jika melihat jajaran pengurus Danantara yang dwifungsi dan memiliki track record sebagai eks koruptor, wajar rasanya jika rakyat pesimis akan kesuksesannya dan curiga bahwa program ini hanya akan menjadi alat bagi elit untuk memperkaya diri. Seperti yang digambarkan dalam Why Nations Fail, institusi ekstraktif memungkinkan elit untuk memperkaya diri sendiri dengan dalih pembangunan nasional.

Pembuatan Kebijakan Semena-mena Tanpa Diskusi Publik

Banyak kebijakan penting di era Prabowo yang diambil tanpa konsultasi dengan masyarakat, seperti revisi UU Minerba yang memberikan konsesi tambang kepada ormas keagamaan dan perusahaan tertentu (bahkan awalnya ingin memberikan izin pengelolaan tambang pada perguruan tinggi) atau program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pelaksanaannya terkesan tergesa-gesa dan tidak jelas dari segi pendanaan. Seperti yang dijelaskan Acemoglu dan Robinson, negara dengan sistem politik ekstraktif sering kali mengambil keputusan berdasarkan kepentingan elit tanpa melibatkan rakyat dalam proses deliberasi.

Salah satu ciri khas institusi ekstraktif adalah pengambilan kebijakan yang menguntungkan segelintir elit tanpa mempertimbangkan dampak luas kepada masyarakat. Ini tercermin dalam revisi UU Minerba, di mana hak atas sumber daya alam diserahkan kepada kelompok tertentu tanpa mekanisme transparansi. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, kebijakan ini justru mempersempit akses rakyat terhadap manfaat ekonomi nasional.

Hal yang sama terjadi pada kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG). Tanpa adanya studi komprehensif, pemerintah langsung mengeksekusi program ini dengan dana awal Rp 71 triliun, yang diperkirakan akan membengkak menjadi Rp 420 triliun per tahun. Tidak ada kejelasan mengenai mekanisme distribusi, sumber pendanaan jangka panjang, ataupun evaluasi dampak sosialnya. Seperti yang dijelaskan dalam Why Nations Fail, kebijakan semacam ini lebih berfungsi sebagai alat politik jangka pendek daripada solusi nyata bagi rakyat.

Bukti lain dari pengabaian partisipasi publik adalah hukuman ringan bagi koruptor, seperti yang dialami Harvey Moeis, di saat aktivis dan mahasiswa justru dihadapi dengan represi brutal oleh aparat. Tindakan represif ini semakin terlihat dalam kasus Sukatani, di mana Polri menggunakan kekerasan terhadap warga yang berusaha mengekspresikan pendapat mereka.

#KaburAjaDulu dan Demonstrasi “Indonesia Gelap”

Situasi yang memburuk telah melahirkan dua respons dari masyarakat baru-baru ini: dalam bentuk perlawanan dan pelarian.

Di satu sisi, ribuan mahasiswa turun ke jalan dalam demonstrasi “Indonesia Gelap”, menuntut transparansi, keadilan dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah. Namun, seperti yang terjadi di banyak negara dengan sistem ekstraktif, aksi-aksi semacam ini dihadapi dengan represifitas dan kriminalisasi. Poin-poin tuntutan yang diajukan dalam demonstrasi juga diacuhkan. Bahkan, salah satu pemangku jabatan strategis di Indonesia selama lebih dari satu dekade terakhir, mengecam gerakan Indonesia Gelap dan meneriakkan secara lantang bahwa rakyat yang protes adalah bagian gelap itu sendiri dan bukan negaranya, pemangku jabatan yang menyebabkan protes ini terjadi, atau kondisi sosial yang sudah ada dan akan kemungkinan akan terus memburuk akibat policy making yang tidak melibatkan suara rakyat.

Di sisi lain, muncul tren #KaburAjaDulu, di mana banyak anak muda bercita-cita untuk meninggalkan Indonesia karena merasa tidak ada masa depan yang pasti di bawah pemerintahan yang mereka anggap semakin korup dan tidak berpihak pada rakyat. Ini menjadi cerminan nyata dari apa yang dijelaskan dalam Why Nations Fail: ketika rakyat kehilangan harapan terhadap negaranya sendiri, negara tersebut sedang menuju kegagalan.

Akankah Indonesia Gagal?

Indonesia saat ini menghadapi pilihan kritis: tetap mempertahankan sistem yang semakin ekstraktif dan oligarkis, atau melakukan reformasi besar untuk menghindari takdir negara gagal. Jika sejarah negara-negara lain bisa menjadi pelajaran, maka arah yang kita tempuh saat ini semakin mendekati skenario yang digambarkan oleh Acemoglu dan Robinson - di mana rakyat semakin ditindas, sementara segelintir elit terus memperkaya diri dengan dalih stabilitas dan pembangunan.

Jika langkah-langkah ini terus berlanjut, Indonesia berisiko terjebak dalam siklus stagnasi ekonomi dan politik, di mana rakyat semakin kehilangan harapan terhadap sistem pemerintahan. Tanda-tanda ini sudah terlihat dengan meningkatnya gerakan #KaburAjaDulu, meningkatnya represifitas terhadap oposisi, serta kesenjangan ekonomi yang semakin melebar. Negara-negara yang mengalami kondisi serupa dalam sejarah akhirnya harus menghadapi krisis besar sebelum dapat melakukan reformasi. Pertanyaannya adalah: apakah Indonesia harus jatuh lebih dalam terlebih dahulu sebelum bisa bangkit?

Referensi

Akashi, N. U. (202, Februari 25). Apa Itu Danantara dan Apa Kaitannya dengan BUMN? Ini Penjelasan Singkatnya. DetikJateng. Diakses dari http://detik.com/jateng/bisnis/d-7794538/apa-itu-danantara-dan-apa-kaitannya-dengan-bumn-ini-penjelasan-singkatnya

Greenpeace Indonesia. (2025, Januari 23). Greenpeace dan Celios: Rapor Merah 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran. Diakses dari https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers-2/62123/greenpeace-celios-rapor-merah-100-hari-pemerintahan-prabowo-gibran/

Ramadhanty, D. A. & Hidayat, F. (2025, Februari 20). Puncak Demo Indonesia Gelap, 3.000 Mahasiswa Siap Turun ke Jalan. Kompas.com. Diakses dari https://megapolitan.kompas.com/read/2025/02/20/06512491/puncak-demo-indonesia-gelap-3000-mahasiswa-siap-turun-ke-jalan

Rizki, M. J. (2025, Februari 17). Efisiensi Anggaran Ganggu Pelayanan Publik, Pendidikan Hingga Infrastruktur Dasar. Hukumonline. Diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/efisiensi-anggaran-ganggu-pelayanan-publik--pendidikan-hingga-infrastruktur-dasar-lt67b2ff43ea76d/

Tempo. (2025, Februari 18). Poin-poin Penting dalam RUU Minerba yang Baru Disahkan Jadi Undang-undang. Diakses dari https://www.tempo.co/politik/poin-poin-penting-dalam-ruu-minerba-yang-baru-disahkan-jadi-undang-undang-1208679

Tempo. (2025, Februari 18). UU Minerba Disahkan, UMKM hingga Koperasi Bisa Kelola Tambang. Diakses dari https://www.tempo.co/ekonomi/uu-minerba-disahkan-umkm-hingga-koperasi-bisa-kelola-tambang-1208675

Tempo. (2025, Februari 20). Prabowo Lanjut Pangkas Anggaran Hingga Rp 750 Triliun, Luhut: Akan Menggoyang Semua. Diakses dari https://www.tempo.co/ekonomi/prabowo-lanjut-pangkas-anggaran-hingga-rp-750-triliun-luhut-akan-menggoyang-semua-1209688

Tempo. (2025, Februari 25). Ada Beberapa Pengurus Danantara Rangkap Jabatan di Kementerian, Ini Tanggapan Dewan Penasihat Presiden. Diakses dari https://www.tempo.co/ekonomi/ada-beberapa-pengurus-danantara-rangkap-jabatan-di-kementerian-ini-tanggapan-dewan-penasihat-presiden-1211883

Universitas Gadjah Mada. (2025, Februari 7). 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Pakar UGM Nilai Masih Minim Kejelasan Perencanaan dan Eksekusi. Diakses dari https://ugm.ac.id/id/berita/100-hari-pemerintahan-prabowo-gibran-pakar-ugm-nilai-masih-minim-kejelasan-perencanaan-dan-eksekusi/