Dari Sultan ke Presiden : Kerajaan Islam di Indonesia Mengulangi Sejarah Ottman

Dinasti Ottoman merupakan salah satu dari dinasti terbesar dalam sejarah dan menjadi pusat peradaban pada masa itu. Kerajaan ini mengkonsolidasikan kekuasaan melalui ekspansi militer dan strategi diplomatik yang cerdik sehingga menjadikannya kekaisaran raksasa pada masa itu. Dikutip dari jurnal Sejarah Kerajaan Turki Usmani: Analisis Kemajuan dan Penyebab Kehancuran Turki Usmani oleh Muhammad Munzir dkk, bahwa Ottoman berdiri tahun 1281 di Asia Kecil yang didirikan oleh Utsman bin Ertoghril. Pada masa Sulaeman I, wilayahnya meliputi daratan Erofa hingga Austria, Mesir dan Afrika Utara hingga Aljazair dan Asia hingga Persia, serta meliputi lautan Hindia, Laut Arabia, Laut Merah, Laut Tengah, dan Laut Hitam.

Sumber: Pexels

Adapun di Indonesia, Indonesia memiliki banyak kerajaan besar. Berbicara tantang kerajaan islam diIndonesia, dikutip dari jurnal Pengaruh Islam dalam Pembentukan Kerajaan-Kerajaan di Sumatera dan Pantai Utara Jawa oleh Ika Purnamasari dkk, bahwa Samudera Pasai di pesisir utara Sumatera dianggap sebagai kerajaan islam pertama di Indonesia yang didirikan pada abad ke-13 di pesisir Utara Sumatera dan menjadi pusat perdagangan yang strategis pada masa itu. Perkembangan kerajaan-kerajaan islam di Sumatera memiliki dampak yang signifikan dalam sejarah politik, ekonomi, dan budaya wilayah ini. Kombinasi dari pencapaian politik, ekonomi dan budaya ini menjadikan kerajaan-kerajaan di Sumatera sebagai pilar penting dalam perkembangan peradaban di Nusantara dan mendefinisikan identitas keagamaan dan budaya Indonesia hingga saat ini.

Apabila diteliti lebih dalam, banyak kemiripin yang terjadi antara dinasti Ottoman dengan Indonesia. Termasuk sistem pemerintahan, tatanan politik, hukum dan budaya. Adapaun sistem pemerintahan kerajaan Islam di Indonesia menerapkan sistem monarki dipimpin oleh seorang sultan, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi baik dalam urusan politik maupun agama. Sama halnya dengan sistem pada Ottoman yaitu monarki absolut, pemimpin tertinggi adalah Sultan, sebagai khalifah penerus Nabi Muhammad dalam konteks agama islam, dan juga pemimpin negara yang memiliki otoritas penuh dalam memutuskan hukum kebijakan, serta pengelolaan wilayah yang luas.

Relevansi antara Ottoman dan kerajaan Islam di Indonesia sangat berpengaruh pada penyebaran islam, terutama dalam aspek politik, budaya dan keagamaan. Dikutip dari jurnal Kepentingan Utsman Menjalin Hubungan Dengan Kerajaan Aceh Darussalam oleh Hayatulloh Zuboidi bahwa hubungan baik antara Turki dan Aceh tidak terbatas pada pertukaran duta besar saja, melainkan beberapa aspek lainnya, seperti ekonomi dan politik. Kesultanan Aceh mendapatkan bantuan militer untuk melawan Portugis begitu pula saat melawan Belanda.

Dinasti Ottoman mengalami perubahan sistem pemerintahan yang signifikan dengan struktur dan mekanisme melalui beberapa periode yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal serta berbagai tantangan yang dilalui oleh Kekaisaran ini sepanjang sejarahnya. Demikian pula dengan Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan dari masa kerajaan hingga masa republik melalui beberapa periode mencerminkan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, budaya, dan kolonial.

Perubahan sistem pemerintahan Ottoman dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, tantangan militer, dan pergeseran politik. Dikutip dari jurnal Turki Usmani dan Politik Hukumnya oleh Abd.Mukhsin bahwa perbincangan tentang peralihan dari Khilafah (Kesultanan) ke Republik sekuler terkait era dengan periode kemunduran Turki Usmani. Kemunduran Turki Usmani berjalan secara perlahan sejak wafatnya Sulthan Sulaiman Al-Qonuni. Dalam perang Dunia I, pada tahun 1918 M, Turki Usmani berpihak pada Jerman dalam melawan sekutu. Dengan kekalahan Jerman pada masa itu, maka wilayah Usmani menjadi rebutan pihak Sekutu. Seiring dengan lahirnya Nasionalis Turki pada tahunmaka Dewan Nasional di bawah pimpinan Mustafa Kemal Attarturk ( 1922-1938 ) menghapuskan gelar sultan, tetapi masih membolehkan gelar khalifah walaupun hanya sebatas sebagai simbol agama dan sebagai penasihat. Sistem kekhalifahan dihapus pada tahun 1924, dan Turki secara resmi menjadi menjadi Republik.

Adapun perubahan sistem pemerintahan Indonesia melibatkan transformasi besar dalam struktur kekuasaan dari masa Kerajaan berlanjut ke masa Kolonial hingga masa Republik. Sebagaimana yang dijelaskan di awal, bahwa Indonesia awalnya merupakan negara kerajaan, berdasarkan buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2008 oleh Merle Calvin Ricklefs bahwa masa kolonialisme di Indonesia terjadi mulai dari abad ke-16. Pada masa kolonial, Indonesia kedatangan beberapa bangsa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris yang kemudian pemerintahan beralih kepada kolonial. Pada tahun 1942-1945 Indonesia berada dalam kekuasaan Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom pertama dijatuhkan di Hirosima dan tanggal 9 Agustus dijatuhkannya bom kedua di Nagasaki. Dan pada tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat dengan demikian para pemimpin Indonesia mengalami masalah berat dan Indonesia mengalami kekosongan politik. Kemudian, pada akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia resmi menjadi Negara Republik Indonesia.

Sumber: Pexels

Maka demikian itu, sistem pemerintahan dari awal sudah mengikuti sistem pemerintahan Dinasti Ottoman yang awal pemerintahannya menerapkan sistem Monarki kemudian berevolusi menjadi negara Republik.