Indah di Mata, Rapuh di Sistem

Ilustrasi generated by AI

Menakar kualitas pembangunan di Purbalingga di balik wajah kota yang terus dipercantik.

W. Edwards Deming, tokoh yang dikenal luas dalam dunia manajemen mutu, pernah mengatakan, "A bad system will beat a good person every time." Sebuah sistem yang buruk pada akhirnya akan mengalahkan orang baik, sekeras apa pun ia bekerja.

Kalimat itu terasa relevan ketika kita melihat berbagai persoalan pembangunan yang masih berulang di banyak daerah, termasuk Kabupaten Purbalingga. Di tengah berbagai upaya pembangunan yang terus berjalan, ada satu pertanyaan mendasar yang layak diajukan: apakah yang sedang dibangun benar-benar sebuah sistem yang mampu menyelesaikan masalah, atau sekadar respons sesaat terhadap keluhan yang muncul dari waktu ke waktu?

Kita sering terjebak pada keyakinan bahwa kehadiran pemimpin di lapangan adalah jawaban atas seluruh persoalan. Padahal, pembangunan tidak pernah ditentukan oleh seberapa sering seorang pejabat datang meninjau lokasi, melainkan oleh seberapa kuat sistem yang bekerja ketika sorotan kamera telah pergi.

Persoalan infrastruktur menjadi contoh paling mudah untuk dilihat. Keluhan mengenai jalan rusak masih terdengar di berbagai wilayah. Jalan yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi warga sering kali mengalami kerusakan berulang, diperbaiki, lalu rusak kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah sesungguhnya bukan hanya pada kondisi jalan, melainkan pada tata kelola pembangunan itu sendiri. Perencanaan, pengawasan, kualitas pekerjaan, hingga evaluasi pascaproyek seharusnya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Ironinya, jalan rusak sering kali baru memperoleh perhatian serius ketika keluhannya ramai di media sosial atau ketika tekanan politik mulai meningkat. Akibatnya, pembangunan berubah menjadi aktivitas reaktif, bukan kerja strategis yang dirancang untuk menyelesaikan masalah secara berkelanjutan.

Dalam berbagai forum warga, media sosial, maupun pemberitaan lokal, persoalan jalan rusak masih menjadi keluhan yang berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya menghasilkan kualitas yang mampu bertahan sesuai harapan masyarakat. Jika setiap musim hujan kerusakan yang sama kembali muncul, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya hasil akhirnya, melainkan juga sistem yang mengawasi seluruh proses pembangunannya.

Uang publik semestinya menghasilkan manfaat publik yang berumur panjang. Ketika hasil pembangunan tidak mampu bertahan sesuai target yang diharapkan, masyarakat berhak mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran tersebut. Infrastruktur yang baik bukan sekadar selesai dibangun, melainkan mampu memberikan manfaat dalam jangka waktu yang layak.

Di sisi lain, pembangunan kawasan perkotaan juga menghadirkan tantangan tersendiri. Penataan ruang publik, pembangunan taman, perbaikan wajah kota, maupun revitalisasi kawasan strategis tentu memiliki nilai penting. Kota yang tertata baik dapat menumbuhkan rasa bangga sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun pembangunan fisik yang berorientasi pada estetika tidak boleh menggeser perhatian terhadap persoalan yang lebih mendasar. Keindahan kota tidak akan banyak berarti jika pada saat yang sama masyarakat masih harus menghadapi persoalan banjir yang datang berulang akibat tata ruang yang kurang terkendali dan sistem drainase yang tidak memadai.

Dalam beberapa tahun terakhir, peristiwa banjir dan cuaca ekstrem telah berulang kali menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk wilayah-wilayah yang sebelumnya relatif aman. Fenomena ini seharusnya menjadi alarm bahwa pembangunan tidak bisa hanya berfokus pada aspek visual, tetapi juga harus memperhitungkan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan tata ruang.

Banjir memang dapat dipicu oleh faktor alam. Akan tetapi, dampaknya sering kali diperbesar oleh keputusan manusia dalam mengelola ruang. Alih fungsi lahan, berkurangnya daerah resapan air, hingga lemahnya pengendalian pembangunan menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan.

Dalam situasi seperti itu, pemerintah memang wajib hadir saat bencana terjadi. Bantuan logistik, layanan kesehatan, dan penanganan darurat adalah bentuk tanggung jawab yang harus diberikan kepada warga terdampak. Namun tugas pemerintah tidak berhenti pada fase tanggap darurat.

Sudah saatnya orientasi pembangunan bergeser dari pencitraan menuju pembenahan sistem. Sebab sejarah tidak akan mengingat berapa banyak pita yang dipotong, melainkan seberapa jauh kebijakan yang dibuat mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat secara nyata dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, mengelola daerah bukan sekadar soal meresmikan proyek atau menambah daftar capaian pembangunan. Pemerintahan yang efektif diukur dari kemampuannya membangun sistem yang tetap bekerja bahkan ketika pergantian pemimpin terjadi.

Masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan ketika mengalami kesulitan. Mereka membutuhkan kepastian bahwa negara hadir melalui kebijakan yang mampu mengurangi kemungkinan kesulitan itu muncul kembali di masa depan.

Purbalingga memiliki potensi besar untuk tumbuh menjadi daerah yang lebih maju dan kompetitif. Namun potensi itu hanya dapat diwujudkan apabila pembangunan tidak berhenti pada kosmetik tata ruang dan solusi jangka pendek. Yang dibutuhkan adalah keberanian membangun sistem yang transparan, terukur, dan berpihak pada kepentingan warga dalam jangka panjang.

Karena pada akhirnya, daerah yang maju bukanlah daerah yang paling sering memamerkan pembangunan, melainkan daerah yang berhasil membuat warganya merasakan manfaat pembangunan itu setiap hari.