Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
Konten dari Pengguna
Politik Moral dan Kontestasi di Sumatera Barat
3 September 2024 11:01 WIB
·
waktu baca 5 menitTulisan dari Indah Sari Rahmaini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Masyarakat Minangkabau memiliki tingkat moral panik tertinggi kedua di Indonesia setelah Aceh. Menguatnya politik moral pasca desentralisasi diberlakukan juga dikemukakan oleh Simon yang menyatakan bahwa desentralisasi mendorong penguatan politik moral di Indonesia, terutama Sumatera Barat. Desentralisasi telah membawa perubahan pada batas-batas sistem sosial dan politik di Sumatera Barat. Perubahan sistem politik ke sistem pemilihan langsung membuka peluang patronase antara elit lokal dan tokoh masyarakat dalam suatu komunitas; Hal ini menimbulkan pragmatisme publik yang menganggap politik hanya permainan elit. Revitalisasi adat juga membawa revitalisasi keagamaan sebagai paket yang mengikuti filosofi masyarakat Minang, bahwa adat berdasarkan agama dan agama berdasarkan adat. Dalam kehidupan berdemokrasi didapati bahwa masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi nilai badunsanak/kekerabatan yang dapat dilihat dalam kegiatan pemanfaatan ruang publik melalui kadai dan lapau dalam rangka penguatan keberlangsungan KAN (Kerapatan Adat Nagari), maupun dalam kegiatan demokrasi politik seperti pada pemilihan langsung Gubernur Sumatera Barat periode 2020-2025, sehingga dapat tercipta keberlangsungan politik yang terlaksana dengan baik dan menciptakan keselarasan hidup antar masyarakat Minangkabau.
ADVERTISEMENT
Von Benda-Beckmann mengungkapkan bahwa adat dan Islam adalah tingkat tertinggi ideologi abstrak dengan banyak lapisan kerangka institusional yang tentu saja membutuhkan pemahaman filosofi yang mendalam, beratnya konsep identitas agama dan adat membuat tidak semua orang bisa memahami dengan mudah. Karenanya konsep ABS SBK seringkali hanya menjadi jargon, tanpa ada penjelasan lebih lanjut dan jelas. Dalam penjelasannya Simon menemukan bahwa konsep abstrak ABS SBK merupakan inti dari ideologi Minangkabau yang biasanya disingkat, ABS SBK,walaupun sering berdoa dan menjadi tameng dalam setiap argumentasi untuk menjelaskan politik moral yang dijalankan, sering kali ABS SBK sering kali tanpa penjelasan tentang kenapa dan bagaimana. Dalam keseharian ataupun wacana di media massa, jamak kita temui alasan mengapa sebuah kebijakan publik diambil berdasarkan ABS SBK. Selain over general penggunaan istilah ABS SBK juga melupakan identitas lain yang ada di Sumatera Barat dan anggapan bahwa mereka bukan dari bagian dari komunitas.
ADVERTISEMENT
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sumatera Barat menguasai politik lokal dalam 12 tahun (2009-2021). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan partai yang lahir dari gerakan tarbiyah dari beberapa kampus di Indonesia. Gerakan Tarbiyah sendiri awalnya lebih berfokus sebagai gerakan dakwah yang muncul di awal 1980-an di Era Orde Baru. Gerakan ini juga dipahami sebagai langkah awal untuk memulai pendekatan kepada mahasiswa dalam memenangkan kontestasi politik di Indonesia. Pada tahun 2003 Partai keadilan bertranformasi ke Partai Keadilan Sejahtera. Partai Keadilan Sejahtera mengalami peningkatan yang signifikan, peningkatan terjadi karena beberapa hal yaitu, pertama PKS merupakan partai berbasis Islam yang lahir pada era reformasi dan tidak memiliki hubungan dengan rezim orde baru. Kedua, partai ini lahir bukan dari organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Persatuan Islam (Persis). Ketiga, Partai PKS mampu menyerap aspirasi dan dukungan dari masyarakat karena mengutamakan ajaran Islam.
ADVERTISEMENT
Pengaruh ideologi yang sejalan dengan masyarakat, memudahkan PKS untuk berkembang luas, termasuk pada daerah Sumatera Barat. Sumatera Barat yang dikenal sangat kental dengan ajaran Islam serta kehidupan sosial-budaya yang homogen memudahkan PKS untuk menguasai wilayah Sumatera Barat termasuk menguasai kursi politik daerah tersebut.
Otonomi daerah di Sumatera Barat memilki keunikan tersendiri karena memiliki keunikan wilayah adat serta adminsitratif. Secara Adat, Sumatera Barat dikenal sebagai daerah dengan mayoritas etnis Minangkabau yang hidup berlandaskan dengan nilai lokal, adat, serta pandangan hidup yang sangat kental dengan Agama Islam. Hal itu tercermin dari falsafah hidup yang berlandaskan Alqur'an yaitu Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Sejarah serta nenek moyang etnis Minangkabau telah membawa ajaran Agama Islam dengan sangat pekat sehingga semua yang merupakan Urang Minang (Keturunan Minangkabau) pasti beragama islam. Namun, berbicara mengenai Sumatera Barat berarti tidak hanya meliputi etnis Minangkabau, melainkan Sumatera Barat secara administratif. Sumbar memiliki 19 Kab/Kota, salah satunya adalah kabupaten kepulauan Mentawai yang menjadi satu-satunya kabupaten yang dihuni oleh etnis Mentawai. Secara Adat, Mentawai sangat berbeda dengan Minang, baik dari suku, agama, kebiasaan, hingga sejarah. Mentawai menganut sistem kekerabatan patrilineal, sedangkan etnis Minang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Nenek moyang orang Minangkabau berasal dari nenek-moyang suku Minangkabau terdiri dari sekelompok manusia yang telah mendiami daerah selingkar (Bukit Barisan) gunung Merapi. Percampuran bangsa Proto Melayu dan Deutro Melayu (yang datang bergelombang antara ± 2000 SM hingga ± 250 SM) yang menurunkan nenek-moyang suku Minangkabau.
ADVERTISEMENT
Sedangkan suku mentawai adalah suku asli dari Kepulauan Mentawai yang dianggap sebagai salah satu suku tertua di Indonesia sejak 500 SM. Suku ini dikenal sebagai peramu dan ketika pertama kali dipelajari belum mengenal bercocok tanam. Suku Mentawai didokumentasikan telah bermigrasi dari Nias - pulau dari utara - ke kepulauan Mentawai, hidup dalam kehidupan yang terisolasi selama berabad-abad hingga ditemukan pada 1621 oleh Belanda. Jika mengikuti kontestasi politik di Sumatera Barat yang selalu mengemukakan politik moral, Mentawai sebagai salah satu daerah administratif Sumatera Barat, tetapi ia menjadi terisolasi secara sosiokultural karena perbedaan historis yang signifikan. Politik moral yang selalu dikontestasikan di Sumatera Barat selalu merepresentasikan populis islam yang telah menang secara mayoritas. Pada akhirnya, isu kesenjangan, ketimpangan, dan penciptaan masyarakat yang inklusif akan terus menjadi utopis.
ADVERTISEMENT