Ketimpangan Akses Pangan di Indonesia: Ironi Negeri Agraris

Sumber dari penulis : contoh proses akses pangan melalui pasar ke masyarakat

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia oleh sebab itu tantangan terhadap ketimpangan akses pangan sangatlah besar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk di Indonesia diproyeksikan sebanyak 275,77 juta jiwa pada tahun 2022. Dengan besarnya jumlah penduduk yang ada, tentu menjadi tantangan tersendiri untuk mempertahankan kebutuhan pangan serta menghindari ketimpangan akses pangan pada masyarakat Indonesia. Meskipun Indonesia dijuluki sebagai negara agraris dengan berbagai potensi besar dalam memproduksi pangan, ironisnya akses pangan di Indonesia dapat dikategorikan belum cukup merata pada seluruh wilayah disebabkan oleh berbagai kendala yang ada.

Ketidakmerataan pangan yang terjadi di Indonesia akibat kesenjangan akses antara masyarakat perkotaan dengan daerah terpencil menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi yang menyebabkan tidak semua masyarakat dapat membeli pangan bergizi. Kurangnya infrastruktur yang memadai serta distribusi yang tidak merata menjadi penyebab terhalangnya akses masyarakat terhadap pangan yang berkualitas berkualitas. Disamping itu, kondisi geografi Indonesia yang merupakan negara kepulauan menambah kompleksitas dalam akses pangan ke masyarakat terkecil. Daerah-daerah terpencil seperti Papua dan NTT sering kali mengalami kelangkaan pangan serta kenaikan harga pangan yang sangat drastis akibat keterbatasan akses pangan yang didistribusikan menimbulkan perbedaan harga pangan dengan wilayah daerah Jawa. Hal ini tentu menimbulkan kesenjangan perekonomian, ditambah lagi kebijakan pemerintah pada impor pangan membuat harga pangan di dalam negeri rentan terhadap fluktuasi global sehingga dapat memperburuk situasi mereka yang berada dalam kemiskinan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan kebijakan terfocuskan pada pengembagan infrastruktur pada daerah terpencil, penguatan sistem logistik pangan, serta peningkatan daya beli masyarakat melalui pengentasan kemiskinan. Selain itu pula, pemerintah harus mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dengan memperkuat produksi pangan lokal, diversifikasi pangan dan inovasi teknologi pertanian untuk meningkatkan hasil dan efisiensi distribusi pangan. Dengan seperti itu, diharapkan masyarakat dapat menikmati pangan dengan cukup dan bergizi.