Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.86.0
Ketua BKLDK Soal Sumpah Khilafah: Kami Tolak Demokrasi dan Liberalisme
17 Januari 2017 22:00 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:19 WIB
ADVERTISEMENT
Sumpah khilafah yang digalang mahasiswa menuai kontroversi. Dimulai dari video YouTube yang kemudian tersebar di media sosial, walau sebenarnya video itu diunggah setahun lalu pada Maret 2016.
ADVERTISEMENT
Adalah Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus (BKLDK) yang banyak dikait-kaitkan dengan gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang menyuarakan tegaknya khilafah.
Ketua BKLDK Ali Baharsyah yang dikonfirmasi soal sumpah ini membenarkan seperti tayangan yang tersebar di YouTube. Namun menurut dia, sumpah itu dilakukan karena sistem yang ada sekarang dan sedang berlaku tak sesuai syariah Islam.
"Kami melihat berbagai kerusakan di dunia terutama di Indonesia karena pada dasarnya manusia sistemmya banyak kesalahan. Mudah sekali diperalat. Makanya kami dari mahasiswa Islam, demokrasi secara prinsip bertentangan dengan Islam. Kami menolak ideologi sosialis, komunis. Kemudian kapitalisme, liberalisme, demokrasi," jelas Ali saat dikonfirmasi kumparan, Selasa (17/1).
ADVERTISEMENT
Menurut Ali, Islam tidak bertentangan dengan Pancasila . Dan sumpah khilafah tersebut dilakukan sebagai pegangan untuk mahasiswa.
"Kita punya pemimpin revolusioner Rasulullah. Beliau tidak berdakwah dengan kekerasan, mengubah dengan dakwah ke semua kalangan termasuk orang yang punya kekuatan militer. Kita melakukan pembinaan di kampus-kampus," urai Ali.
Ali menjabarkan, lewat sumpah itu juga tidak ada niatan melengserkan penguasa, tetapi melalui penyadaran, ke warga dan juga kalau bisa golongan militer dan lainnya.
Lalu bagaimana dengan sistem khilafah dan syariah Islam yang diusulkan?
Ali juga menepis bahwa sumpah itu sebagai upaya makar. Dia malah mempertanyakan bila ada tudingan sumpah itu bertentangan dengan Pancasila.
ADVERTISEMENT
"Bukan mengganti negara tapi mengubah sistem demokrasi yang bersembunyi di balik Pancasila. Jadi di mana yang bertentangan dengan Pancasila?" tutup dia.