Negara Menjamin Pilgub DKI Tanpa Intimidasi

Pertemuan perwakilan aksi 313 dan Wiranto (Foto: Iqra Ardini/kumparan)

Dua pasang calon akan bertarung di Pilgub DKI, Ahok-Djarot dan Anies-Sandi. Mereka akan memperebutkan suara warga DKI di putaran kedua 19 April mendatang.

Baca juga: Politikus PKS Kritik Maklumat 3 Kapolda di Pilgub DKI

Terkait perhelatan itu, Menkopolhukam Wiranto menjami keamanan masyarakat untuk memilih sesuai pilihannya. Bebas tanpa intervensi siapapun.

"Jadi Presiden sudah menyampaikan sudah cukup jelas ya bagaimana hak warga negara yang dilindungi UU kita, konstitusi kita sehingga beliau betul-betul meminta setiap warga negara yang punya hak pilih untuk melaksanakan hak pilihnya. Karena ini merupakan suatu kewajiban warga negara Indonesia untuk memilih pemimpin. Saya dalam hal ini menyampaikan bahwa kita sudah berkoordinasi dengan Kemenkopolhukam dan sudah menghasilkan berbagai hal untuk bagaimana kita melindungi WNI dan menyampaikan hak pilihnya itu," kata Wiranto dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/4).

Veranda Talk presiden, wapres, dan kabinet. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Menurut dia, .tugas negara adalah memberi perlindungan bagi warga negara. Jabarannya adalah bagaimana aparat keamanan dapat membangun suasana yang kondusif. Membangun suasana bagaimana para pemilih dapat memilih dengan tenang tanpa ada intimidasi tanpa ada tekanan cara mereka memilih.

"Biarkan mereka memilih dengan bebas. Biarkan mereka memilih dengan pilihan masing-masing. Itu yang kita harapkan," jelas dia.

Wiranto menjamin keamanan di DKI. TNI dan Polisi siaga melakukan pengamanan.

"Kesiapan menggunakan seluruh apa yang kita miliki agar Pilkada putaran kedua di DKI Jakarta ini berlangsung dengan lancar, aman, dan tertib. Itu jaminan dari aparat keamanan dan Panglima TNI dan Kabin sudah melakukan suatu koordinasi yang sangat ketat. Sehingga hal-hal yang sangat akan mengganggu pelaksanaan Pilkada serentak putaran kedua ini itu akan dapat dielimansi atau netralisir," beber Wiranto.