Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, untuk Apa?

Anies Baswedan (Foto: Amanaturrosyidah/kumparan)

Tim sinkronisasi Anies-Sandi sudah dibentuk. Sudirman Said, mantan Menteri ESDM menjadi ketuanya. Tercatat sejumlah nama duduk di barisan keanggotaan antara lain Marco Kusumawijaya ahli tata kota, dan Fadjar Pandjaitan yang pernah duduk sebagai Sekda DKI.

Baca: Sudirman Said Pimpin Tim Sinkronisasi Anies-Sandi

Kiprah tim ini sejatinya menyusun referensi dan menerjemahkan program-program dan janji kerja Anies-Sandi ke RAPBD 2018 dan RPJMD 2018-2022. Jadi singkatnya, program Anies-Sandi seperti KJP plus, oleh tim ini yang akan mengawalnya dan menyinkronkan dengan program KJP Ahok-Djarot.

Tapi kritik datang dari politisi NasDem Bestari Barus, yang juga anggota tim pemenangan Ahok-Djarot. Pemprov DKI tentu berbeda dengan Pemerintahan RI, yang memerlukan tim transisi ala Jokowi dahulu kala menang Pilpres.

Ada jabatan politis semacam menteri yang perlu diatur tim transisi. Ini berbeda dengan Pemprov DKI yang sudah ada birokrat, jabatan politis hanya Gubernur dan Wagub saja.

"Kalau mau dia sinkronisasi, yang mau disinkronkan apa? Kalau mau program tunggu masa jabatan saja," kata Bestari di Jakarta, Rabu (10/5).

Addie MS bersama Djarot. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Pembentukan tim transisi saat ini dinilai berlebihan. Saat ini masih ada Djarot yang bertugas sampai Oktober. Dan ada perangkat dinas yang bekerja.

"Pokoknya kami (Fraksi Nasdem DPRD DKI), mendukung program Pak Djarot sampai pemerintahannya selesai," tutur Bestari.

Apalagi soal tim sinkronisasi ini ternyata belum dikomunikasikan dengan Djarot. Bestari sudah berbincang dengan Djarot yang mengatakan malah tidak tahu soal tim sinkronisasi ini.

"Saya ingatkan, jangan lupa mesti ada landasan hukum soal tim sinkronisasi dan jangan pakai anggaran Pemprov DKI," tutup dia.