Jangan Salah Arah Membangun Koperasi Desa

Ilustrasi Aktivitas Koperasi Desa Merah Putih. Sumber: AI Generate.

Wacana penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) masih cukup hangat dan menarik untuk diperbincangkan. Gagasan ini mungkin dimaksudkan untuk memperkuat peran koperasi sekaligus memperluas aktivitas ekonomi di tingkat desa. Namun, di balik niat tersebut, ada pertanyaan mendasar yang perlu dijawab. Apakah KDMP sudah siap menjalankan fungsi sebesar itu?

Pembayaran gaji ASN bukan sekadar urusan memindahkan uang dari rekening pemerintah ke rekening pegawai. Di dalamnya terdapat sistem administrasi penggajian, validasi data pegawai, pemotongan pajak, kewajiban kredit, keamanan transaksi, hingga kepastian pembayaran tepat waktu. Keseluruhan proses tersebut membutuhkan infrastruktur teknologi dan tata kelola keuangan yang terintegrasi.

Selama ini, perbankan telah memiliki ekosistem yang relatif mapan untuk menjalankan fungsi tersebut. Infrastruktur digital, jaringan transaksi, sistem keamanan, pengawasan, serta manajemen risiko telah menjadi bagian dari operasional perbankan sehari-hari.

Lantas, bagaimana dengan KDMP?

Salah satu tantangan terbesar KDMP adalah kesiapan teknologi. Digitalisasi koperasi memang menjadi agenda penting pemerintah. Kehadiran platform digital seperti SIMKOPDES merupakan langkah untuk membangun ekosistem digital koperasi. Namun, membangun aplikasi transaksi koperasi tentu berbeda dengan membangun sistem pembayaran gaji dalam skala nasional.

Sistem penggajian membutuhkan keandalan tinggi. Bayangkan apabila terjadi gangguan jaringan, kesalahan pemrosesan data, atau keterlambatan rekonsiliasi transaksi. Dampaknya bukan sekadar terganggunya aktivitas usaha koperasi, melainkan menyangkut hak pegawai untuk menerima penghasilan tepat waktu.

Belum lagi persoalan sumber daya manusia. Tidak semua pengurus koperasi memiliki kapasitas pengelolaan teknologi informasi, administrasi keuangan, dan manajemen risiko yang memadai. Kondisi KDMP di berbagai daerah juga tidak seragam. Ada koperasi yang sudah menjalankan aktivitas usaha, tetapi tidak sedikit yang masih berada dalam tahap pengembangan kelembagaan dan operasional. Karena itu, menyamakan kesiapan seluruh KDMP untuk menjalankan fungsi pembayaran gaji ASN merupakan asumsi yang perlu diuji terlebih dahulu.

Risiko Hukum dan Tata Kelola

Persoalan ini tidak berhenti pada kesiapan teknologi. Ada aspek hukum dan tata kelola yang tidak boleh diabaikan.

Pertama, perlu ada kejelasan mengenai dasar hukum dan kewenangan KDMP dalam menjalankan fungsi penyaluran gaji ASN. Apabila aktivitas yang dilakukan masuk dalam kategori penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, perlu dipastikan pemenuhan ketentuan perizinan dan pengawasan Bank Indonesia. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan untuk memperkuat koperasi justru menimbulkan persoalan kepatuhan terhadap regulasi sektor keuangan.

Kedua, siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan transfer, keterlambatan pembayaran, atau penyalahgunaan dana? Apakah pengurus koperasi, pemerintah, atau bank mitra? Pembagian tanggung jawab ini harus diatur secara jelas, termasuk mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Sebagai badan usaha milik anggota, koperasi juga memiliki mekanisme pertanggungjawaban tersendiri. Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan koperasi kepada rapat anggota. Artinya, risiko dari kegiatan usaha baru tidak bisa begitu saja dibebankan tanpa memperhitungkan kepentingan anggota.

Ketiga, terdapat risiko perlindungan data pribadi. Pengelolaan pembayaran gaji melibatkan informasi sensitif seperti identitas, nomor rekening, besaran penghasilan, dan potongan gaji ASN. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, pemrosesan data harus memiliki dasar yang sah dan memenuhi kewajiban keamanan serta kerahasiaan. Apakah seluruh KDMP telah memiliki sistem dan kapasitas untuk menjamin hal tersebut?

Tanpa kejelasan regulasi, pembagian tanggung jawab, pengawasan, dan perlindungan data, kebijakan ini berpotensi menambah persoalan baru alih-alih memberikan solusi.

Jangan Sampai Keluar dari Tujuan Awal

Persoalan berikutnya adalah risiko bergesernya orientasi KDMP. Koperasi Desa Merah Putih pada dasarnya dibangun untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa. Melalui berbagai unit usaha, koperasi diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi, memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kesejahteraan anggota.

Keberhasilan KDMP semestinya diukur dari seberapa besar kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat desa. Apabila kemudian koperasi diarahkan menjadi saluran pembayaran gaji ASN, muncul risiko perubahan prioritas kelembagaan. Perhatian pengurus bisa terserap pada urusan administrasi pembayaran, pengelolaan dana, dan pemenuhan standar operasional yang kompleks. Padahal, pekerjaan rumah KDMP sendiri masih cukup besar, mulai dari membangun model bisnis berkelanjutan, memperkuat keanggotaan, hingga memastikan unit usahanya benar-benar berjalan.

Perkuat Fondasi Sebelum Memperluas Fungsi

Bukan berarti KDMP tidak boleh terlibat dalam ekosistem keuangan masyarakat. Koperasi justru perlu didorong untuk mengembangkan layanan keuangan yang relevan dengan kebutuhan anggotanya. Namun, perlu dibedakan antara memperluas layanan koperasi dan memberikan tanggung jawab baru yang membutuhkan kapasitas kelembagaan berbeda.

Jika pemerintah ingin melibatkan KDMP dalam ekosistem pembayaran gaji ASN, pendekatannya harus bertahap. Mulai dari pemetaan kesiapan koperasi, penguatan infrastruktur digital, kepastian regulasi, peningkatan kompetensi pengurus, hingga uji coba dengan pengawasan ketat. Kemitraan dengan perbankan juga harus memiliki pembagian tanggung jawab dan mekanisme pengendalian yang jelas.

Bahkan, jika tujuan kebijakan adalah memperkuat ekonomi desa melalui peningkatan daya beli ASN, ada alternatif yang lebih sederhana. ASN dapat didorong menjadi anggota koperasi dan memanfaatkan produk serta layanan KDMP secara sukarela. Dengan demikian, perputaran ekonomi tetap terjadi di desa tanpa harus mengubah koperasi menjadi institusi penyalur gaji.

Membangun koperasi yang kuat membutuhkan lebih dari sekadar menambahkan fungsi dan memperluas kewenangannya. Dibutuhkan model bisnis yang sehat, teknologi yang andal, tata kelola yang akuntabel, sumber daya manusia yang kompeten, serta kepercayaan masyarakat.

KDMP masih memiliki pekerjaan besar untuk membuktikan dirinya sebagai penggerak ekonomi desa. Pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru memberikan beban tambahan. Koperasi harus tumbuh menjadi kuat sebelum diminta mengerjakan hal-hal besar. Jangan sampai ambisi memperluas fungsi justru mengaburkan tujuan awal pendiriannya.