Belajar dari Dunia: Ketika Film Menjadi Ingatan Bangsa
Aktivis Reformasi 1998 & Sekjen PIJAR 98. Pegiat & pengkaji industri perfilman, pernah bertugas sebagai staf kehumasan di Ditjen Kebudayaan. Saat ini menjabat Ketua Umum Sinergi Untuk Film Indonesia (SUFI).
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari Indri Ariefiandi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadly Zon mengenai pentingnya koreksi sejarah membuka ruang perenungan yang mendalam: sudahkah bangsa ini benar-benar merekam sejarahnya, atau hanya menyimpannya dalam bentuk kenangan yang perlahan mengabur?
Peristiwa Reformasi 1998—yang ditandai oleh demonstrasi besar-besaran mahasiswa, kerusuhan sosial, serta runtuhnya rezim Orde Baru—merupakan titik balik paling penting dalam sejarah kontemporer Indonesia. Namun, berbeda dengan negara lain seperti Korea Selatan, Tiongkok, hingga Afrika Selatan, Indonesia belum menghasilkan karya dokumenter dramatik berskala nasional yang mampu membangkitkan kembali ingatan kolektif tentang momen tersebut.
Negara-negara lain telah menjadikan perlawanan mahasiswa sebagai narasi visual yang kuat dalam perfilman mereka. Korea Selatan, misalnya, sukses membangkitkan kesadaran sejarah rakyatnya melalui film A Taxi Driver (2017) dan May 18 (2007), yang mengangkat tragedi Gwangju tahun 1980. Kedua film ini tak hanya berhasil secara sinematik, tetapi juga menjadi alat pendidikan politik yang efektif bagi generasi muda.
Tiongkok memiliki dokumenter The Gate of Heavenly Peace dan Moving the Mountain, yang mengisahkan kompleksitas gerakan mahasiswa di Tiananmen 1989. Sementara itu, film Walkout produksi HBO merekam perjuangan siswa Meksiko-Amerika yang melakukan aksi massa di East LA pada 1968. Afrika Selatan melalui Everything Must Fall mengangkat gerakan mahasiswa yang menuntut pendidikan gratis dan menunjukkan bagaimana politik pendidikan bisa memicu perlawanan nasional.
Semua film tersebut bukan sekadar dokumentasi, melainkan bentuk koreksi sejarah yang hidup—menyuarakan suara mereka yang nyaris terlupakan. Mereka membuktikan bahwa sejarah bukan hanya untuk ditulis di buku, tapi juga untuk disuarakan di layar.
Meskipun sudah ada film seperti Di Balik 98 (2015), Reformasi di Koridor Maut (2019), May (2023), Istirahatlah Kata-Kata (2016), dan dokumenter TV seperti Kronologi 1998 (Kompas TV) dan Catatan Reformasi (Narasi TV), karya-karya tersebut belum menghadirkan narasi yang menyeluruh dan sinematik layaknya A Taxi Driver atau Walkout. Sebagian besar hanya menjadi serpihan memori, bukan rekonstruksi visual kolektif yang menggugah nurani publik. Yang dibutuhkan hari ini bukan sekadar dokumenter informatif, tetapi sebuah karya visual yang mampu menjembatani generasi—antara pelaku sejarah dan penonton masa kini.
Padahal Indonesia memiliki banyak peristiwa visual yang sangat sinematik: tragedi Trisakti, Semanggi I dan II, pendudukan gedung DPR/MPR, hingga pengunduran diri Presiden Soeharto. Kita memiliki tokoh-tokoh nyata, arsip video, pidato, dokumentasi media, serta kesaksian yang masih hidup. Namun, semua itu masih terpecah dalam bentuk fragmen arsip dan kisah lisan—belum dirangkai menjadi karya sinematik yang kuat dan utuh.
Ironisnya, sebagian dari tokoh pergerakan mahasiswa 1998 kini justru duduk dalam kekuasaan, sebagian lainnya menjadi akademisi, aktivis, atau jurnalis. Maka, tak ada waktu yang lebih tepat dari sekarang untuk memanggil mereka kembali menjadi bagian dari narasi sejarah yang utuh.
Apa yang dimaksud "koreksi sejarah" oleh Menbud Fadly Zon tidak harus diartikan sebagai revisi politis terhadap narasi mapan. Ia bisa menjadi momentum untuk mendorong hadirnya karya-karya sejarah yang lebih imajinatif, empatik, dan kolaboratif. Sejarah bukan hanya milik negara atau sejarawan, tetapi juga milik sineas, penulis, seniman, dan terutama: rakyat.
Membuat film dokumenter dramatik tentang gerakan mahasiswa 1998 adalah bentuk perlawanan terhadap pelupaan kolektif. Dengan kekuatan audiovisual, peristiwa 1998 dapat ditampilkan bukan hanya sebagai akhir dari sebuah era, tetapi juga sebagai kebangkitan nalar kritis anak muda Indonesia.
Film ini tidak harus disajikan dalam gaya dokumenter akademik yang kaku. Sebaliknya, pendekatan seperti Lessons in Dissent dari Hong Kong bisa digunakan, dengan menampilkan narasi lintas generasi antara aktivis 1998 dan mahasiswa hari ini. Mereka yang dulu turun ke jalan bisa menjadi narator, pembimbing, atau bahkan penantang pandangan baru generasi masa kini yang menghadapi isu seperti sensor digital, krisis iklim, dan intoleransi.
Bayangkan sebuah adegan di mana seorang mahasiswa hari ini menemukan arsip video 1998 di perpustakaan kampus, lalu bersama teman-temannya menelusuri jejak para aktivis masa lalu. Mereka tak hanya menyusun dokumentasi sejarah, tapi juga merumuskan makna baru dari “perlawanan” hari ini. Di sinilah koreksi sejarah menjadi hidup: bukan dengan menghapus narasi lama, tapi dengan menambahkan perspektif yang selama ini terabaikan.
Gerakan mahasiswa 1998 layak diabadikan dalam film dokumenter dramatik yang kuat, menggugah, dan mendidik. Bukan sekadar untuk merayakan masa lalu, tetapi untuk menyadarkan generasi masa kini bahwa demokrasi bukanlah warisan, melainkan perjuangan yang harus terus dirawat. Koreksi sejarah bukan akhir dari sebuah kisah, melainkan awal dari babak baru: ketika sejarah kembali menjadi milik rakyat.