Perpres tentang PPPK, Ini 4 Hal Penting di Dalamnya

Perpres tentang PPPK. Foto: BPK

Fasilitas berupa gaji dan tunjangan akan diterima oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Gaji dan tunjangan PPPK tersebut diatur dalam Perpres tentang PPPK, yaitu Perpres Nomor 98 Tahun 2020.

Berdasarkan perpres tersebut, gaji akan diberikan kepada PPPK setiap bulan, sedangkan tunjangan dapat diberikan sesuai dengan tugas jabatannya.

Sama seperti PNS, gaji dan tunjangan PPPK dibebankan pada anggaran negara dan daerah. Bagi PPPK yang bekerja di instansi pusat, gaji dan tunjangan PPPK dibebankan pada APBN, sementara untuk PPPK di instansi gaji dan tunjangannya dibebankan pada APBD.

Selain itu, dalam Perpres tentang PPPK terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan para pegawai. Berikut informasi selengkapnya.

4 Hal Penting dalam Perpres tentang PPPK

Ilustrasi pelaksanaan PPPK 2021. Foto: Makna Zaezar/ANTARA FOTO

1. Besaran Gaji PPPK

PPPK diberikan gaji berdasarkan golongan dan masa kerja golongan masing-masing. Nominal gaji PPPK golongan I (paling kecil) hingga golongan XVII (paling besar) berada di rentang Rp 2.868.200 - Rp 6. 786.500.

Besaran gaji PPPK tersebut merupakan besaran gaji sebelum dikenakan potongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan dan tidak ditanggung pemerintah.

2. Kenaikan Gaji

Berdasarkan pasal 3 Perpres Nomor 98 Tahun 2020, PPPK dapat diberikan kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada PPPK yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji, sementara kenaikan gaji istimewa diberikan kepada PPPK yang berprestasi.

Ilustrasi PPPK. Foto: ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

3. Tunjangan PPPK

Tak hanya mendapatkan gaji pokok, seorang PPPK juga berhak memperoleh tunjangan. Tunjangan PPPK sesuai dengan tunjangan PNS pada instansi pemerintah tempat PPPK bekerja. Adapun tunjangan yang akan didapatkan terdiri atas:

Karena disesuaikan dengan tunjangan PNS, maka besaran tunjangan PPPK diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi PNS.

4. Kriteria Jabatan

Selain Perpres Nomor 98 Tahun 2020, ada satu lagi Perpres tentang PPPK yang menjadi acuan, yakni Perpres Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh PPPK.

Berdasarkan pasal 2, jabatan yang dapat diisi oleh PPPK meliputi Jabatan Fungsional (JF) dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT). JPT hanya terdiri dari JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu. Selain kedua jabatan tersebut, ada pula jabatan lain yang dapat diisi PPPK.

Kriteria JF yang dapat diisi PPPK di antaranya:

Kriteria JPT yang dapat diisi PPPK di antaranya:

(ADS)