Kepanjangan JakLingko dan Sejarahnya

comm-Angkutan Jak Lingko Foto: Dok. Pemprov DKI Jakarta

Kepanjangan JakLingko mungkin menjadi salah satu pertanyaan. Anda. JakLingko merupakan salah satu sistem integrasi transportasi yang tersedia di kawasan Jakarta. Sistem ini salah satunya adalah mengatur pembayaran ketika menggunakan moda transportasi umum di Jakarta.

Sistem transportasi terintegrasi merupakan salah satu instrumen penting bagi masyarakat perkotaan. Mengutip dari UNDP, penyediaan sistem transportasi yang terintegrasi merupakan bagian dari agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Sistem transportasi yang berkelanjutan merupakan salah satu dari poin SDGs ke 11 yakni menciptakan kota dan komunitas yang berkelanjutan.

Lalu, apa kepanjangan JakLingko dan bagaimana sejarahnya? Berikut ini adalah ulasannya.

Sejarah dan Kepanjangan JakLingko

Kereta MRT di Pusat Kontrol Operasi di Depo Moda MRT Jakarta, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Jumat (2/9). Foto: Dok. Pemprov DKI Jakarta

Dilansir dari laman JakGo, JakLingko merupakan sistem transportasi publik terintegrasi baik rute, manajemen maupun pembayarannya. Integrasi ini tidak hanya melibatkan TransJakarta saja tetapi melibatkan sistem transportasi berbasis rel yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti MRT Jakarta dan LRT Jakarta. Selain itu, kartu JakLingko juga dapat digunakan untuk melakukan pembayaran KRL Commuter Line.

JakLingko merupakan kepanjangan dari Jak yang berarti Jakarta dan Lingko yang berarti jejaring atau integrasi. Lingko diambil dari sistem persawahan tanah adat di Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Nama ini dipilih karena mencerminkan makna sistem transportasi yang terintegrasi yang kini sedang dikembangkan di kawasan Jakarta.

Dilansir dari laman JakLingko, sejarah JakLingko bermula pada bulan November 2018 ketika Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengumumkan pemenang kompetisi desain logo program integrasi moda transportasi kota Jakarta. PT JakLingko Indonesia lahir dengan diawali dari kegiatan Rapat Terbatas antara Presiden Republik Indonesia dengan Menteri Perhubungan dan Gubernur DKI Jakarta.

Hasil rapat terbatas tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 63 Tahun 2020 tentang Penugasan Sistem Integrasi Pembayaran Antarmoda Se-Jabodetabek.

Saat ini, pemegang saham PT JakLingko Indonesia adalah PT MRT Jakarta sebesar 20 persen, PT TransJakarta sebesar 20 persen, PT Jakarta Propertindo (Perseroda) sebesar 20 persen serta Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) yakni perusahaan patungan antara PT MRT Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia sebesar 40 persen.

Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan, Wakil Menteri BUMN II dan Gubernur DKI Jakarta. Jak Lingko didirikan untuk mengintegrasikan sistem pembayaran tarif dan rute pada semua transportasi umum serta mengelola big data pengguna transportasi umum di Jabodetabek.

PT JakLingko indonesia mengeluarkan kartu pembayaran yang dapat digunakan oleh masyarakat. Kartu dapat dibeli di halte TransJakarta yang terintegrasi dengan rute bus kecil JakLingko. Dilansir dari laman JakGo, masyarakat dapat berkeliling Jakarta hingga naik turun moda transportasi umum dengan tarif yang sama yakni Rp 5.000. Tarif ini hanya berlaku dalam waktu tiga jam saja untuk transportasi berbasis jalan.

(RFN)