Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0
Konten Media Partner
PAUD di Dompu Dapatkan Bantuan Dana Tahap II dari Pemerintah Pusat
30 November 2019 11:29 WIB

ADVERTISEMENT
Info Dompu - Bantuan dana dari pemerintah pusat untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di seluruh Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) akan segera dicairkan. Dana tersebut berupa Bantuan Operasional Penyelenggara (BOP) dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pusat tahap II. Hal itu dikatakan Kabid PAUD dan Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu, M Yusuf Wijaya, Kamis (28/11).
ADVERTISEMENT
Bantuan tersebut, kata Yusuf, diberikan sebagai upaya membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia PAUD. Juga untuk mendukung operasional pendidikan, dan membantu anak dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan usia dini.
"Saat ini masing-masing penyelenggara telah mengajukan pencairan di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, red) Tinggal kita menunggu saja waktu pencairannya,” jelasnya.
Dia berharap penggunaan BOP PAUD di Dompu ini tidak ada penyimpangan. Dia pun memaparkan, secara keseluruhan tahun ini Kabupaten Dompu mendapatkan anggaran sekitar Rp 5 Miliar, yang di peruntukan untuk PAUD, TK, Tempat penitipan anak dan sejenisnya. Ia juga menyebutkan jumlah PAUD yang ada di Dompu saat ini.
“Pastinya di Dompu saat ini ada 256 PAUD. Namun, tidak semuanya dapat BOP. Yang dapat hanya yang di SK (Surat Keputusan) Bupati,” bebernya.
ADVERTISEMENT
Yusuf menjelaskan, syarat untuk BOP PAUD yaitu, lembaga mempunyai Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), peserta didik minimal 12 orang dan terdaftar di Dapodik, lembaga mempunyai rek atas nama sendiri dan memiliki NPWP.
“Bila syarat itu terpenuhi maka dapat dana dapat langsung diserahkan,” terangnya.
Menurutnya, semua lembaga yang mengurus anggaran itu telah melaksanakan sesuai petunjuk dan aturan. Sehingga, apabila diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nantinya atau Inspektorat tidak akan ada masalah.
Untuk diketahui, saat ini Pemerintah Daerah juga tengah menggencarkan program pembangunan sumber daya manusia mulai dari PAUD dan TK. “Jadi disana ada namanya PAUD Holistik integratif, yang didalamnya melibatkan semua stakeholder terkait, seperti Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dikes, TP PKK Pokja dua dan empat,” jelasnya.
Dalam pelaksanaanya, anak didik tidak hanya diberi layanan bermain saja. Namun, juga mendapat layanan posyandu, kesehatan dan gizi. “Di sana lah kita bisa melihat perkembangan fisik anak terutama berat dan tinggi badan lingkar kepala sebagai deteksi dini tumbuh kembang anak dan upaya mencegah stunting,” tandasnya.
ADVERTISEMENT
-
Ardyan